Wagub NTB Minta Jalur "Tikus" PMI Ditutup: Keselamatan Nomor Satu

Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E, M.I.P., menerima kunjungan Panja DPR RI Komisi lX di Mataram 

Visioner Berita Provinsi NTB-Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E, M.I.P., menerima kunjungan Panitia Kerja (Panja) Komisi lX DPR RI di Lombok Astoria Hotel, Mataram pada, Kamis (20/11/2025).

Kunjungan DPR RI tersebut dimaksudkan untuk membahas pengawasan dan kebijakan terkait pelindungan serta penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di NTB

Dalam kunjungan itu, Wagub NTB menegaskan komitmennya untuk memberantas pengiriman PMI non-prosedural, pentingnya proses keberangkatan yang legal demi menjamin keselamatan dan perlindungan penuh bagi para pekerja.

"Salah satu yang terus dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTB yaitu berupaya memastikan keberangkatan Pekerja Migran ini tidak lagi melalui jalur-jalur tikus, tetapi melegalkan keberangkatan mereka. Ini membuktikan dedikasi yang lebih baik dari Pemerintah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota," ujar Wagub NTB, Umi Dinda sapaan akrab.

Umi Dinda mengakui tantangan terbesar adalah pola pikir masyarakat yang menginginkan proses cepat dan instan. "Karena keinginan mereka yang ingin cepat dan instan, sering mengabaikan safety (keselamatan) dari keberangkatan itu sendiri," jelas Umi Dinda.

Selain menertibkan prosedur keberangkatan, Pemprov NTB juga memperkuat koordinasi dalam pendampingan hukum, terutama bagi PMI perempuan yang menghadapi persoalan di luar negeri.

Mantan Bupati Bima dua periode itu, berharap kepada Panja Komisi IX DPR RI yang dipimpin, Dr. Edy Wuriyanti dan M. Muazzin Akbar, bahwa kunjungan tersebut menghasilkan penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap penempatan PMI non-prosedural, peningkatan kualitas pelatihan dan sertifikasi. "Serta optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam pendataan dan pengawasan," tutup Umi Dinda.

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris PMI, hadir pula pejabat Kementerian KP2MI RI, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusra dan Papua, perwakilan APJATI dan SBMI NTB.(rr)