Kesbangpol dan FKDM Desak Hentikan Berita Berbau SARA dan Provokatif

Muhammad Irfan HM. Nur S.Sos

Visioner Berita Bima-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bima, beberapa hari lalu menggelar kegiatan silaturahmi dan pertemuan penting dengan dengan sejumlah wartawan. Pada pertemuan itu, wartawan didesak untuk membuat berita yang mengandung unsur SARA dan terkesan provokatif.

Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol kabupaten Bima melalui Kabid Pengkajian Strategis dan Penanganan Konflik, Irfan H M Nor S.Sos menjelaskan, silaturahmi tersebut merupakan bagian dari penanganan dan pencegahan potensi konflik. Untuk menciptakan stabilitas daerah yang kondusif. “Intinya silaturahmi ini, ada beberapa hal yang perlu disampaikan ke media, sesuai dengan hasil rapat komunitas intelejen daerah beberapa waktu lalu,” jelasnya, kemarin.

Ungkap Irfan, beberapa pekan terakhir marak beredar pemberitaan berbau SARA dan bernuansa provokatif. Untuk mencegah dan mendeteksi dini hal-hal tersebut, Bakesbangpol berinisiatif melaksanakan kegiatan silaturahmi. “Inilah pertimbangn kami untuk bersilaturrahmi dengan rekan-rekan wartawan. Oleh karenanya, kami berharap media lebih arif dan bijak untuk tidak memberitakan hal-hal  yang berbau SARA, menghindari terjadinya konflik horisontal,” harapnya. 

Sementara Ketua Forum Kewaspaaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bima, Dr Arif Sukirman MH mengungkapkan, banyaknya pemberitaan yang berbau konflik, membuat orang berfikir bahwa Bima ini sarat dengan instabilitas. Terhadap kasus ini, Arif menegaskan agar siapapun tidak mencari siapa yang salah dan benar. “Dalam menyajikan sebuah berita, wartawan mampu bersikap profesional dan menyajikan berita yang berimbang,” tuturnya. 

Drs. Arif Sukirman, MH

Diakuinya, isu SARA terkadang dijadikan trend, bahkan sampai pada tingkat gerakan. Untuk itu, Arif mengajak seluruh elemen masyarakat Bima untuk sepakat membuang jauh-jauh jauh isu tersebut. “Media diharapkan mampu menetralisir yang berkaitan dengan isu SARA. Sebaliknya, justeruedapat berimplikasi pada pembangunan di daerah,” imbuhnya.

Arif mengungkapkan, perhatian pemerintah daerah terhadap pemanfaatan dan pemberdayaan organisasi yang dibentuk, sangat kurang. Pemerintah daerah diminta untuk mengurangi anggaran pembangunan fisik dengan melihat banyaknya isu SARA yang muncul. Misalnya, kegiatan FKDM tidak dapat berjalan secara optimal terkait melakukan pendeteksian dan pencegahan dini terkait konflik karena anggaran yang disepakti oleh pemerintah dengan nilai yang sangat minim.

“Kami juga mencium adanya anggaran bagi penanganan konflik yang diarahkan ke Bagian lainnya di Pemkab Bima. Itu sudah salah jalur,  oleh karenanya Baksebangpol ini harus dioptimalkan anggarannya untuk hal itu,” desaknya.

Pada konetk anggaran, pemerintah diakuinya lebih fokus pada pembangunan fisik, bukan kepada program pembangunan manusianya. “Jika sering ke luar daerah, buktikan apa hasilnya dan seperti apa. Jika tidak, maka sebaiknya kurangi ke luar daerah, tetapi lebih fokus kepada pembangunan manusia di Kabupaten Bima ini. Sebab, konflik yang terjadi hingga menghambat lajunya pembangunan itu bersumber dari manusianya. Semoga kita semua bisa berpikir jernih,” imbuhnya. (TIM VISIONER)