Umi Mahdalena bersama perwakilan Kementerian Sosial RI bersama Sentra Paramita Mataram, serahkan Bansos senilai Rp116.204.950 juta di Kota Bima, Jum'at (2/10/2026).
Visioner Berita Bima-Dedikasi Hj. Mahdalena untuk warga di Dapilnya NTB 1 pulau Sumbawa NTB tak pernah terhenti. Kali ini warga di Dapilnya NTB 1 meliputi Bima-Dompu dan Sumbawa mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp116.204.950 juta dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Jum'at (2/10/2026).
Penyaluran bantuan oleh Kapoksi Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) ini dirangkaikan dengan kegiatan diseminasi program prioritas Presiden RI Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi di Kota Bima. Yakni, Aula Kantor Camat Mpunda (Jum'at pagi) dan Aula Kantor Camat Asakota (Jum'at siang).
"Bansos senilai ratusan juta ini disalurkan melalui Sentra Paramita Mataram atas
usulan Hj. Mahdalena. Bantuan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan kewirausahaan serta alat bantu aksesibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan," jelas Imran, Tenaga Ahli Umi Mahdalena.
Penyaluran bantuan ini kata dia, merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan program perlindungan sosial. Sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diharapkan dapat meringankan beban ekonomi penerima manfaat. Begitu juga dengan bantuan kewirausahaan. Disarankan untuk membuka peluang usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.
"Untuk bantuan alat bantu aksesibilitas diarahkan untuk mendukung mobilitas, kemandirian dan aktivitas sehari-hari. Khususnya bagi penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan khusus," jelas Imran.
Kata dia, ketua Partai PKB Kabupaten Bima itu berdasarkan perannya di Komisi VIII DPR RI, terus bersuara dan mengupayakan agar aspirasi masyarakat khususnya di bidang sosial, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan kelompok rentan dapat tersampaikan dalam kebijakan dan masuk dalam program pemerintah pusat.
"Termasuk sosialisasi sekolah rakyat menjadi salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mamp. Supaya memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Serta penguatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Imran.
Penguatan P2K2 bagi KPM PKH sendiri difokuskan pada peningkatan kapasitas keluarga. Meliputi pola pengasuh anak, pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan rumah tangga serta penguatan ketahanan keluarga. Melalui program ini keluarga penerima manfaat diharapkan tidak hanya memperoleh bantuan sosial, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup secara mandiri.
"Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akses terhadap program pemerintah sekaligus memastikan informasi dapat diterima secara lebih luas," ujar Imran.
Dalam kegiatan tersebut, perwakilan Kementerian Sosial RI bersama Sentra Paramita Mataram turut memberikan pemaparan mengenai kebijakan kesejahteraan sosial, program prioritas pemerintah serta berbagai skema pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antara DPR RI, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, pendamping sosial dan masyarakat. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program. Meningkatkan ketepatan sasaran dan memastikan bantuan yang disalurkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Penyaluran bantuan tersebut juga menegaskan pentingnya kerjasama antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Bantuan yang diberikan diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Juga menjadi salah satu langkah untuk membangun kemandirian, membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan," pungkas Imran. (TIM VISIONER)