KR BNN Menguat, Lima Prioritas Strategis Dicanangkan Demi Kemajuan Sunda Kecil

KR BNN mengesahkan Memorandum of Understanding (MoU) dan mematangkan materi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan ditandatangani pada 22 Desember di NTT mendatang.

Visioner Berita Provinsi NTB-Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah yang memiliki sejarah panjang sebagai satu kesatuan wilayah. Kini ke-tiga Gubernur itu kembali berkumpul di NTB dalam bingkai Kerja Sama Regional Bali, NTB dan NTT (KR BNN) guna mengesahkan Memorandum of Understanding (MoU) dan mematangkan materi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan ditandatangani pada 22 Desember di NTT mendatang.

Rapat KR BNN itu digelar di Pertamina Grand Prix of Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah pada, Selasa, (25/11/2025). Rapat pengesahan MoU dan pengisian materi PKS tersebut, lahir lima prioritas besar yang akan menjadi fondasi pembangunan kawasan mulai 2026 diantaranya adalah pariwisata, konektivitas, energi, perdagangan, dan ekspor.

Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari diskusi perdana di Bali pada 3 November lalu yang melahirkan nama dan kerangka dasar KR BNN. 

Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, saat membuka rapat di Mandalika tersebut menegaskan bahwa KR BNN dibangun atas dua pondasi utama: integration dan cooperation. Dua kata itu menjadi arah besar perjalanan tiga provinsi ke depan.

"Cluster pertama adalah integrasi di tiga sektor: pariwisata, energi, dan konektivitas. Cluster kedua adalah kerja sama lintas sektor. Kami juga sepakat bahwa kerja sama ini harus mulai berjalan secara konkret di tahun 2026," tegas Gubernur NTB, Miq Ikbal sapaan akrab.

Usulan konkret sektor pariwisata yang dianggap paling siap untuk diwujudkan pada 2026, Miq Ikbal memetakan menjadi tiga bagian diantaranya, meminta Kadis Pariwisata untuk menyusun tagline dan tema bersama karena wisatawan nantinya tidak lagi melihat Bali, NTB, dan NTT sebagai destinasi terpisah, melainkan satu kesatuan kawasan.

"Untuk promosi, tiga Provinsi, NTB, Bali dan NTT tampil sebagai one single tourism destination," ujar Miq Ikbal.

Sementara standarisasi hotel, Miq Ikbal mengusulkan untuk mulai dari bintang 3 hingga special class. Hal ini dilakukan supaya pengalaman wisatawan seragam di seluruh kawasan dengan standar layanan bersama 

"Baru kita semangat harus bisnis di depan. Kerja sama ekonomi harus konkret dan achievable tahun depan," imbuhnya.

Mantan Duta Besar Turki itu juga menekan Kadis Pariwisata untuk segera susun tagline dan tema bersama, promosi bersama serta standardisasi pelayanan yang sama sehingga para wisatawan yang berkunjung ke Bali, NTB dan NTT merasakan standar  pelayanannya sama.

Selain itu, Kominfo juga diminta menyusun Wikipedia Resmi KR BNN, lengkap dengan perjalanan sejarah dan perkembangan program kerja yang akan dikerjakan KR BNN. 

KR BNN sepakat bahwa penguatan konektivitas adalah kunci integrasi ekonomi kawasan. Pemerintah Provinsi NTB, melalui Gubernur Iqbal, menyampaikan sejumlah rencana di antaranya, pengajuan jalur kapal cepat Sanur–Mandalika dan Sanur–Senggigi, kajian rute Mandalika–Labuan Bajo, pembahasan pembukaan jalur Feri baru, penambahan rute udara antar daerah, dan pengembangan jalur seaplane untuk menghubungkan resort–resort unggulan di tiga provinsi.

"Kita siapkan jalur-jalur kapal cepat sebagai alternatif penerbangan antar destinasi pariwisata," tambahnya.

Mengingat ada tiga integrasi di antaranya pariwisata, konektivitas perhubungan, dan energi. Miq Iqbal melaporkan langkah awal yang sudah ditempuh NTB, mengenai super gride khususnya energi terbarukan yang menjadi impian bersama dari ketiga provinsi tersebut, dirinya meminta dukungan dari Pemerintah Inggris dan juga ke Pemerintah Singapura untuk studi kelayakan super gride Bali, NTB dan NTT.

