Optimalisasi Renstra Baru, Bappeda Pemkab Bima Lakukan Singkronisasi Ranual Kemendikbud dengan Dikbudpora

Zoom Meting.

Visioner Berita Kabupaten Bima-Dalam rangka optimalisasi persiapan tahun perencanaan baru, Pemerintah Kabupaten Bima tengah menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. 

Sektor Pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam dokumen tersebut, sehingga perlu adanya sinergitas program/kegiatan antara Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, RPJMD Kabupaten Bima dan Renstra Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima.

Kabid PP Sosbud Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc menyampaikan, kegiatan tersebut dilakukan dengan cara Zoom Meting selama 3 hari mulai Selasa sampai Kamis (5-7/5/2021). Pada hari pertama peserta melakukan integrasi Rancangan Awal (Ranual) Renstra Dikbudpora dengan Renstra Kemendikbud.

“Hari pertama kita hadirkan Biro Perencanaan Kemendikbud. Harapanya, Renstra Kemendikbud itu bisa kita akomodir di Kabupaten Bima terutama oleh Dikbudpora,” ujarnya, Kamis (7/5/2021).

Kemudian kata dia, pada hari kedua pihaknya melakukan intergrasi ranual renstraa Dikbudpora dengan ranual RPJMD Kabupaten BIma. Karena Pemerintah Kabupaten Bima juga sedang menyusun rencana 5 tahun.

“Hari ketiga melakukan finalisasi, penyesuaian dan juga menyatukan indikator dengan dana insentif daerah. Terakhir melakukan peresamaan persepsi data pendidikan dengan data BPS,” katanya.

Berdasarkan pemaparan PBS Kabupaten Bima IPM Kabupaten Bima masih tergolong rendah. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa factor. Sehingga diperlukan kerja bersama semua pihak untuk mendongkraknya.

“IPM Kabupaten Bima memang rendah. Indikatornya itu banyak. Salah satunya karena Kabupaten Bima adalah daerah pecahan dari Kota Bima. Sementara pusat pendidikan, pusat pasar dan kesehatan milik Kabupaten Bima ada di Kota Bima,” katanya.

Selain, sumber daya manusia yang bekerja di Kabupaten Bima masih terhitung sebagai IPM Kota Bima, karena masih tinggal di Kota Bima. 

Ia membeberkan, setelah melakukan singkronisasi perencanaan dan menetapkan indokator pencapaian, Hasil keputusan itu akan diikuti dengan kebijakan anggaran. Sehingga pihaknya bisa memilah, mana item atau elemen yang harus disuport dan menjadi prioritas, tidak saja dengan program kegiatan tapi juga dengan anggaran yang memadai.

“Harapannya, tidak berhenti sampai di sini. Karena kita tau, pendidikan di Kabupaten Bima banyak yang perlu diperhatikan. Misalnya soal IPM kita yang masihn tergolong rendah. Hal itu tentu tidak bisa dititiberatkan kepada Dikbudpora saja, namun juga integrasi pada teman-teman lain yang bisa mendongkrak IPM,” harapnya.

Kepala Dikbudpora Drs Zunaiddin MM  juga membenarkan bahwa berdasarkan data BPS, IPM Kabupaten Bima masih rendah. Kendati demikian, indikatornya bukan pada soal pendidikan saja. Justru pendidikan di Kabupaten Bima sudah cukup baik.

“Indikatornya kalau saya lihat tadi dipengaruhi oleh daya beli. Sekarang ini kita tidak punya pusat pasar. Sehingga perputaran ekonomi orang Kabupaten Bima ke Kota Bima semua,” ujarnya.

Indikator lain yang juga mempengaruhi IPM rendah yaitu soal kesehatan. Sampai saat ini Rumah Sakit Umum Kabupaten Bima ada di Kota Bima. Otomatis perputaran uang orang Kabupaten Bima bergerak ke Kota Bima untuk biaya kesehatan.

“Makanya, kedepan kita harus punya pusat pasar dan pusat rumah sakit yang berlokasi di Kabupaten Bima,” katanya.

Ia membeberkan, dari data BPS, bisa dilihat bahwa, penurunan angka partisipasi pendidikan itu diusia 15sampai 40 tahun. Sementara Dikbudpora tidak mengurus pendidikan usia seperti itu. Melainkan usia 0 sampai 15 tahun saja.

“Kalau pastisipasi 0 sampai 15 tahun itu diangka 98 sampai 99 persen,” bebernya.

Kendati demikian kata dia, upaya menaikkan IPM itu harus dilakukan secara bersama, tanpa membebankan pada salah satu dinas atau OPD saja.

“Harapanya, harus ada perencanaan yang komperehensif. Kita sudah tau indikatornya. Oleh karena itu, minimal ada program seperti pembangunan pusat pasar di Kabupaten Bima,” tutupnya. (FAHRIZ)