 |
| Moment Pembahasan Serius Terkait Perlawanan Terhadap kekerasan Berbasis Gender di NTB (4/6/2026) |
Visioner Berita Mataram, NTB-Kasus tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dibawah umur di NTB diakui kerap terjadi di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB). pada setiap tahunya, kasus tersebut cenderung meningkat. Indikasi itu antara lain ditemukan melalui penanganan pada aspek penegakan supremasi hukum di Polres/Polresta di Wilayah Hukum (Wilkum) Polda NTB.
Catatan berbagai Awak Media melaporkan, kasus tindak pidana kejahatan tersebut cenderung meningkat pada tiap tahunya dan peningkatan terkait hal itu terjadi di tahun 2026. Terlepas dari penangananya dilakukan oleh Aparat penegah Hukum (APH) di NTB, kini Pemprov NTB dibawah kendali Gubernur-Wagub setempat, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal-Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP mengambil langkah serius.
Yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama berbagai pemangku kepentingan memperkuat komitmen untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peluncuran program “Voice for Equality: Stop Kekerasan Berbasis Gender”. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih aman, setara, dan bebas dari kekerasan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTB.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor yang dipimpin Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal di moment dialog kerja Sama dan pemetaan situasi kebutuhan layanan kekerasan berbasis gender di Aula Rinjani BPSDMD Provinsi NTB di Mataram, Kamis (4/6/2026).
Moment sakral inik turut dihadiri Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, Direktur PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujewati, perwakilan organisasi masyarakat sipil, Akademisi, Kelompok Disabilitas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta berbagai lembaga yang bergerak pada issue perlindungan perempuan dan anak.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB menegaskan, kekerasan berbasis gender bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan berbagai tantangan pembangunan daerah, seperti perkawinan anak, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, hingga kemiskinan ekstrem.
Wagub NTB mengungkapkan, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, hingga dunia usaha.
“Kami percaya bahwa tanpa dukungan berbagai pihak, target yang ingin kita capai tidak akan terwujud. Karena itu, saya berharap kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjadi bagian dari gerakan menghentikan kekerasan berbasis gender di Nusa Tenggara Barat,” tutur Wagub NTB yang akrab disapa Umi Dinda ini.
Umi Dinda kemudian menekankan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas terkecil. Penguatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai kekerasan yang selama ini masih terjadi.
Umi Dida menegaskan, keberadaan sekolah perempuan dan berbagai program peningkatan kapasitas masyarakat dapat menjadi sarana membangun ketahanan keluarga sekaligus memperkuat kemampuan perempuan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
Umi Dinda juga mengajak kaum laki-laki untuk mengambil peran lebih besar dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan saling menghormati.
“Para suami harus menjadi pelindung bagi keluarga, mencintai dan mengayomi istri serta anak-anaknya. Pencegahan kekerasan harus dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat kita,” imbuh Umi Dinda.
Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah mengungkapkan bahwa berdasarkan berbagai kajian, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan. Namun angka tersebut diyakini masih jauh lebih tinggi karena banyak korban memilih diam akibat stigma sosial dan tekanan lingkungan.
Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali dianggap sebagai persoalan pribadi atau aib keluarga sehingga tidak terlaporkan. Padahal dampaknya sangat besar, mulai dari hilangnya rasa aman, terganggunya masa depan korban, hingga meningkatnya risiko perkawinan anak dan berbagai persoalan kesehatan.
“Kita berkumpul di sini karena percaya bahwa situasi ini harus diubah. Tidak ada satu pihak pun yang mampu bekerja sendiri. Dibutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan semua kekuatan untuk melindungi perempuan dan anak,” tegasnya.
Senada dengan itu, Project Manager PLAN Indonesia, Kristi Pratiwi. Ia menjelaskan bahwa program Voice for Equality dirancang untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender melalui partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.
Ia kemudian berharap program tersebut mampu memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dalam mendukung layanan perlindungan, pencegahan, serta pemulihan korban kekerasan.
“Kami berharap NTB semakin kuat dalam mencegah kekerasan berbasis gender sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak, dapat terus ditekan,” katanya.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan dapat berjalan lebih efektif. Komitmen bersama yang dibangun tidak berhenti pada deklarasi dan penandatanganan kesepakatan, tetapi diwujudkan melalui langkah-langkah nyata yang mampu menghadirkan lingkungan yang aman, setara, dan ramah bagi perempuan serta anak di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. (RIZAL/JOEL/RUDY/AL/AA/AZHAR/DK/DINO)