"Utuk energi, karena ada tiga integrasi kami telah meminta dukungan Pemerintah Inggris dan Singapura untuk studi kelayakan super grid energi terbarukan bagi tiga provinsi ini. Semoga bisa mulai kita kerjakan pada 2026." terangnya.

Prioritas kerjasama berikutnya, sambung Miq Ikbal adalah yang tidak kalah besar efek ekonominya bagi ketiga provinsi tersebut bidang perdagangan. Dirinya meminta Kadis Perdagangan NTB untuk segera melakukan inventarisasi kebutuhan komoditi yang dibutuhkan oleh tiga provinsi dan kebutuhannya bisa disediakan oleh ketiga provinsi tersebut, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. 

"Kadis perdagangan NTB, Bali, dan NTT segera melakukan inventarisasi kebutuhan komoditi yang dibutuhkan oleh tiga provinsi dan ketersediaannya dari tiga provinsi juga mulai dari sektor (Pertanian perkebunan, peternakan dan kelautan), untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan sehingga nanti kita bisa ajak kolobarasi para asosiasi petani, perkebunan, peternakan, dan nelayan untuk kerjasama," harapnya.

Kemudian yang terakhir export ketiga provinsi ini  mendorong Bali sebagai half untuk export namun produknya dibuat  dari tiga provinsi dan menyepakati tag dari produknya dituliskan Made in Bali, NTB, dan NTT. 

"Mulai sekarang tidak ada lagi Made in Bali tapi mulai sekarang Made in Bali, NTB, dan NTT)," pungkasnya.

Gubernur Provinsi Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., dalam keterangannya bahwa kerja sama tiga provinsi ini adalah langkah yang belum pernah dilakukan dalam skala antar daerah di Indonesia.

"Kerja sama regional Bali, NTB, NTT ini memberi harapan baru. Ini pertama kalinya tiga gubernur secara historis mengembangkan kerja sama seperti ini," ucapnya.

Ia menegaskan pentingnya memulai dari program yang nyata, cepat, dan berdampak langsung. "Kita harus memulai dari sesuatu yang konkret, tidak perlu biaya tinggi, tapi langsung terasa manfaatnya. Bahkan saya yakin ini bisa menjadi best practice bagi Indonesia," tegasnya.

Gubernur Koster juga menyoroti pentingnya membuka lebih banyak jalur udara agar mobilitas antar daerah lebih mudah dan terhubung.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur  Provinsi NTT, Emanuel Melkiades Lakalena, S.Si., A.pt., menyampaikan apresiasi atas semangat dan kekompakan tiga provinsi.

"Konkret kita mau bikin kerja sama yang saling menguntungkan. Pemerintah, BUMN, BUMD, pengusaha, semua hadir. Ini luar biasa!," ujarnya.

Dirinya menjelaskan masa lalu yang terjalin antara Bali, NTB dan NTT tentang Sunda kecil sangat penting dan menjadi modal utama untuk saling mengisi masa kini dan masa yang akan datang.

"Mudah-mudahan kita bisa konkretkan ini dengan baik. Dan memang masa lalu itu penting tentang Sunda Kecil ini. Tapi tentu bagaimana kita bersama mengisi masa kini dan masa depan ini yang menjadi kunci kita," terangnya.

Terakhir dirinya mengajak Bupati dan Walikota 10 Kabupaten kota NTB, Para BUMN dan BUMD dan para OPD yang turut serta dalam pertemuan tersebut dalam kunjungan  ke NTT di waktu mendatang. 

"Kita nanti mungkin di Labuan Bajo aja, jadi saya mengundang semua bupati dan walikota, Kepala BUMN, BUMD, dan OPD yang hadir karena kita bahas kerjasama jadi semua harus hadir ya!," tutupnya dengan tawa. 

Pertemuan KR BNN tersebut dihadiri oleh petinggi-petinggi di Daerah 

Dalam pertemuan tersebut hadir Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E.,M.I.P., petinggi Danantara, petinggi BUMN, BUMD,10 Bupati/Walikota NTB, Asosiasi Pengusaha, dan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB. 

Kerja sama Bali, NTB, dan NTT dipastikan akan bergerak dari konsep ke implementasi mulai 2026. Langkah-langkah awal seperti penyatuan promosi pariwisata, pembukaan jalur transportasi baru, dan penguatan perdagangan menjadi pondasi menuju kawasan yang lebih terhubung, kompetitif, dan berdaya saing global.(rr)