Pembentukan PPS “Harga Mati”, Kali ini Hampir Ribuan Mahasiswa Dari Kelompok Cipayung Bima Gelar Aksi Jilid I

Moment Aksi Demonstrasi Kelompok Cipayun Bima di Depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima Mendesak Moratorium DOB PPS Segera Dicabut, Rabu (28/5/2025)

Visioner Berita Bima-Desakan berbagai elemen masyarakat di Pulau Sumbawa (PS) agar akar Moratorium yang dinilai masih sangat kuat sehingga “menghadang” pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), hingga kini masih terus bergulir. Catatan penting berbagai Awak Media mengungkap, desakan agar PPS terpisah dari Nusa Tenggara Barat (NTB) berlangsung sejak Walikota Bima saat itu, H. Muhammad Nurlatif (Almarhum) dan Bupati Bima, H. Feri Zulkarnain, ST (Almarhum).

Perjuangan demi perjuangan baik melalui aksi demonstrasi maupun melalui pendekatan Politik melalui DPR RI terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) yang antara lain PPS, pun tercatat berlangsung sejak lama dan bahkan masih berlangsung sampai dengan hari ini. Tetapi lagi-lagi hasil yang dicapai, sampai dengan hari ini desakan tersebut “masih dianggap angin lalu” oleh Pemerintah Pusat karena dalih terbentur dengan “akar Moratorium yang tertancap dengan sangat kuat”.

Sementara hasil dari berbagai analisis dan kajian di berbagai segi, dijelaskan bahwa berbagai syarat dan prasayarat bagi pembentukan PPS sudah terpenuhi. Pada pemberitaan sebelumnya, muncul “suara emas” dari Menteri Hukum (Menkum) RI, Prof. Dr Supratman Andi Atgas. Salah satu Kader terbaik Partai Gerindra yang pernah mengikuti kontestasi Pileg melalui Partai Gerinra Dapil Pulau Sumbawa ini berjanji akan berjuang bersama para pejuang pembentukan PPS.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh darah kelahiran Sopeng Makasar-Sulsesl yang akrab disapa Bang Supratman tersebut, berlangsung di hadapan para Tokoh se Pulau Sumbawa di Jakarta belum lama ini. Dan hal penting tersebut disampaikanya bertepatan dengan aksi demo PPS dari berbagai elemen masyarakat se PS di pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Masih soal perjuangan keras agar Moratorium segera dicabut oleh Pemerintah Pusat sehingga Daerah Otonomi Baru (DOB) PPS tersebut, kalangan mahasiswa dari berbagai Universitas Swasta di Bima yang semula diam kini muncul dengan sikap yang dinilai sangat serius. Hampir ribuan Mahassiwa dari berbagai Kampus tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Rabu (28/5/2025)..

Hampir ribuan orang massa aksi tersebut berasal dari Kelompok Cipayung Bima. Yakni HMI Cabang Bima, PMII Cabang Bima, GMNI Cabang Bima, IMM Cabang Bima dan KAMMI Cabang Bima. Pada moment aksi yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut, dijelaskan bahwa dari masing-masing Organisasi resmi tersebut mendelegasikan Sekretaris Umum (Sekum) sebagai Koordinator Lapangan (Korlap).

Yakni Sekum HMI Cabang Bima, M. Ardiansyah. Sekum PMII Cabang Bima, Riyan Irawan. Sekum GMNI Cabang Bima, Imam Alfarazi. Sekum IMM Cabang Bima, Nizar Taufik. Dan Sekum KAMMI Cabang Bima, Halim Ma’shum. Luiputan langsung sejumlah Awak Media pada aksi yag dikawal secara ketat oleh Aparat Kepolisian dan TNI tersebut melaporkan, masing-masingdelegasi Kelompok Cipayung Bima tersebut melakukan orasisecara bergiliran.

Mereka menegaskan bahwa pembentukan PPS adalah “harga mati”. Oleh karena itu, masing-masing Delegasi tersebut mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mencabut Moratorium yang sejak lama hingga sekarang menjadi “penghadang” pembentukan PPS dan 330 Kabupaten-Kota se Indonesia.

Ketua HMI Cabang Bima, Irwan Amirullah yang didampingi oleh 4 orang delegasi Kelompok Cipayung tersebut pun membenarkanya. Aksi demonstrasi menuntut 3 hal yang diakuinya sangat penting.

