Setelah Beberapa Kali Turun Lapangan, Ini Program Prioritas H. Rum Selama Satu Tahun Kedepan

PJ Wali Kota Bima melakukan Rapat koordinasi program bersama seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima di Ball Room Hotel Mutmainnah Kota Bima.

Visioner Berita Kota Bima-Setelah beberapa kali turun ke lapangan, PJ Wali Kota Bima H. Mohammad Rum, ST, MT tidak sekedar bersilaturahmi dengan warganya. Namun juga dia memantau dan memastikan bagaimana kondisi Kota Bima saat ini.

Hal itu dilakukannya sebagai bentuk keseriusannya membangun Kota Bima lebih baik. Selama menyisir warga Kota Bima dari berbagai Kelurahan. H. Rum menyerap beragam aspirasi dari warga setempat.

Kaitan Dengan itu, atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, H. Rum memaparkan sejumlah program prioritasnya selama 1 tahun kedepan.

"Diantaranya penertiban Hewan Ternak berkeliaran dimana-mana. Kawasan tertib lalu lintas yang tidak teratur. Perbaikan sarana dan prasarana rumah ibadah seperti tempat Wudhu dan Kamar Kecil. Semuanya itu harus segera dibenahi dan diperbaiki," papar H. Rum, saat rapat koordinasi program bersama seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima di Ball Room Hotel Mutmainnah Kota Bima, Minggu (1/10/2023).

Pada pertemuan itu, H. Rum juga meminta OPD terkait sejumlah hal penting dimaksud segera ditindaklanjuti. Termasuk TPA di Oi Mbo Kota Bima yang kondisinya saat ini memprihatinkan.

"Dengan adanya petugas yang ada tidak seimbang dengan berbagai persolan yang ada di lapangan. Ini perlu ditingkatkan lagi. Saya  turun ke Panggi, Oi Mbo dan Manggemaci. Saya melihat sampah sampai ada yang dibakar di bantaran sungai karena telatnya petugas kita. Ini perlu ada penambahan armada sampai ke tingkat kelurahan," pintanya.

H. Rum menyarankan, diberbagai titik  ditempat umum harus ditambahkan tempat pembuangan sampah. Agar sampah-sampah yang ada tidak berserakan dimana-mana.

Pada kesempatan itu pula, H. Rum menyinggung soal pelantikan pejabat tinggi pratama beberapa hari lalu oleh pejabat sebelumnya. Menurutnya itu sah dilakukan. Sebab kata dia, kita semua harus mengikuti keputusan yang sah pula.

"Jika memang ada peninjauan kembali perlu adanya izin dari Mendagri. Pejabat yang dilantik harus melaksanakan keputusan yang sah. Kita harus jalani keputusan pejabat sebelumnya," pungkasnya. (TIM VISIONER)