 |
| Pimpred Kabar Bima, Abbie Makaseh |
Visioner Berita Kota Bima-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Nusa Tenggara Barat (NTB), Iskandar, S.Sos., secara tegas mendesak Majelis Hakim agar menjatuhkan vonis terhadap terdakwa "Badai NTB" sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kasus ini menjadi sorotan tajam publik setelah terdakwa Uswatun Hasanah Alias Badai NTB dinilai telah bertindak melampaui batas kewenangan, merusak reputasi berbagai pihak, hingga mencederai marwah institusi penegak hukum dan profesi jurnalis di Bima.
Menurut Iskandar, selama ini aksi yang mengatasnamakan gerakan anti-narkoba kerap menyerang institusi kepolisian. Sejumlah personel Polri dipampang wajahnya dalam "kloter-kloter" bandar narkoba yang dibuat oleh Badai NTB.
“Tudingan keterlibatan jaringan peredaran narkoba disebar tanpa pernah disertai bukti yang sah,”Tuturnya.
Tindakan tersebut dinilai telah melampaui kapasitas dan kewenangan masyarakat maupun aktivis, serta mencampuri tugas aparat penegak hukum (APH) yang berwenang dalam pemberantasan narkoba. Slogan pemberantasan narkoba yang diusung justru diduga kuat bergeser menjadi lahan untuk mencari keuntungan pribadi. “Kalau tidak disertai Bukti yang sah, larinya ke Fitnah dan pencemaran nama baik, dan itu melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sasaran Fitnah: Dari Wartawan hingga Aparat Penegak Hukum
Dampak dari tindakan tersebut dirasakan oleh berbagai kalangan, seperti Profesi Jurnalis yang Dilecehkan. Sejumlah wartawan turut menjadi korban fitnah karena dituding sebagai pembeking peredaran narkoba. Tuduhan ini dilayangkan hanya karena para jurnalis menjalankan tugas jurnalistik memberitakan laporan polisi dari para korban "kloter" tersebut, sehingga mereka dimasukkan ke dalam daftar "Nteli" atau pelindung jaringan narkoba. Menurutnya, tindakan provokatif tersebut dinilai sebagai bentuk pelecehan profesi serta upaya nyata dalam menghalangi tugas dan fungsi jurnalistik.
“Kloter-kloter yang dibuat itu kan berdasarkan seleranya dia saja, tanpa bisa dibuktikan oleh yang bersangkutan. Mana yang tidak bisa berkomunikasi baik dengannya akan dimasukan dalam kloter, bagi yang memahami keinginannya tidak akan terpampang wajahnya dalam kloter,” tegas Pimpinan Redaksi Media Online Kabarbima, Abimayu alias Abbie Makaseh kepada Media Online www.visionerbima.com, Selasa (10/11/2026).
Dampak lain dari aksi liar jemari Badai NTB di Media Sosial, adalah psikologi anak-anak, serta keluarga yang terpampang fotonya dalam kloter Bandar yang dibuat Badai. “Anak-anak dari para korban kloter ini dikucilkan dan permalukan dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal, karena foto orang tua atau keluarganya dipajang sebagai bagian dari jaringan perededaran gelap Narkoba,” ketusnya.
Fitnah Terhadap Pejabat Kejaksaan Juga pernah dibuat badai NTB. Kasi Barang Bukti (BB) Kejaksaan Negeri Raba Bima, Inisial I juga pernah menjadi korban fitnah dengan tudingan menggunakan narkotika di Mes Kejaksaan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa para hakim yang menyidangkan perkara ini pun berpotensi menjadi sasaran fitnah selanjutnya jika putusan pengadilan tidak sejalan dengan keinginan pihak terdakwa.
Desakan Keadilan: Badai NTB Mutlak Dipenjara
Abbie Makaseh bersama berbagai elemen masyarakat mendesak Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan JPU, yakni ancaman 1 tahun penjara kepada Badai NTB. Sebab, terdakwa telah terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE. Keputusan yang tegas dinilai mutlak diperlukan agar tindakan provokatif serupa tidak menjadi preseden buruk yang merusak ketertiban umum di daerah.
“Atas nama Wartawan yang dituduh secara keji dan tak bertanggungjawab oleh Badai NTB, saya mendesak agar majelis Hakim menjatuhkan vonis menjara dengan seberat-beratnya kepada yang bersangkutan. Karena ada ratusan orang yang terpampang fotonya di Medsos itu, tanpa dia sertakan bukti yang sah atas keterlibatannya dalam kasus sabu,” desak Abbie Makaseh. (JOEL/RUDY/ALL/AA/AZHAR/DK/DINO)