Header Ads

Ini Upaya Serius Pemkab, Pemprov dan Pemerintah Pusat Untuk Petani Bawang Merah di Bima

Rapat Terbatas (Ratas).

Visioner Berita Kabupaten Bima-Upaya Pemerintah dalam mencarikan solusi terkait anjloknya harga bawang merah di tingkat petani bawang merah Bima NTB, terus dilakukan. Tak hanya oleh Pemkab Bima, Pemprov NTB tapi juga Pemerintah Pusat. 

Sebagai bentuk keseriusan, bahkan Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah Langsung datang ke Bima. Agendanya Rapat Terbatas (Ratas) dengan Pemkab Bima, Senin (22/11/2021) di aula Kantor Bupati Bima.

Gubernur yang hadir dengan Dirjen Kementerian Perdagangan RI Oke Nirwan mengaku, sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Perdagangan dan juga Menteri Pertanian.

Hasilnya, Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, merespon langsung dan menginstruksikan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan RI, Oke Nurwan, untuk melakukan langkah-langkah taktis guna merespon terkait anjloknya harga bawang.

Dalam Ratas tersebut Oke Nurwan memberikan tips untuk menjaga kestabilan harga bawang kedepannya.

"Dan juga harus ada perbaikan pola dan waktu tanam. Karena kalau waktu tanam yang bersamaan maka setiap panen pasti anjlok," ujar Oke.

Dalam Ratas tersebut,Dirjen Perdagangan ini dan juga Gubernur NTB menjanjikan bantuan subsidi untuk biaya transportasi bagi para Pengusaha bawang Bima. Sehingga bisa menjualnya di daerah Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. 

"Kebutuhan bawang merah pada Provinsi tersebut masih kurang," akunya.

Menurut Oke Kementrian Perdagangan telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur Maluku, Maluku Utara dan Papua, agar pasokan bawang kali ini diambil dari Bima NTB. Harganya Rp 30 hingga Rp.35 ribu/kg.

”Kami sudah komunikasikan ini dengan Pemerintah Daerah di 3 provinsi tersebut, untuk mengarahkan pengusahanya mengambil bawang Bima NTB. Insya Allah keputusannya apakah pengusahanya setuju kita tunggu, Selasa (23/11/2021) disamping itu juga kami selalu berkoordinasi dengan Kementan agar dalam mengekspor bawang ke Singapura dan Thailand bawang merah Bima bisa masuk daftar eksport,” ujar oke.

Sementara itu, Sekda Bima Drs. HM.Taufik Har selaku Ketua KP3 mengaku, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Koperindag dan Dinas Pertanian jauh-jauh hari sebelumnya sudah melakukan monitoring ke lapangan untuk memantau kondisi bawang merah dan harga pupuk juga obat-obatan kebutuhan Petani.

Persoalan yang dialami Petani saat ini bukan hanya semata-mata soal anjloknya harga bawang dan soal pemasarannya saja, tetapi juga soal naiknya harga pupuk dan obat-obatan non subsidi.

“Terimakasih atas perhatian Kementerian dan Gubernur atas masalah yang dialami Petani bawang," ucapnya.

Tetapi untuk jangka panjang Pemkab Bima tengah mencari rumusan yang baik dan birokrasinya yang pendek dan tidak berbelit. 

"Untuk itu kami berharap soal Perijinan untuk para Distributor, sebaiknya menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Sekda Taufik menjelaskan, terkadang persoalan kelangkaan pupuk dan obat-obatan itu bukan saja kenakalan ditingkat pengecer, tetapi juga tingkat distributor.

”Contohnya Distributor yang ada di Bolo, itu sudah sampai kami laporkan ke kepolisian, kami punya datanya, tetapi tiba-tiba saja datang surat dari Pemerintah Pusat bahwa distributor tersebut berprestasi, akhirnya laporan kami batal, pemerintah ini dipermainkan oleh distributor tersebut, nah oleh karenanya untuk memudahkan kami mengawasi dan menindak para cukong, para distributor dan pengecer yang nakal, kami berharap Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada kami untuk menunjuk dan meng SK kan para Distributor Pupuk dan Obat-obatan tersebut, agar kami punya kewenangan menindak jika terjadi persoalan seperti saat ini,” jelas Sekda Taufik.

Sekda Taufik juga memaparkan bahwa Pemkab Bima dalam waktu dekat akan mempelajari beberapa opsi mulai dari soal Joint Venture Perumda dalam mengelola kebutuhan petani, maupun upaya membentuk Korporasi.

”Kami akan pelajari beberapa saran soal penangan kebutuhan para petani , apakah nanti memberdayakan Perumda, Korporasi dengan memanfaatkan koperasi petani dan UMKM, kami akan adakan Rakor dengan dinas terkait dan stake holder kelompok tani yang ada,” timpalnya.

Sementara itu Isnaeni sekretaris HKTI yang mewakili para petani mengatakan bahwa sebaiknya dari sekarang Pemkab Bima mengambil langkah untuk membentuk Korporasi dan memberdayakan BUMD atau Perusda dalam mengelola kebutuhan para petani.

"Kami berharap ada tindakan nyata dari KP3 dan juga Pemkab Bima untuk segera membuat Korporasi atau mengambil alih Distribusi penjualan kebutuhan petani dari Distributor yang ada kepada Perumda, Perumda bisa memonopoli dan bisa mengawasi secara ketat,seperti saran para pakar yang ada di media on line,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, harga jual bawang merah dari petani hanya mentok sampai Rp 5000 hingga 8.000 per kilogram.

Nominal tersebut tidak seimbang dengan harga bawang merah dipasar umum di mana pembeli masih harus merogoh kocek antara Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per kilogramnya.

Sejauh ini, informasi yang dihimpun bahwa stok bawang merah di gudang petani saat ini berkisar kurang lebih 80 ribu Ton.

Bima masih menunjukkan sebagai sentra bawang merah urutan tertinggi untuk sektor penghasil bawang merah di Indonesia. (FAHRIZ)

No comments

Powered by Blogger.