Moment Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH dan Pihak BPK RI Terkait Opini WTP
Visioner Berita Kota Bima-Kerja keras Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dibawah kendali Walikota-Wakil Walikota, H. A. Rahman H. Abidin, SE-Feri Sofiyan, SH (Man-Feri) terkait pengelolaan managemen keuangan daerah diakui sebagai cerminan dari “kinerja bagus”. Dalam kaitan itu, tahun lalu (2026) BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkot Bima.
Prestasi terbaik dalam kaitan itu, kini sukses dipertahankan oleh Pemerintah yanjg dikendalikan oleh Man-Feri tersebut (Pemkot Bima). Lebih jelasnya, kini Pemkot Bima kembali menorehkan sejarah positif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setempat Tahun Anggaran (TA) 2025. Dalam kaitan itu Pemkot sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan NTB di Mataram, Senin, (25/5/ 2026). Moment sakral tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E dan Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H.
Capaian tersebut (WTP) diakuii menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan Pemkot Bima dinilai telah berjalan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Perpu) berlaku.
Dalam penyampaian hasil pemeriksaan, BPK RI juga memberikan catatan positif terhadap komitmen Pemkot Kota Bima dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, terutama pada langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya temuan berulang dalam pengelolaan anggaran daerah.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, DPRD Kota Bima serta seluruh pihak yang selama ini menjaga komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah secara baik dan bertanggung jawab.
Ia Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Capaian ini harus menjadi semangat bersama untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, S.H menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan buah daru sinergitas yang sangat baik baik antara pihak Eksekutif dan Legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendukung pengelolaan anggaran daerah yang tepat sasaran dan akuntabel.
“Pemerintah Kota Bima juga menegaskan komitmennya untuk terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” papar Syamsurih. (RIZAL/JOEL/RUDY/AL/AA/AZHAR/DK/DINO)