Khairil Paparkan Kinerja Nyata Dinda-Dachlan Terkait Pembangunan Infrastruktur di Langgudu

Khairil

Visioner Berita Kabupaten Bima-Aksi demonstrasi Aliansi Perjuangan Rakyat Langgudu Selatan (APRLS) di depan kantor Bupati Bima di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima pada 29 Juni 2020, sejumlah persoalan penting yang mendesak untuk segera dijawab oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dibawah kendali Bupati-Wakil Bupati, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE-Drs. H. Dachlan M. Noer (Dinda-Dachlan).

Satu diantara tuntutan massa aksi yang berjumlah ratusan orang itu, yakni pengaspalan jalan yang sudah dilebarkan dari Desa Waduruka ke Desa Karampi. Aksi demo yang melibatkan 4 orang Kepala Desa (Kades) tersebut, pun mengundang perhatian publik. Menariknya, massa aksi pun sempat menginap di depan Kantor Bupati Bima.

Mereka menginap selama dua hari di sana, yakni sejak Senin malam hingga Rabu pagi (1/6/2020). Massa aksi kembali ke Desanya masing-masing yakni setelah melakukan audiensi dengan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Rabu siang, 1/7/2020). Adapun tuntutan massa aksi tersebut, yakni  perbaikan jalan darat yang ada diwilayah Langgudu Selatan. Hebatnya, aksi massa sampai menginap selama 2 hari di depan kantor Bupati Bima ini tidak menimbulkan gejolak anarkis (aksi berlangsung damai).

Dibalik aksi demonstrasi ini, Khairil menanggapinya sembari menjelaskan tentang kinerja nyata Dinda-Dahlan untuk Kecamatan Langgudu, khususnya di Langgudu bagian selatan. “Bagi saya tidak ada masalah jika masyarakat melakukan demonstrasi terkait fasilitas umum yang perlu diperhatikan pemerintah. Namun jangan sampai juga mengatakan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kehidupan masyarakat Langgudu Selatan, maksudnya tanpa mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah masa kepemimpinan Dinda-Dachlan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat empat DSsa yang ada diwilayah Langgudu bagian selatan,” saranya.

Khairil menyatakan, pergerakan pihak APRLS tersebut hanya melihat pada satu aspek yakni tentang keadaan jalan yang belum diaspal. “Jika dibuka secara bersama anggaran pembangunan yang dikucurkan untuk masyarakat Langgudu Selatan, tentu saja cukup besar mulai tahun 2016 sampai dengan 2018,” terangnya.

Khairil menerangkan, anggaran Pada tahun 2016 yaitu pembangunan jalan ekonomi Tamandaka-Pusu Rp291.773.000, Pembangunan jalan ekonomi Waduruka-Tamandaka sebesar Rp197.810.000, peningkatan jalan Wane-Karampi-Sido  sebesar RP. 9.500.000.000, dan peningkatan Jalan So Serae-Tamandaka-Pusu sebesar Rp3.000.000.000. “Pada tahun 2017, anggaran yang diturunkan juga cukup besar. Rincianya, lanjutan pembukaan jalan Tamandaka-Soro Afu Rp197.810.000, Pembangunan Jembatan Karampi Rp3.750.000.000, Pembangunan jembatan Waduruka Rp3.750.000.000, Pembangunan irigasi dusun Soro Bali desa Karampi Rp 198.800.000,” jelasnya.

Khairil memaparkan, pada tahun 2018 perincian anggaran yang digelontorkan oleh Pemkab Bima untuk infrastruktur di sana yakni yaitu pembangunan talud dan deker jalan Desa Karampi dan Desa Sarae uma sebesar Rp143.425.000, lanjutan   pembangunan jalan Tamandaka-Pusu Rp375.500.000, pembangunan jembatan SP III Sarae Nae-Pusu Rp2.875.000.000, Pembangunan DI. Narile Butu Nuwa Desa Karampi Rp1.100.000.000.

“Sementara anggaran tahun 2019 dibandingkan dengan anggaran pembangunan pada tahun sebelumnya, memang cukup kecil yakni untuk peningkatan jalan SP III Sarae Nae-Karampi sebesar Rp98.800.000. Namun dari keseluruhan anggaran masa kepemimpinan Dinda-Dachlan yang masuk di Kecamatan Langgudu Langgudu. Yang paling banyak menerima  anggaran infrastruktur tersebut adalah wilayah Langgudu Selatan. Harusnya mereka sedikit bersabar atas keadaan jalan saat ini, karena tidak mungkin anggaran Kabupaten Bima difokuskan hanya untuk satu kecamatan,” harap Khairil.

Khairil kemudian membeberkan, sebelum kepemimpinan Dinda-Dachlan menjabat sebagai Bupati Bima sesungguhnya semua orang tahu bahwa banyak wilayah yang belum mendapatkan penerangan listrik di Langgudu, termasuk Langgudu bagian Selatan. Namun pada kepemimpinan Dinda-Dahlan langsung memfokuskan untuk menyalurkan listrik ke seluruh Desa yang belum mendapatkan penerangan diwilayah Langgudu. “Jadi dalam permasalahan pengaspalan jalan itu,  masyarakat harus tetap bersabar dan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah melalui wakilnua di setiap Daerah Pemilihan (Dapil),” ujar Khairil.

Dalam dunia pemerintahan, sesungguhnya maslaah infrastruktur selalu menjadi perhatian. Sebab untuk mengukur keberhasilan pemimpin harus tersedia infrastruktur agar dapat menunjang ekonomi rakyat. “Jadi tidak ada istilah daerah yang dianak tirikan. Yang ada hanya butuh proses dan waktu. Untuk membangun wilayah, semua  butuh proses. Sebab, tidak mungkin menyelesaikan permasalahan yang di Kabupaten Bima tidak mungkin bisa dituntaskan dalam waktu satu periode kepemimpinan,” tegas Khairil. (TIM VISIONER)