Dukung Program PRB Kota Bima, Tim Bank Dunia Hadir Dengan Misi Teknis

Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa (kiri) dalam rapat dengan Tim Bank Dunia (kanan), Kamis (19/4/2018)

Visioner Berita Kota Bima-Banjir bandang terdahsyat yang melanda Kota Bima di penghujung Desember 2016 telah berlalu. Kendati adanya hal pentuing yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dibawah kendali Walikota, HM. Qurais H. Abidin, namun masih banyajk persoalan penting yang belum tertangani pasca terjadinya bencana banjir bandang hingga sekarang.

Alasan keterbatasan anggaran dan hal lin, dijadikan sebagai kendali Pemerintah untuk menuntaskan pekerjaan rumah (PR) terkait penangananh pasca bencana. Selain adanya bantuan Pemerintah Pusat, Pemkot Bima juga mendapat bantuan dari bank Dunia terkait program penanganan pasca bencana, berikut catatannya,-

Dalam rangka pelaksanaan misi Bank Dunia “Indonesia: Disaster Risk Management Program-Technical Assistance for Urban Drainage, Flood, dan Disaster Risk Management Technical Mission”, Kamis, (19/4/2018), Tim Bank Dunia yang dipimpin oleh Ms. Jolanta Kryspin-Watson (Lead DRM Specialist-Task Team Leader) berkunjung ke Kota Bima untuk mendukung program Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Mereka hadir ke Kota Bima, lebih kepada melakukan misi teknis dengan agenda dengan cakupan diskusi tentang peluang investasi Kota Bima menghadapi ketahanan bencana khususnya banjir dan diskusi tantangan dan analisis dokumen-dokumen pembangunan terkait management risiko banjir perkotaan, serta mengumpulkan data dan informasi serta masukan untuk baseline study.

Ms. Jolanta Kryspin-Watson bersama anggota tim yakni Jian Vun (Infrastructure Specialist), Mr. Poul Grashoff (Senior Flood Risk Management Specialist), Mr. Bastien van Veen (Senior Hydraulic Engineer), Ms. Ruby Mangunsong (DRM Consultant), dan Ms. Tarasinta Perwitasari (DRM Consultant), diterima oleh Sekda Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH. Tim tersebut, diterima secara resmi oleh Pemkot Bima di ruang rapat Walikota Bima.

Pada moment tersebut, Tim menggelar pertemuan penting dengan OPD terkait untuk membahas manajemen risiko banjir perkotaan. Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Kepala BPKAD KotaKota Bima, Kepala DLH Kota Bima, Sekretaris BPBD Kota Bima, perwakilan Dinas PUPR, dan Satker Program Kotaku juga terlibat pada pertemuan penting ini.

Pada kesempatan itu, Jolanta Kryspin-Watson memaparkan gambaran mengenai program bantuan teknis dari Bank Dunia untuk manajemen risiko banjir perkotaan dan bencana alam, manfaat dari keterlibatan kota dan keterkaitan terhadap inisiatif tingkat nasional. Sementara Mr. Poul Grashoff memaparkan pengenalan terhadap konteks manajemen risiko banjir perkotaan yang terintegrasi.

Tim Bank Dunia survey lokasi (19/4/2018)

Sementara Kepala Bappeda Kota Bima, yang diwakili Kasubid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Adhi Aqwam, ST, M.Eng, memaparkan upaya pengendalian banjir dan rehab rekon pasca banjir bandang.

Pemaparan ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Sekda Kota Bima. Beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan. Yakni pengendalian pemanfaatan ruang, mekanisme insentif/disinsentif atau reward/punishment dalam peraturan penataan ruang, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam RTRW, rehabilitasi lingkungan berbasis ekoregion yang bukan hanya batas wilayah administrasi, dan upaya membangun public awareness tentang penataan kota berkelanjutan dan budaya hidup bersih.

Hasil diskusi ini, akan menjadi acuan bagi Tim Bank Dunia untuk merumuskan bentuk program yang paling cocok untuk Kota Bima. Selain itu, Tim Bank Dunia akan melakukan peninjauan lapangan dan diskusi lebih lanjut dengan penentu kebijakan. Usai pertemuan, Tim Bank Dunia melaksanakan kunjungan ke beberapa titik, antara lain ke area Ncai Kapenta dan Jembatan Melayu. Pada moment tersebut, Tim dari bank Dunia didampingi unsur BPBD, Bappeda dan Litbang, Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

Sebelumnya Digelar Rapat Persiapan Survey LARAP

Dari arena rapat persiapan survey (LARAP) di Kantor Walikota Bima (18/4/2018)

Masih terkait penanganan pasca bencana banjir bandang dimaksud, Rabu (18/4/2018)-Sekda Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa, MH, memimpin pelaksanaan rapat Persiapan Survei Land Acquisition and Resettlement Action Plan atau rencana tindakan pengadaan tanah (LARAP) untuk Bangunan Pengendali Banjir Sungai Padolo dan Sungai Melayu.

Rapat ini merupakan inisiasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi antara pihak Kementerian PUPR dan JICA Jepang sebagai sponsor program, yang berlangsung tanggal 12 April 2018 di ruang rapat Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Kementerian PUPR di Jakarta.

Peserta rapat terdiri atas unsur BWS Nusa Tenggara, Staf Ahli Walikota, Asisten II Setda Kota Bima, perwakilan Dinas PUPR Kota Bima, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Camat Rasanae Barat, Camat Mpunda, Camat Asakota, dan Camat Raba, serta Lurah Melayu, Jatiwangi, Nae, Jatibaru, Sarae, Tanjung, Dara, Paruga, Sadia, Rontu, Manggemaci, dan Pane.

BWS NTB meneruskan arahan Kementerian PUPR agar Pemkot Bima mengupayakan pernyataan dari masyarakat yang bermukim di lokasi pembangunan bahwa mereka siap untuk direlokasi dan atau tidak keberatan dengan adanya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tersebut. Pernyataan kesiapan masyarakat ini, merupakan salah satu persyaratan agar kegiatan pembangunan bisa dilaksanakan.

Persyaratan lain yang diminta adalah, juga soal verifikasi data bahwa 408 Kepala Keluarga yang terkena dampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tersebut tidak bermasalah dengan rencana pembangunan. Arahan ini, langsung ditindaklanjuti oleh Sekda Kota Bima yang mengarahkan Camat dan Lurah agar segera turun ke lokasi usai pelaksanaan rapat, didampingi unsur BWS NTB. Sosialisasi dan pendekatan Camat serta Lurah membuahkan hasil, salah satunya di Kelurahan Dara.

Lurah Dara melaporkan, dari 56 KK terdampak rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Kelurahan Dara, 43 KK telah menerima dan menandatangani pernyataan persetujuan. Camat dan Lurah masih terus melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sekda berharap dalam waktu dekat kegiatan pembangunan ini dapat mulai dilaksanakan. (Rizal/AL/Gilang/Nana/Buyung/Wildan)