Header Ads

Banjir Melanda 18 Kelurahan di Kota Bima, Ini Upaya Nyata Walikota Baik Sebelum Maupun Setelahnya

Kondisi Luapan Air YangTerjadi di Salah Saru Lingkungan di Kelurahan Nae Kota Bima, Senin (6/12/2021)

Visioner Berita Kota Bima-Senin (6/12/2021), sebanyak 18 Kelurahan di Kota Bima dilanda oleh banjir bandang. Kerugian yang dialami warga terdampak bukan saja dari sisi ekonomi. Tetapi juga soal fisik (perabotan rumah tangganya digenangi air) dan psikis.

Pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dibawah kendali Walikota, H. Muhammad Lutfi, SE pun kini terjawab. Kepada Media Onlie www.visionerbima.com, Selasa (17/12/2021), Lutfi menjelaskannya. Berikut penjelasan Politisi Partai Golkar yang juga mantan Anggota DPR RI Komisi VIII  alias “Komisi Air Mata”tersebut (Lutfi),-

“Tertanggal 30 November 2021, Kota Bima telah mengeluarkan surat secara resmi yang ditandatangani oleh saya sebagai Walikota Bima terkait tanggap darurat. Hal itu terkait dengan kondisi keadaan banjir yang terjadi di Kota Bima,” terangnya.

Terkait dengan hal itu pula, pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Forkopimda setempat yang diperluas.

“Ada Babinsa, Bhabinkamtibmas dan seluruh OPD yang ada di Kota Bima. Itu dilakukan di gedung Paruganae Convention Hall Kota Bima. Selain itu kita juga telah melakukan apel siaga bencana. Apel siaga bencana tersebut dilaksanakan di Kantor Walikota Bima. Itu dalam rangka melakukan mitigasi soal bencana jika terjadi bencana yang begitu besar,” tandasnya.

Selain itu pihaknya juga sudah melakukan perintah untuk melakukan kerja bhakti. Kerja bhakti tersebut terkait dengan pembersihan drainase, selokan pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Hal itu dilaksanakan bersama Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPBD dan masyarakat di seluruh RT di Kota.

“Soal kerja bhakti tersebut adalah perintah saya secara langsung yang kemudian diperbantukan oleh Sekda sebagai pengendali lapangan. Sejak banjir terjadi Kota Bima hingga pasca terjadinya bencana, saya masih melakukan pengendalian secara langsung walau posisi saat ini sedang berada di luar Kota. Pengendalian secara langsung itu saya lakukan melalui Command Center,” tegasnya.

Pengendalian secara langsung melalui Comand Center tersebut, diakuinya atas dasar adanya laporan dari seluruh RT di wilayah terdampak bencana banjir bandang di Kota Bima.

“Sehingga OPD-OPD binaan terus bergerak sejak awal sampai dengan saat ini. Hal itu pula dikendalikan secara langsung oleh Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa, MH sebagai pejabat yang bertindak sebagai kendali lapangan,” ungkapnya.

Menjawab tentang kekurangan anggaran untuk menyikapi pasca terjadinya bencana dimaksud, di tahun 2021 ini pihaknya sudah mempersiapkan anggaran yang cukup memadai. Persiapan tersebut dilakukan sebagai upaya jika terjadi bencana banjir yang lebih besar lagi.

“Dengan bencana banjir bandang yang terjadi di belasan Kelurahan di Kota Bima ini tentu saja membuat saya dan semua pihak sangat prihatin. Pasca terjadi bencana banjir sekarang, saya atas nama Walikota Bima menghimbau agar masyarakat khusus yang berada di wilayah pinggi agar memiliki kesadaran untuk tidak melakukan penebangan pohon, dan tidak menanam jagung yang mengakibatkan kepada terjadinya kerusakan lingkungan (“merusak alam”),” imbuhnya.

Untuk selanjutnya, Walikota Bima menegaskan agar pasca terjadinya bencana banjir bandang dimaksud maka tidak boleh lagi ada pembukaan jalan tani (jalan baru) yang bersumber dari dana aspirasi DPRD Provinsi NTB sebagaimana sebelumnya telah berdampak kepada terjadinya kerusakan dan lingkungan khususnya di Kota Bima.

“Nah itu juga yang sangat diharapkan oleh kita semua yang ada di Kota Bima. Selain itu, pasca bencana yang terjadi tersebut kita berharap agar melakukan konsolidasi tentang bagaimana masyarakat Kota Bima jika terjadi banjir lagi maka harus mampu mengevakuasinya dengan baik, serta semuanya terkoordinasi dalam sistim yang sudah ditentukan oleh Pemerintah bersama masyarakat pula,” paparnya.

