Urusan Pertanian, Wagub NTB: Pastikan Bantuan untuk Petani Tepat Sasaran

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., saat audensi dengan DPD Tani Merdeka Sumbawa 

Visioner Berita NTB-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Kabupaten Sumbawa di ruang kerjanya, Selasa (21/10/2025). 

Pertemuan tersebut, membahas upaya memastikan bantuan pertanian dari pemerintah provinsi dan pusat dapat tersalurkan secara tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan nyata petani di lapangan.

Dalam audiensi itu, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda, memfasilitasi dialog langsung antara perwakilan Tani Merdeka dan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB. Dirinya menekankan pentingnya mekanisme pengajuan yang transparan agar setiap bantuan, terutama yang bernilai besar seperti sumur bor, dapat diverifikasi dengan baik.

"Harus bisa dicek secara pasti. Misalnya, kebutuhan sumur bor, kita lihat dulu cakupan dan kelayakannya. Apakah memenuhi syarat untuk diajukan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua OKK Tani Merdeka DPD Sumbawa Safruddin, menyampaikan kedatangannya bagian dari fungsi pengawasan organisasi yang disebut sebagai "mata, telinga, dan Kepala Presiden" sebagaimana arahan dari Kementerian Pertanian.

"Kami ingin memastikan aspirasi petani tersampaikan, terutama menjelang musim tanam. Banyak petani mengeluhkan soal pengadaan bibit yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Muhamad Riadi, menjelaskan proses pengadaan bibit dilakukan melalui lelang di tingkat pusat, sehingga ketersediaan varietas tergantung pada hasil lelang tersebut.

"Kalau varietas yang diminta, misalnya BISI 6, tidak tersedia, maka akan diganti dengan varietas lain seperti BIMA 2. Namun perubahan itu tetap harus melalui komunikasi dan persetujuan dari ketua kelompok tani," jelas Riadi.

Diharapkan adanya sinergi yang kuat antara organisasi petani dan pemerintah daerah dalam mengawal program strategis sektor pertanian. Demi tercapainya ketahanan pangan Nasional.(rr)