Header Ads

Rakernas APEKSI Lahirkan Beberapa Poin Rekomendasi

                 Ketua Dewan APEKSI, Hj. Airin Rahmidiyati
                      
Visioner Berita Semarang,  Jateng-Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Assosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) KE-XIV tahun 2019 yang dilaksanakan di Ball Room lantai 7 PO hotel dan melibatkan 98 Kota di Indonesia telah berakhir pada Kamis sore (4/7/2019).

Dalam rapat yang membahas tentang berbagai fenomena yang terjadi di berbagai daerah seperti masalah honorer K2, postur anggaran dan sejumlah persoalan sosial kemasyarakatan tersebut diakui telah melahirkan sejumlah rekoemndasi yang akan disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Pusat sekitar tanggal 10 Juli 2019.

Ketua Dewan APEKSI yang juga Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Hj. Airin Rahmidiyati membenarkan hal itu. Sekanjutnya,  salah satu Walikita cantik di Indonesia ini menjelaskan secara umum tentang beberapa poit hasil rekomendasi dimaksud.

"Pertama,  hasil Rakernas APEKSI KE-XIV tahun 2019 memutuskan bahwa pelaksanaan APEKSI tahun 2020 dilaksanakan di Tangsel. Alhamdulillah ini merupakan kali keenam bagi Tangsel dijadikan sebagai tempat pelaksanaan APEKSI. Terkait hal ini,  Tangsel akan banyak belajar dari kesuksesan Semarang dalam melaksanakan kegiatan APEKSI tahun 2019, " jelas Walikota yang dikenal ramah dan cerdas ini kepada sejumlah awak media usai menutup Rakernas APEKSI.

Selanjutnya adalah rekomendasi di bidang pendidikan terutama mengenai zonasi.  Sehingga ada beberapa catatan yang diharapkan bisa dijawab secara segera oleh Presiden RI,  ir. H. Joko Widodo. "Mudah-mudahan penerimaan PPDB secara zonasi," terangnya.

Rekomendasi selanjutnya jelasnya yakni di bidang kesehatan.  Dalam hal inj,  diakuinya ada beberapa persoalan penting yang mendesak diperhatikan oleh Pemerintah Pusat.

"Misalnya soal rujukan harus ke Rumah Sakit (RS)  tipe C dulu baru ke tipe B. Misalnya di Semarang,  masyarakat harus merujuk ke Puskesmas padahal RSnya lebih dekat. namun karena rujukan, masyarakat harus ke Puskesmas terlebih dahulu. Mudah-mudahan hal ini menjadi salah satu bahan evaluasi, " tandas Airin.

Berikutnya adalah soal DAU,  DAK dan Dana Kelurahan menjadi salah satu masalah yang perlu diatur tentang regulasinya. "Contohnya soak Juklak-Juknis di bidang Kementerian pendidikan dan kesehatan karena hampir sama dan terus-terusan sehingga tidak berlaku setiap tahun. Maksudnya bisa berlaku selama dua tahun atau tiga tahun dan seterusnya," ujarnya.

Jika harapan tersebut bisa direspin secara baik oleh Pemerintah Pusat tegas Airin, maka seluruh Pemerintah Kota di Indonesia tisak sulit menerjemahkannya.

"Dan dengan hal itu kami tidak kesulitan mendapatkan anggaran. Untuk Dana Kelurahan,  kami sangat berterimakasih kepada Pak Presiden Jokowi yang telah mengalokasikannya. Namun ada beberapa dari hasil evaluasi kami,  salah satunya adalah soal menu pilihan sehingga teman-teman yang sudah mendapatkan anggaran dspat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing wilayahnya. Contohnya Kota Semarang berbeda kebutuhannya dengan Tangsel,  dan atau  Tangsel berbeda kebutuhan dengan daerah yang lainya, " ungkao Airin.

Untuk PPDB kata Airin, tidak hanya soal jarak saja. Tetapi,  mungkin harus ada kombinasi antara jarak dengan yang lainya "Misalnya soal prestasi dan nilainya, Quota dan prestasi serta lainnya tidak mungkin 90 porsen. Kalau sekarang kan 90 porsen,  5 porseb dan 5 porsen, " tandasnya.

Sementara perjuangan keras pihak APEKSI untuk Kota-Kota yang dinilai masih tertinggal di Indonesia jelasnya, saat ini Pemerintah Kota sudah memiliki sistim yang sangat mumpuni. "Dengan sisitim itu tidak ada lagi Kota yang tertinggal dan tidak ada Kota yang maju dengan sendirinya. Tetapi sesuai dengan keseoakatan kita dengan 98 Kota di Indonesia,  mari kita maju bersama-sama," imbuh Politisi Ramah yang dikenal supel ini.

Sejauhmana keyakinanya akan perjuangannyaa untuk mewujudkan eksepektasi dimaksud?. "Ya harus yakin lah karena kita kan kolaborasi dan bekerjasama. Sebab,  tidak mungkin setiap daerah bisa maju dan berdiri sendiri tanpa daerah yang lainya. Dan itulah harapan kita tentang kenapa APEKSI itu ada, " ucapnya.

Tak hanya itu,  masalah Honor K2 di seluruh Kota di Indonesia juga diangkat dalam pembahasan Rakernas APEKSI KE-XIV 2019 di Ball Room lantai 7 PO hotel semarang.  Persoalan itu,  juga menjadi salah satu rekomendasi yang akan segera disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

"Itu juga dibahas. Salah atu contohnya Semarang dan Tangsel mampu menempatkan hal itu menjadi beban APBD, karena posisi belanja modal dan lebih tinggi dari belanja pegawai. Kalau kami ya di atas 60 porsen. Tetapi di satu sisi ada salah satu daerah yang sudah given, pada saat sekarangpun belanja pegawainya lebih banyak dari belanja modalnya," beber Airin.

Airin kemudian berharap, fenomena tersebut mendapatkan solusi dari Pemerintah Pusat melalui dana APBN, dan bagaimana cara memperkuat APBD agar tidak bergantung pada APBN.

"Bagi Kota yang tidak mampu mudah-mudahan bisa dibantu dengan dana APBN. Tetapi, sukses buat Semarang mampu menggerakan CSR dan dunia Investasi. Bagaimana misalnya daerah yang bisa menghasilkan investasi ataupun eksopor maka akan terjadi pengurangan pajak dan lainnya. Dan itulah yang kami bahas bersama-sama dan menjadi rekomendasi," pungkas Airin. (TIM VISIONER)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.