Gubernur, Sekda dan Ketua DPRD NTB Rakor Bahas Realokasi APBD 2020
Sekretaris Daerah NTB, H. Lalu Gita Ariadi, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda,, SH.MH, Saat Rakor di Mataram, Jum'at (17/4/2020). |
Visioner
Berita Mataram NTB-Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
(NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait kebijakan refocusing dan realokasi pada APBD Tahun 2020 menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menkeu nomor: 119/2813/SJ dan nomor: 177/KMK.07/2020, secara
virtual, Jum’at (17/4/2020).
Rakor tersebut diikuti
oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keungan, Menteri Kesehatan, Ketua Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Gubernur dan Bupati/Walikota
se-Indonesia.
Bertempat di ruang
kerjanya, Gubernur NTB turut didampingi Ketua DPRD Provinsi NTB, Sekretaris
Daerah Provinsi, serta beberapa pejabat yang tergabung dalam Gugus Tugas
Penanganan Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), H. M. Tito Karnavian. |
Pada momen tersebut,
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), H. M. Tito Karnavian memaparkan terkait Rasio
Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19. Alokasi Anggaran Penangana Covid-19
berjumlah 56,57 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari tiga pos alokasi yakni,
penganganan kesehatan sebanyak 24,10 triliun atau 42,60% dari total alokasi
anggaran, penanganan dampak ekonomi berjumlah 7,13 triliun atau 12,60% dan
penyedian Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) berjumlah 25,34 triliun atau 44,80%.
Sedangkan pada Apd induk
jumlah BTT meningkat setelah mengalami refocusing yakni, 842,93% menjadi 24,74
triliun dari jumlah awal BTT APBD induk 2020, 2,94 triliun. “Kita harus lebih
serius lagi melakukan refocusin dan realokasi ini, karena kecepatan penularan
sangat tinggi, terlalu cepat dan kita lihat 34 Provinsi semua sudah terdampak,
jadi perlu kita waspadai,” jelas Tito sapaan akrab Mendagri.
Sementara itu, Menteri
Keungan, Sri Mulyani Indrawati mrnyampaikan outlook APBD 2020 berdasarkan
Perpres 54/2020 mengalami penurunan dari yang dianggarkan sebelumnya. “APBD
2020 yang diperkirakan tadinya 1238 triliun yang ditransfer ke daerah serta
pendapatan lainnya, akan menggalami penurunan sebesar 228,5 triliun, ini
artinya hanya akan terealisir sebesar 19,95 triliun rupiah,” kata Sri Mulyani
sapaan akrab Menteri Keungan.
PAD turun 34% terdampak dari pelemahan ekonomi
dan pembatasan aktivitas. Transfer ke daerah turun 94,2% dialihkan untuk
penanganan Covid-19 secara terpusat. Belanja pegawai dari APBD awal 2020
sebesar 442,27 triliun menjadi 360,38 triliun, belanja barang atau jasa dari
320,91 ke 154,67 triliun, belanja modal dari 236,46 ke 112,14 triliun. “Bila
langkah-langkah yang kami sampaikan tadi dilakukan, maka secara total seluruh
daerah sebenarnya akan mendapatkan 94,39 triliun,” ungkapnya.
Pada kesempatan
tersebut Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa belanja pegawai, barang atau jasa,
modal perlu upaya penghematan.(TIM
VISIONER)
Tulis Komentar Anda