 |
| Serangkaian Kisah Nyata Badai NTB Tebar Fitnah |
Visioner Berita Bima-Badai NTB bukan korban kriminalisasi. Ini murni penegakan hukum atas dugaan penyebaran fitnah. Kronologis singkat, Desember 2024 Badai NTB mengunggah kloter bongkar bandar di Media Sosial (Medsos). Mei 2025 status tersangka ditetapkan oleh penyidik. 11 November 2026 sidang pembacaan putusan di PN Raba-Bima.
Fakta yang perlu diketahui, perkara ini terkait dugaan penyerangan kehormatan atau nama baik melalui media elektronik (UU ITE dan KUHP). Pencantuman nama dan foto seseorang di Medsos bukan bukti keterlibatan dalam kejahatan Narkoba. Proses hukum dijalankan sesuai prosedur, melalui penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan yang terbuka untuk umum.
Tidak ada kriminalisasi, yang ada adalah proses hukum yang sah dan transparan. Meluruskan berbagai asumsi, Badai NTB dikriminalisasi karena membongkar bandar Narkoba. Nama dan foto masuk bagan, berarti terlibat. Banyak dukungan berarti Badai NTB tidak bersalah. Itu "menurut Badai NTB".
Fakta: perkaranya adalah dugaan fitnah melalui Medsos, bukan perkara Narkoba. Fakta kedua, bagan di Medsos tidak bisa dijadikan sebagai bukti keterlibatan. Fakta ketiga, dukungan masyarakat bukan pengganti pembuktian hukum di Pengadilan.
Dasar hukum yang mengatur, UU ITE (pasal 27A). Melarang menuduh atau menyerang kehormatan orang lain tanpa dasar. KUHP Nasional (pasal 433-434) mengatur pencemaran nama baik dan fitnah. UU PDP melindungi data pribadi dari penyebaran yang tidak sah. Ingat, kebebasan berpendapat harus disertai tanggungjawab. Kritik, pengawasan, dan pelaporan dugaan kejahatan adalah hak setiap warga Negara, namun menuduh sembarangan tanpa bukti justeru dapat merugikan orang lain dan melanggar hukum.
Mari bijak bermedia sosial, verifikasi informasi, dan percayakan proses hukum !.
Kasus dugaan pencemaran nama baik oleh aktivis Badai NTB kriminalisasi atau penegakan hukum?. Apa yang terjadi?. Sejumlah unggahan di Medsos oleh Akun Badai NTB berisi tuduhan tanpa bukti terhadap berbagai pihak, termasuk aparat, ;pejabat, dan Jurnalis.
Fakta yang perlu diketahui, pada 19 Desember 2024 Badai NTB menyebarkan bagan yang menuduh sejumlah pihak terkait Narkoba. Akibatnya, nama baik beberapa orang tercemar dan dilaporkan ke polisi.
Sejak 14 Mei 2025, Badai NTB ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal UU ITE. Proses hukum ini murni penegakan hukum, bukan kriminalisasi !. Mengapa diproses?. Karena diduga menyebarkan tuduhan atau fitnah melalui media elektronik, yang melanggar UU ITE dan KUHP.
Apa kata hukum?. UU ITE pasal 27A: melarang penyebaran kekematan atau fitnah baik media elektronik. KUHP pasal 433-434: mengatur pencemaran dan fitnah. UU PDP: melindungi data pribadi dari penyalahgunaan. Pesan penting untuk kita, cek dulu kebenaranya sebelum percaya dan menyebarkan informasi.
Hormati proses hukum dan azas praduga tak bersalah. Lawan Narkoba dengan bukti, bukan stigma. Gunakan Medsia sosial secara bijak dana bertanggungjawab. Mari bersama menjaga ruang publik yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, dan mendukung penegakan hukum demi keadilan serta masa depan bangsa !
Seruan aksi solidaritas aktivis anti Narkoba dari kriminalisasi. Hadir dan bersuara !. Mengawal putusan persidangan Uswatun Hasanah (Badai NTB). Aktivis anti narkoba di Bima Badai NTB melakukan tuduhan kepada orangs ecara membabi buta. Saat dilaporkan secara prosedur hukum dianggap kriminalisasi. Kalau merasa tidak bersalah dan tuduhanya terbukti, seharusnya bisa menghormati proses hukumnya.
Solidaritas juga harusnya berpijak pada fakta dan tidak mendahului proses hukum. Dukung pemberantasan Narkoba, dengan cara yang bijak dan bertanggungjawab. (TIM VISIONER)