Viral! LMND Hadang Mobil Dinas Wabup Bima, Eks Ketua Eksekutif Wilayah LMND NTB Buka Suara
![]() |
Eks Ketua Eksekutif Wilayah LMND NTB (2022-2024), Rohman Rofiki |
Visioner Berita Bima-Ditengah petani Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjerit atas fluktuasi harga jagung di tingkat perusahaan dan rekrutmen PPPK yang diduga bermasalah, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Bima turun ke jalan dan menghadang mobil Dinas Wakil Bupati Bima (Wabup) dr H. Irfan dengan nomor plat EA 2 di jalan pendidikan Taman Siswa, Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, pada Senin (21/4/2025).
Kegiatan penghadangan tersebut kian viral dimedia sosial facebook, tidak sedikit warga net mengecam tindakan itu karena dinilai sangat anarkis.
Dalam aksinya, LMND Kabupaten menghadang mobil Dinas Wabup Bima, dr Irfan yang saat itu dari arah Kota Bima, berkantor menuju Kecamatan Woha, karena merasa kesal dr Irfan tidak turun dari mobil untuk menemui masa aksi, masa demonstrasi yang bergabung dalam LMND Kabupaten Bima tersebut menaiki atap mobil dinas miliknya.
Menanggapi peristiwa yang viral dibranda maya oleh kadernya itu, eks Ketua Eksekutif Wilayah LMND NTB, Rohman Rofiki merasa sangat bangga dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seperjuangan LMND Kabupaten Bima yang terus konsisten memperjuangkan nasib rakyat, khususnya dalam isu kestabilan harga jagung dan keberlanjutan status PPPK.
"Ini adalah bentuk keberpihakan nyata pada kepentingan kaum tani dan rakyat pekerja," tutur eks Ketua Eksekutif Wilayah LMND NTB (2022-2024), Rohman sapaanya, dikutip dari laman media sosial facebook Rohman Rofiki, Senin (21/4/2025).
Rohman menyayangkan aksi mulia tersebut yang justeru mendapat respons represif dan intimidatif dari oknum kekuasaan, yang diduga melibatkan Wakil Bupati Bima.
Menurut dia, bila benar! ini bukan hanya serangan terhadap gerakan mahasiswa, tetapi juga pengkhianatan terhadap rakyat yang telah mempercayakan mandatnya.
Dalam keterangannya, Rohman menyesalkan respon Pemerintah Kabupaten Bima yang hendak melaporkan peristiwa tersebut ke jalur hukum. Menurutnya, respon tersebut seolah- olah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bima lebih memilih menjaga dan mementingkan aset kekuasaan serta citra birokrasi, ketimbang menjawab jeritan petani yang tiap musim dipermainkan oleh pasar dan tengkulak.
Rohman juga berpesan kepada kader- kader LMND di Bima untuk tidak takut dan terus kejalan, jangan biarkan isu pokok nasib petani dan kejelasan status PPPK tenggelam dalam kabut kriminalisasi dan pengalihan isu.
"Aksi adalah jalan rakyat, dan jalan ini tidak boleh dibungkam oleh arogansi kekuasaan," tutup dia. (RR)
Tulis Komentar Anda