Terkait Pengembangan Wisata di Bima, Mori Ngaku Sering Berkoordinasi dan Bahkan Membantu Dari Sisi Anggaran

Namun Masih Ada Kasus Di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima

Masih Bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H. Mori Hanafi di Atas Kapal La Hanu di Pantai Lawata Kota Bima, Belum Lama ini

Visioner Berita Kota Bima-Masih di atas Kapal La Hanu di Pantai Lawata Kota Bima beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB dari Partai Gerindra, H. Mori Hanafi menegaskan bahwa dirinya sering berkoordinasi dengan Bupati Bima dan Walikota Bima terkait pengembangan destinasi wisata. Tak hanya itu, sebagai Pimpinan DPRD setempat Mori mengaku sering membantu anggaran kepada dua daerah tersebut melalui sejumlah program.

“Kita sudah mencoba membantu beberapa program khususnya di Kota Bima, Hal itu supaya wisata di teluk Bima ini bisa dikembangkan. Hal itu ada permintaan dari Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE. Dan Insya Allah tahun 2022 ini mulai kita jalankan serta kembangkan,” janjinya.

Terkait pengembangan wisata baik di Kota maupun Kabupaten Bima, dulu pihaknya memiliki konsep. Yakni pengembangan Desa-Desa wisata yang salah satu contohnya ada Desa Soro Kecamatan Lambu.

“Yakni di pantai Lariti. Di pantai itu kami membantu penataan destinasinya, pembangunan Musholahnya, pembangunan kamar mandinya, pembangunan ruang gantinya dan lainya. Saat itu kebetulan saya saat itu sedang pada periode kedua menjadi anggota DPRD NTB. Sol Lariti, kami sudah meletakan fundasinya dan Alhamdulillah sekarang sudah berkembang dengan baik,” tandasnya.

Ungkap Mori, di Kota Bima misalnya buka hanya bicara teluk Bima. Tetapi pihaknya sangat membuka diri supaya dikembangkan wisata sejarah yang salah satunya di Dana Teraha (Gunung Raja) yang berlokasi di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat.

“Di sana saya pernah menawarkan bantuan agar ditata sehingga masyarakat di sekitarnya bisa mendapatkan penghasilan. Begitu juga dengan di tempat-tempat lainya yang ada ada di Kota Bima. Dalam kaitan itu, kita harus berbagi tugas,” tegas Mori.

Pada substansinya terangnya, Pemprov NTB hanya bertugas untuk promosi. Sementara penataan destnasinya merupakan tugas Kabupaten dan Kota. Namun karena kemampuan keuanganya (kekurangan), akhirnya Pemprov NTB masuk juga pada penataan destinasi.

“Salah satunya, Pemprov NTB membangun toilet-toilet yang ada di destinasi wisata di Kabupaten dan Kota di NTB sesuai dengan standar pariwisata tingkat Nasional,” beber Mori..

Jika terjadi kekurangan dari sisi anggaran untuk pengembangan wisata, maka opsinya harus menghadirkan investor?.

“Kami di Provinsi NTB sudah beberapa kali mencoba mengembangkan pariwisata kita untuk benar-benar siap seperti di Lombok. Namun ada kendalanya. Misalnya ketika turis masuk dan dijemput di Bandara, itu tidak boleh oleh orang-orang di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Dulu soal itu sempat ribut dan viral di Media Sosial (Medsos),” ungkap Mori.

Kasus tersebut dikatanya masih saja terjadi di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. “Sehingga teman-teman saya dari Bali dan Lombok sudah kapok membawa tamu ke sini. Ini menandakan bahwa sesungguhnya kita belum siap,” papar Mori.

Kasus tersebut ujar Mori, sampai sekarang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tidak sanggup menertibkan kasus yang terjadi di Bandara Sultan Salahuddin tersebut.

“Maka opsinya, kasus tersebut harus segera ditertibkan. Kita harus memberikan pengertian bahwa proses pengembangan pariwisata itu harus melibatkan semua unsur. Yakni mulai dari Bupati, Walikota, OPD-OPD dan tentunya masyarakat juga harus diberi pengertian,” itu baru salah satu keluhan.

Masih soal kasus di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Mori menyebutkan adanya kasus lain. Misalnya, Bus Pariwisata belum sampai di Bandara namun sudah dipalak.

“Pemlakan itu terjadi soal harga Bus bagi wisatawan. Ada yang Rp6 juta dan kadang Rp12 juta. Ini kacau sekali. Ini bukan soal regulasi, mana ada regulasi yang mengatur orang malak sampai dengan Rp12 juta,” beber Mori lagi.

Kasus tersebut ditegaskanya bisa dihentikan dengan refulasi. Namun yang sangat dibutuhkan adalah adanya kesadaran. Inilah konsep yang ditawarkan, dalam pengembangan wisata maka masyarakatnya juga harus disadarkan. “Kalau tidak demikian tentu saja wisata kita tak akan pernah maju-maju,” imbuh Mori.

Masalah lain yang ditemukan oleh Mori juga terletak tumpukan sampah di kawasan teluk Bima yang terjadi sejak dulu dan bahkan masih terkesan terpelihara sampai saat ini. Dalam kaitan itu, pihaknya sudah menawarkan program kepada Pemkab dan Pemkot Bima agar sampah-sampah tidak masuk ke kawasan teluk Bima.

“Kita sudah usulkan apakah harus dibuat jaring. Kita juga sudah usulkan agar sampah-sampah tersebut dicegat di masing-masing sungao. Semua sudah kita usulkan, paham kan maksudnya,” tanya Mori.

Dalam kaitan itu ujar Mori, tentu saja perlu adanya kerjasama yang kemprehensif antara Pemkot Bima dan Pemkab Bima. Namun opsi penting yang harus dilakukan, masyarakat dihimbau agar tak membuang sampah secara sembarangan, dan harus dibuat cekatan agar sampai tidak menumpuk di kawasan teluk Bima.

“Sampah yang paling banyak mauk ke kawasan teluk Bima adalah bersumber dari Kota Bima. Kalau sampah dari Kabupaten Bima yang masuk ke kawasan teluk Bima tidak terlalu banyak. Bayangkan saja berapa puluh ton sehari sampah dari Kota Bima yang masuk ke kawasan teluk Bima. Sekali lagi, hal tersebut harus difikirkan secara komprehensif,” desak Mori.

Saat ini soal pengembangan wisata di Bima, diakuinya masih berada di titik nadir. Kesdaran masyarakatnya disebutnya masih sangat kurang, suporting Pemerintahnya masih kura, namun ide-ide dari pemerintahnya dianggap luar biasa.

“Yang masih dirasakan kurang adalah soal komunikasi kami dengan Pemkot Bima dan Pemkab Bima. Kalau kita mau, sebetulnya hal tersebut bisa dibenahi dalam waktu yang takterlalu lama. Kalau saya tentu saja buka diri. Karena saya sadar bahwa setiap turis yang masuk itu adalah uang,” pungkas Mori. (GILANG/FAHRIZ)