Konsolidasi ke NTB, Banggar DPR RI Usul Gubernur Minta Pembangunan ke Pusat Melalui Inpres atau Bank Pres

Rombongan Banggar DPR RI saat konsolidasi kebijakan fiskal baru ke NTB, Kamis (13/11)

Visioner Berita Provinsi NTB-Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, melakukan konsolidasi kebijakan fiskal bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (13/11/2025). Kunjungan ini bertujuan memastikan pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid dalam kesempatan itu, menjelaskan bahwa tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan kebijakan transfer daerah dengan format baru. Karena itu, diperlukan komunikasi dan sinkronisasi yang lebih baik antara Pusat dan Daerah.

Menanggapi kekhawatiran bahwa berkurangnya dana transfer dapat membuat daerah menaikkan pajak, Jazilul Fawaid mengingatkan agar Pemerintah Daerah tidak menempuh langkah yang dapat membebani masyarakat.

"Menaikkan pajak bukan solusi. Daerah masih bisa mengusulkan kebutuhan pembangunan ke Pusat melalui Inpres atau Bank Pres. Ruang fiskal di Pusat masih terbuka," tegas Jazilul di Mataram.

Menurutnya, banyak kebutuhan di NTB, khususnya di sektor infrastruktur dan kesehatan, yang masih bisa diakomodasi melalui skema pendanaan dari Pusat tersebut. "Contohnya pembangunan jalan, irigasi, dan layanan kesehatan. Semua itu bisa dimintakan ke Pusat tanpa harus melalui DAK," ujarnya.

Jazilul menyebutkan bahwa konsolidasi ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman antara Pemerintah Pusat dan daerah terkait mekanisme baru dalam kebijakan fiskal, terutama yang menyangkut Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta skema pendanaan melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan Bantuan Presiden (Bank Pres).

"Kita ingin memastikan sekaligus melakukan koordinasi terkait kebijakan fiskal, utamanya transfer ke daerah. Ada perubahan di DBH dan DAK, tapi juga muncul kebijakan baru melalui Inpres dan Bank Pres," ungkapnya.

Ia menekankan bahwa konsolidasi ini penting agar program pembangunan di daerah tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga melibatkan perusahaan lokal, menggunakan bahan lokal, serta memiliki perencanaan yang matang dengan Pemerintah Daerah. 

"Supaya uang atau pembangunan di daerah bisa dinikmati oleh masyarakat daerah itu sendiri baik pengusahanya, rakyatnya, maupun hasil pembangunan yang mereka rasakan," pungkasnya.

Dalam kunjungannya tersebut, turut dihadiri oleh Bupati/ Walikota se-NTB, Perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia serta kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB.(rr)