Kemiskinan Ekstrim, Agromaritim dan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas APBD NTB Mendatang

Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Kantor Gubernur, Mataram (24/11)

Visioner Berita Provinsi NTB-Menjelang akhir tahun 2025 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan DPRD NTB melaksanakan Rapat Paripurna ke-satu di ruang Rapat Paripurna Kantor Gubernur NTB, Mataram (24/11/2025). Rapat tersebut membahas tentang Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2026 serta penyampaian Nota Keuangan.

Program dan kegiatan yang disusun untuk tahun mendatang itu akan memperioritaskan pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan sektor agromaritim dan ketahanan pangan, langkah ini untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di NTB.

"Penyusunan anggaran 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Selain fokus sosial, APBD 2026 akan memperkuat sektor ekonomi utama, yaitu ketahanan pangan, agromaritim, dan pariwisata," jelas Wakil Gubernur Provinsi NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., dalam sambutannya.

Wakil Gubernur NTB juga menyebut bahwa total pendapatan daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp 5,64 triliun, turun dari APBD Murni 2025 sebesar Rp 6,33 triliun akibat pemotongan DAU, DBH, dan DAK oleh Pemerintah Pusat. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat.

"Pendapatan Asli Daerah direncanakan naik signifikan sebesar 21,2%, dari Rp 2,51 triliun pada APBD 2025 menjadi Rp 3,04 triliun di tahun 2026," papar Wagub NTB, Umi Dinda sapaan akrab.

Menutup sambutannya, Umi Dinda berharap APBD 2026 menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat NTB.

"Semoga APBD 2026 dapat menjadi instrumen untuk mengantarkan NTB menuju Daerah yang lebih makmur dan berdaya saing," pungkasnya.(rr)