 |
| Moment Krusial, Gubernur-Wagun (NTB), Iqbal-Dinda dan DPRD NTB Menerima Piagam Penghargaan dari BPK RI, Jum'at (5/6/2026) |
Visioner Berita Mataram, NTB-Langakh dan keputusan Gubernur-Wagub NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal-Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP (Iqbal-Dinda) di usianya baru satu setengah tahu membangun NTB di berbagai sisi (baik fisik maupun non fisik) “kian mantap dan jelas”. Antara lain soal transformasi tata kelola keuangan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Soal transformasi tata kelola keuangan Tahun Anggaran (TA) 2025 oleh Pemprov NTB dibawah kendali Iqbal-Dinda diakui sukses membuktikan prestasi terbaiknya. Catatan dedikasi yang dinilai sangat spektakuler ini pun diapresiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Lebih jelasnya, BPK RI memberikan apresiasi terhadap transformasi tata kelola keuangan yang dijalankan Pemprov NTB. Pengakuan BPK RI tersebut berlangsung secara resmi yang digelar di Mataram-NTB pada Jumat (5/6/2026).
Dalam kaitan itu, BPK RI menilai bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan oleh Iqbal-Dinda tidak hanya menunjukkan arah perubahan yang jelas. Tetapi mulai menghadirkan hasil nyata dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK RI yakni Dr. Isma Yatun dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.
“Kehadiran saya hari ini secara khusus merupakan bentuk apresiasi atas transformasi tata kelola keuangan di tahun pertama kepemimpinan Iqbal-Dinda. Komitmen akuntabilitas yang ditunjukkan Pemprov NTB dalam kaitan itu membuktikan bahwa daerah ini tidak hanya siap membangun. Tetapi tetapi juga siap mendunia,” terang Isma Yatun.
Isma Yatun menjelaskan, berbagai perbaikan yang dilakukan Pemprov NTB tersebut berhasil menjawab sejumlah persoalani mendasar yang sebelumnya menjadi perhatian dalam pemeriksaan BPK RI. Hal tersebut menunjukan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam membangun tata kelola yang lebih sehat, transparan, disiplin, dan akuntabel.
Dedikasi terbaik Pemprov NTB dalam kaitan itun ditegaskan bukan sekadar wacana. Tetapi BPK RI mencatat keberhasilan Pemprov NTB dalam menuntaskan sejumlah persoalan strategis yang sebelumnya menjadi catatan penting dalam pemeriksaan tahun 2024, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan.
Catatab “kritis” BPK RI pun terkuak di moment itu. Isma Yatun mengungkap, permasalahan pengendalian terkait utang belanja rumah sakit daerah yang sebelumnya menjadi perhatian serius kini tidak lagi terulang. Hal itu diakui seiring dengan pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan disiplin oleh Pemprov NTB dibawah kendali Iqbal-Dinda. Bahkan seluruh utang belanja dan utang Bank pada RSUD Provinsi NTB telah diakui Isma Yatun berhasil dilunasi pada tahun 2025 oleh Iqbal-Dinda.
Di sektor pendidikan, BPK juga menilai langkah progresif yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB melalui penghapusan pungutan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) pada SMA dan SMK sejak Semester II Tahun 2025. Langkah dan keputusan tersebut diakui sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat.
Atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15. BPK RI menilai, meskipun masih terdapat sejumlah catatan terkait pengendalian dan kepatuhan tetapi diakui bahwa dampaknya tidak berpengaruh material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
BPK RI menegaskan, tersebut hendaknya tidak dimaknai sebagai tujuan akhir. Tetapi ditegaskan harus dimaknai sebagai momentum untuk terus memperkuat tata kelola Pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui percepatan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
BPK RI juga mengapresiasi sinergi yang terbangun antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Menurut Isma Yatun, kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di NTB pula.
Isma Yatin menambahkan, pihaknya (BPK RI) menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB atas komitmen yang ditunjukkan dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional BPK. Keberhasilan mempertahankan opini WTP ujarnya, harus menjadi pijakan untuk memperkuat integritas fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya visi NTB Mendunia. (RIZAL/JOEL/RUDY/AL/AA/AZHAR/DK/DINO)