Sebuah Catatan Penyesalan Dari Luar Pagar

Drs. H. Muzakir, M.Si (Bang Jack)

#Inilah Catatan Kritis Dari Mantan Kepala Bappeda dan Kadis Perindag Kabupaten Bima, Drs. H. Muzakir, M.Si

Visioner Berita Kota Bima-Nama Drs. H. Muzakir, MSi di Bima baik Kota maupun Kabupaten sungguh tersohor. Selama ini Ia dikenal kaya akan konsep akan ide dan gagasan cerdasnya sebagai salah satu penentu bagi kemajuan arah pembangunan di Kabupaten Bima.

Kini Tokoh penting yang akrab disapa Bang Jack ini sudah tak lagi berada di dunia Pemerintahan. Maksudnya, sebulan lalu Bang Jack pensiun dari Aparat Sipil Negara (ASN) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadis Koperindag) Kabupaten Bima.

Pada moment dinyatakan Pensiun secara resmi itu, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP) secara spesial menyatakan apresiasi, terimakasih, bangga, dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bang Jack karena telah membuktikan pengandian terbaiknya selama berada di dunia Pemerintahan Kabupaten Bima.

Di mata IDP dan bahkan sederetan Pemimpin Daerah sebelumnya, mantan Asisten II dan Kabag AP pada Sekda Kabupaten Bima, Bang Jack diakui sebagai salah satu perencana terbaik yang dimiliki oleh Pemmjab Bima.

Sebab, IDP mengakui pula bahwa selama ini tak ada ide dan gagasan dari Bang Jack yang sia-sia. Dan setelah dinyatakan pensiun, IDP berharap agar Bang Jack tetap konsisten membantu Pemerintah melalui ide dan gagasan cerdas dan kritisnya untuk kemajuan Kabuoaten Bima beserta masyarakatnya.

"Kendati telah Pensiun, saya atas nama Bupati Bima berharap agar Bang Jack tetap konsisten memberikan kontribusi terbaiknya melalui ide dan gagasan cerdasnya untuk kemajuan Kabupaten Bima beserta masyarakatnya.  Terimakasih kepada Bang Jack karena telah membuktikan pengabdian terbaiknya selama berkiprah di Pemkab Bima. Dan terimakasih pula atas kebersamaan yang baik selama ini," terang IDP dimoment kegiatan resmi perpisahan Bang Jack bulan lalu di Kantor Bupati Bima.

Bang Jack kini sedang menikmati masa pensiunya. Kendati sudah tak lagi menjadi ASN, namun ia juga pernah diundang "khusus" oleh Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE ke kediamanya sekitar sebulan silam.

Terungkap ada banyak hal yang keduanya bicarakan dalam diskusi serius di kediaman orang nomor satu di Kota Bima tersebut. Namun Lutfi mengakui bahwa Bang Jack kaya akan ide dan gagasan cerdas, serta kayanakan strategi dibidang pembangunan. Oleh karenanya, Bang Jack diakuinya sebagai salah satu mutiara bagi arah kemajuan pembangunan di Kabupaten Bima saat berada du dunia Oemerintahan setempat.

Setelah dinyatakan Pensiun, Lutfiengaku sangat membutuhkan ide dan gagasan Bang Jack untuk membantu krmajuan Kota Bima besrta masyarakatnya di bidang pembangunan. Pasalnya, Bang Jack adalah warga asli Kota Bima, dan tentu saja pikiran-pikiran kinstruktif dan inovatifnya sangat dubutuhkan oleh Pemkot Bima.

Selasa (25/5/2021) Visioner menemukan tulisan namun kritis dan konstruktif melalui Akun FB milik Banh Jack. Dan inilah catatan kritis yang dituangkan oleh Bang Jack melalui tulisanya tersebut:

Memperhitungkan populasi dan luas wilayah sebagai pertimbangan mutlak untuk alokasi anggaran pembangunan suatu daerah perlu dikaji ulang. 

Anda tidak perlu memperhitungkan populasi dan luas wilayah. Apalagi populasi Dapil dan Parpol. Lupakanlah itu jika ingin menolong rakyat.

Yang wajib anda kuasai dan perhitungkan adalah pemetaan atau data tentang permasalahan pokok di wilayah itu meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan dan ketertiban setempat, baik fisik maupun non-fisik.  Sederhananya, apa yang sedang terjadi di wilayah itu.

Teori tipu muslihat IMF dan Bank Dunia tentang "populasi sentris" ini ternyata kemudian cenderung menginspirasi bahkan diadopsi oleh para pemenang Pilkada untuk menganaktirikan wilayah tertentu atas dasar asumsi populasi dan traumatis kekalahan. Sebaliknya menganakemaskan lokasi kemenangan. 

Azab demokrasi liberal ini harus dihentikan dgn konsep keadilan sosial, perlakuan yg setara dan pemerataan ekonomi.

Dan solusi untuk membereskan permasalahan ini, diperlukan langkah -langkah "radikal" kebijakan, berdasarkan prinsip bahwa pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional, bukan dalam retorika pidato, tapi dalam kebijakan riil di lapangan, antara lain : 

☕Penguatan secara total lembaga DPRD. DPRD harus bersuara secara lembaga, bukan orang per orang. Kalau orang per orang maka potensial akan menjadi "panggung pencitraan". 

☕Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan harus direformasi. Bappeda harus menjadi lembaga yg lebih independen dan atau berada di jajaran semi-instansi vertikal sebagai "mata dan tangan" Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.

☕Bappeda harus selevel dgn Sekda (seperti era Orde Baru) dan menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yg diberikan kewenangan untuk langsung mengakses semua potensi pembiayaan di level Pusat.

☕Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara Kementerian Keuangan harus ikut serta dalam tim anggaran. 

Salah satu outcomes dr "kebijakan radikal" ini, harapannya Kepala Daerah akan sangat terbantu untuk mewujudkan seluruh janji politiknya mensejahterakan rakyat dan tidak akan main-main dengan janji-janjinya itu.

Dengan demikian istilah Kepala Daerah Pemberi Harapan Palsu (PHP) dan lain-lain dengan sendirinya akan lenyap dari khasanah kritik rakyat.

#Sumber dari harapan adalah hati yang ikhlas.

#Sumber dari rencana adalah pikiran yang berprasangka baik.

#Sumber dari tindakan adalah niat untuk memperbaiki kehidupan.

Wallahualam...