Yakni mendesak Pemerintah Pusat agar mencabut Moratorium pembentukan DOB PPS. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas pengesahan Undang-Undang (UU) pembentukan PPS. Dan ketiga, mendesak DPRD danPemerintah Daerah (Pemda) se PS serta Pemprov NTB untuk menetapkan anggaran percepatan pembangunan DOB PPS,” terangnya, Rabu (29/5/2025).

Aksi demonstrasi tersebut diakuinya dimulai dari pukul 9.30 Wita dan berakhir sekitar pukul 14.00 Wita. Jumlah massa aksi yang melakukan aksi demonstrasi dimaksud, dijelaskan hampir ribuan orang. Aksi difokuskan di depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dan di depan Kampus Tamansiswa (Tamsis) di wilayah Kecamatan Woha.

“Ini merupakan aksi demonstrasi jilid satu. Jika Pemerintah tidak menanggapi berbagai tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh Pemerintah, Insya Allah akan ada aksi jilid 2. Rencana aksi demo jilid 2 tersebut masih pada lokasi yang sama (BandaraSultan Muhammad Salahuddin Bima) dan akan melibatkan massa aksi yang jauh lebih besar,” tegasnya.

Ditegaskanya, tak ada alasan bagi Pemerintah Pusat untuk tidak mencabut Moratorium bagi DOB PPS. Sebab berbagai syarat maupun prasayaratnya, diakuinya telah terpenuhi. Syarat dan prasayarat tersebut diakuinya baik dari sisi prosedural, administrasi, kajian dan evalusi serta respon seluruh masyarakat di PPS ini.

“Dukungan masyarakat se PS bagi pembentukan PPS tersebut sangat tinggi. Pengakuan itu muncul disaat kami melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan dalam bentuk lain yag bersifat rasional serta bertanggungjawab. Sekali lagi, Alhamdulillah masyarakat se PS ini sangat mengamini terbentuknya DOB PPS ini,” tandasnya.

Tak benturan lain yang diakuinya sebagai “penghadang” pembentukan DOB PPS, kecuali Moratorium. Untuk itu, sebagai upaya untuk mencabut Moratorium tersebut juga berpulang pada kekuatan komitmen Pemda se Pulau Sumbawa dan pemprov NTB.

“Antara lain kekuatan komitmen tersebut yakni soal kesiapan anggaran bagi pembangunan DOB PPS. Namun dalam hal itu, kami belum bisa memastikan apakah Pemda se Pulau Sumbawa dan Pemprov NTB sudah siap atau sebaliknya. Untuk itu, kami akan melakukan audiensi dengan Pemda se Pulau Sumbawa dan Pemrov NTB,” ujarnya.

Aksi demonstrasi jilid 2 yang akan direncanakan tersebut juga tidak tertutup kemungkinan akan melibatkan Ormawa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di seluruh Kampus yang ada di Bima. Namun sebelum aksi demonstrasi jilid II itu dilakukan, terlebih dahulu pihaknya melakuka audiensin dengan Pemda se Pulau Sumbawa dan pemprov NTB.

“Insya Allah aksi demonstrasi oleh Kelompok Cipayung Bima ini akan berakhir hingga Moratorium tersebut benar-benar dicabut oleh Pemerintah Pusat. Sebab, Moratorium tersebut telah memberikan dampak buruk bagi pembentukan sebanyak 330 DOB di seluruh Indonesia, tak terkecuali PPS,” ulasnya.

Pada kasi demonstrasi jilid I tersebut, Kelompok Cipayung Bima juga mendesak Presden RI agar berperan aktif serta serius agar Moratorium bagi DOB PPS tersebut segera dicabut. Sejumlah Angggota DPR RI asal Dapil Pulau Sumbawa dan Provinsi NTB yang ada Gedung Bundar Senayan-Jakarta pun dimintanya untuk tidak berhenti melakukan pendekatan sangat serius dengan pihak-pihak yang berkewenangan agar Moratirum tersebut segera dicabut.

“Para wakil rakyat asal PS dan pemrov NTB yang ada di Gedung Bundar Senayan-Jakarta diharapkan agar terus bergerak secara serius agar Moratorium bagi pembentukan DOB PPS tersebut segera dicabut. Sebab, seluruh syarat dan prasayarat bagi pembentukan DOB PPS ini sudah sangat siap. Hal itu tidak perlu kita jelaskan lagi, sebab mereka juga sudah lama mengetahuinya. Untuk itu, segera cabut Moratorium dan pembentukan PPS adalah harga mati,” pungkasnya. (JOEL/RUDY/AL/DK)