Soal keterbatasan anggaran di BPBD saat ini sebesar Rp300 juta (“telah habis digunakan” termasuk untuk tanggap darurat) sehingga menjadi salah satu kendala bagi dibukanya dapur umum, tentu saja ada langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh Pemkot Bima. Antara lain mensuporting beras yang ada di Dinas Ketahanan pangan sebanyak 13 ton (sudah dikeluarkan).

“Selain itu kita telah mengajukan beras cadangan dari Bulog. Hal itu telah didistribusikan selama kurang lebih hampir satu minggu yang dikoordinasikan oleh BPBD Kota Bima dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima. Disamping itu juga kita sudah mendirikan dapur umum dan pusat logistik di BPBD Kota Bima sehingga semuanya bisa dikendalikan,” tuturnya.

Sementara soal dapur lapangan yang mendesak untuk segera dibangun, Lutfi menjelaskan bahwa hal itu baru bisa dibangun jika banjir tersebut menggenangi pemukiman masyarakat berhari-hari.

“Kalau banjir itu sifatnya hanya lewat saja, tentu saja tidak bisa dibangun dapur umum maupun dapur penyangga. Sementara upaya sebaliknya akan dilakukan jika banjir tersebut setiap hari menggenangi pemukiman masyarakat. Sementara yang terjadi, banjir hanya lewat saja. Dan pendistribusian bantuan pun masih berlangsung secara normal-normal saja,” tandasnya.

Lagi-lagi soal kekurangan anggaran yang sedang dihadapi oleh BPBD Kota Bima untuk menjawab tuntutan pasca bencana banjir bandang tersebut, Lutfi menyatakan akan berkoordinasi dengan Gubernur NTB.

“Hari ini (7/12/2021), Gubernur NTB, DR. H. Zulkieflimansyah hadir di Kota dalam ragka meninjau jembatan milik Provinsi yang putus dihajar banjir di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota-Kota Bima. Jembatan yang putus tersebut menghubungkan antara KecamatanWera dan Kecamatan Ambalawi-Kabupaten Bima. Sekali lagi, hari ini saya masih ada di Jakarta dan masih terus melakukan koordinasi dengan GubernurNTB,”.  

Keberadanya di Jakarta saat ini diakuinya guna mengurus soal lahan pembangunan IAIN Kota Bima bersama pihak KLH. Hal itu juga diakuinya sangat penting karena mengingat batas waktu yang diberikan oleh pihak kementerian Lingkungan Hidup (KLH) paling lambat sampai dengan Pebruari 2022 (harus sudah selesai). “Saya berada di Jakarta saat ini karena hal itu,” ulas Lutfi.

Soal banjir yang terjadi bandang di Kota Bima akibat gundulnya hutan dan dirasakan akan percuma membangun seribu DAM sekalipun?.

“Tahun ini melakukan penanaman kembali di kawasan hutan gundul, kawasan hutan produktif yang dikelola oleh masyarakat. Yakni di wilayah Ncai Kepanta dan di Kolo. Di dua wilayah itu kita menanam sebanyak 70 ribu pohon kemiri yang sudah besar-besar. Upaya itu dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya lagi.

Masih soal upayanya guna menyikapi gundulnya kawasan hutan sebagai salah satu penyebab utama trerjadinya banjir bandang, Lutfi kembali mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak BKPH Donggo Massa. BKPH Donggo Massa tersebut merupakan representasi Gubernur NTB yang ada di Kabupaten dan Kota Bima.

“Kebetulan hari ini Gubernur NTB sudah berada di Kota Bima, mungkin bisa saja melakukan koordinasi secara langsung dengan pihak BKPH Donggo Massa tentang apa saja action-action real yang selama ini kita lakukan di Kota Bima. Dan hari ini pula, Sekda Kota Bima bisa melakukan koordinasi dengan Gubernur NTB,” tambahnya.

Lutfi menambahkan, intensitas hubunganya dengan pihak BKPH Donggo Massaterkait upaya penanganan hutan sudah berlangsung hampir satu tahun lamanya.

“Sehingga tahun kita mempersiapkan anggaran untuk penanaman pohon, dan demikian ula halnya dengan pihak KPH Donggo Massa. Saya fikir terkait dengan hal itu, Gubernur NTB sudah memerintahkan secara langsung pihak BKPH Donggo Massa,” pungkasnya. (TIM VISIONER) 

No comments

Powered by Blogger.