PU Fraksi-Fraksi Dewan Fraksi Terhadap Raperda APBD 2019-Jawaban Walikota

Dari arena PU Fraksi-Fraksi Dewan Terhadap Raperda APBD 2 Kota Bima Tahun 2019

Visioner Berita Kota Bima-Kamis,( 22/11/2018), DPRD Kota Bima melaksanakan dua agenda Rapat Paripurna. Pada Kamis sore itu, agenda Rapat adalah Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

Sementara pada Kamis malam nanti, Dewan mengagendakan Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Walikota terhadap PU Fraksi-Fraksi yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH yang didampingi Wakil Ketua Sudirman DJ, SH. Penjelasan Walikota disampaikan oleh Plt. Asisten III Setda Kota Bima Drs. H. Azhari, M.Si.

Pada rapat episode pertama  Kamis sore tersebut, hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima serta para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Bima. Mewakili Walikota, Plt. Asisten III menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2019.

Pemandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan memiliki arti yang sangat penting dan strategis sebagai bahan evaluasi dalam upaya memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

“Pemerintah Kota Bima menerima dengan baik kritik dan saran yang disampaikan sebagai bahan penyempurnaan Raperda APBD Kota Bima tahun 2019. Kritik dan saran tersebut akan segera ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat”, kata Plt. Asisten III.

Beberapa usul saran dan pertanyaan Fraksi-Fraksi Dewan, antara lain Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Gokar, Fraksi PPP, dan Fraksi Demokrasi Berkeadilan memberikan masukan terkait penataan data honorer kategori II (K2). Plt.  Untuk itu, Asisten III menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer K2 aktif pada semua OPD lingkup Pemerintah Kota Bima.

Terhadap saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar agar penyusunan belanja daerah disusun sceara proporsional serta memperhatikan capaian kinerja OPD, maka Pemerintah Kota Bima menyampaikan bahwa saran tersebut tetap menjadi perhatian untuk penyempurnaan dalam tahapan penyusunan APBD Tahun 2019.

Fraksi Partai Demokrasi Berkeadilan dan Fraksi Partai Kebangkitan Nasional misalnya, menyampaikan saran terkait perlunya alokasi anggaran bagi upaya pencegahan dan mitigasi bencana banjir dan penyediaan air bersih. Terkait hal itu, Pemerintah Kota Bima menyampaikan bahwa saran tersebut akan diperhatikan sesuai dengan skala kebutuhan prioritas, kewenangan penanganan dan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kota Bima juga berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah sesuai potensi yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat.

Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PPP, Fraksi Demokrasi Berkeadilan dan Fraksi Kebangkitan Nasional juga menyampaikan saran terkait peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini, juga disampikan bahwa Pemerintah Kota Bima akan memposisikannya sebagai sesuatu yang bersifat prioritas dan kemudian diperhatikan secara serius.

Untuk tahun 2019, Pemerintah Kota Bima telah menargetkan kenaikan PAD secara signifikan melalui langkah penyiapan regulasi, pendataan dan pemetaan secara terukur pada beberapa objek pajak dan retribusi seperti PBB, parkir khusus, parkir tepi jalan dan pelayanan persampahan.

“Apabila masih terdapat usul saran ataupun masukan dari Fraksi-Fraksi Dewan yang belum terakomodir, maka akan menjadi catatan dan bahan untuk pembahasan pada sidang berikutnya”, pungkas Plt. Asisten III. (TIM VISIONER/dia hum)