Pemkot Bima Usulkan Sejumlah Program Perioritas Jelang Musrebang NTB

PTL Sekda Kota Bima, Dr. Ir. H. Syamsudin, MS

Visioner Berita Kota Bima-Sejumlah program pembangunan fisik yang dibutuhkan oleh Kota Bima dan masyarakatnya, diaakui masih sangat banyak. Keterbatasan anggaran Pemkot Bima dibawah kendali Walikota, HM. Qurais H. Abidin-mendesaknya adanya intervensi anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB.

Oleh karenananya, belum lama ini Walikota Bima melalui PLT Sekda setempat, Dr. Ir. H. Syamsudin, MS menyampaikan sejumlah usulan program pembangunan berskala perioritas tahun 2019 kepada Pemrov NTB dengan harapan dapat diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Pemaparan tersebut, disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah daerah, Pemprov NTB dan Kabupaten/Kota se-NTB menyongsong Musrenbang Provinsi NTB.

Rakor tersebut bertempat di Hotel Lombok Raya, dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB Dr. H. Zainul Majdi, MA. Sementara peserta Rakor, melibatkan para Kepala Daerah Kota dan Kabupaten se-NTB, Sekda, serta para Pimpinan instansi yang berkrelasi langsung dengan bidang perencanaan pembangunan.

Pada kegiatan Rakor tersebut, PLT Sekda Kota Bima, Dr. Ir. H. Syamsudin, MS menjelaskan,, ada 4 prioritas pembangunan yang diusulkan untuk Kota Bima. Yakni penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir serta upaya pengurangan risiko bencana, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kemantapan infrastruktur.

Papar Syamsudin, soal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir, usulan penanganan prioritas tahun 2019 mencakup banyak hal. Yakni rekonstruksi Jembatan Raba Salo, normalisasi sungai dan pembangunan tanggul utama Padolo dan Melayu untuk meningkatkan daya tampung sungai, pembangunan waduk retensi banjir untuk mengurangi debit banjir, pembangunan cekdam pengendali sedimentasi untuk mengurangi sedimentasi di bagian hulu dan hilir, bantuan stimulan rumah rusak ringan sebanyak 476 unit dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pembentukan Kelurahan tangguh.

Untuk pengurangan angka kemiskinan, juga usulan penanganan prioritas tahun 2019 dengan cakupan meningkatkan sharing program jaminan kesehatan, beras sejahtera, Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), dan pembangunan rumah layak huni  dalam rangka perlindungan sosial bagi KK miskin yang belum masuk dalam data kemiskinan nasional. Selain itu, fasilitasi pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah dan kelompok usaha bersama dan fasilitasi pelatihan wirausaha mandiri.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, Syamsudin mengusulkan penanganan prioritas tahun 2019  yang meliputi rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara terpadu, sharing program pengelolaan sampah 3R, penanganan penanganan limbah medis dan B3 serta meningkatkan program pengembangan tanaman perkebunan pada daerah penyangga.

Sementara untuk kemantapan infrastruktur, yang diusulkan ke Pemprov NTB pada moment Rakor tersebut, diantaranya mempercepat pencapaian akses sanitasi dan air minum  serta penuntasan kawasan kumuh sesuai target RPJMN 2014-2019, fasilitasi pengelolaan pdam regional Kota Bima dan Kabupaten Bima, penanganan jalan Provinsi dan drainase sekunder (Jalan Gajah Mada), perbaikan sistem drainase perkotaan (primer, sekunder dan tertier) untuk mengurangi genangan serta pembangunan jetty untuk memperlancar aliran sungai jetty di muara. “Kita berharap agar berbagai usulan tersebut dapat diakomodir dalam Musrenbang Tingkat Provinsi NTB mendatang,” harap Syamsudin. (TIM VISIONER)