PKH Berperan Strategi, Umi Dinda Ingatkan Pentingnya Akurasi Data

Wakil Gubernur Provinsi NTB, membuka workshop peningkatan kapasitas SDM PKH di Senggigi 

Visioner Berita Provinsi NTB-Wakil Gubernur Provinsi NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri,S.E., M.I.P., membuka Workshop peningkatan kapasitas SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di Senggigi, Selasa (18/11/2025).

Dalam Workshop yang dihadiri oleh Pendamping PKH dari 10 Kabupaten/Kota di NTB itu, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan pentingnya peran PKH dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi NTB.

"Sukses tidaknya saya dan Bapak Gubernur dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya bergantung pada PKH ini," ujarnya Wagub NTB, Umi Dinda sapaan akrab.

Umi Dinda menekankan bahwa seluruh program pemerintah harus berbasis data yang valid. "Semua mimpi dan kerja keras kita kembali pada penyatuan data. Jika datanya tidak tepat, maka program kita bisa sia-sia," tegasnya.

Mantan Bupati Bima dua periode itu, menyebut bahwa lebih dari 140 Desa kategori miskin ekstrem, baru 40 yang mendapat dukungan Program Desa Berdaya. Tahun 2026 akan menjadi tahun pertama penerapan penuh program tersebut.

Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur kategori zona merah, Ia meminta pendataan yang lebih detail. Dirinya mengingatkan pendamping PKH untuk mendorong KPM yang sudah mapan agar berani menyatakan mandiri.

"Jika setelah bertahun-tahun menerima bantuan kondisi mereka sudah baik, harus ada keberanian untuk keluar dari PKH agar bisa bergantian dengan rumah tangga miskin yang baru," Imbuhnya.

Terkait netralitas, Umi Dinda meminta pendamping menjaga profesionalitas. "Bapak-Ibu punya hak pilih, itu sah. Yang tidak boleh adalah menggunakan atribut PKH dalam kegiatan politik," urainya.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyoroti masalah penerima bantuan tidak tepat sasaran. "Ini masalah serius. Kita semua ingin selamat dalam menjalankan tugas, maka akurasi data menjadi penting," tegasnya.

Mulai tahun 2026, Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal dan Wagub, Umi Indah akan turun langsung memantau progres Desa Berdaya. Umi Dinda berharap workshop ini menghasilkan rekomendasi kuat untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dari ruangan ini lahir berbagai catatan penting yang melengkapi regulasi kita dalam penanganan kemiskinan ekstrem di 10 Kabupaten/Kota di NTB," pungkasnya.(rr)