Sekda Kota Bima Ngaku Jadi Korban Berita Hoax di Sebuah Media
Isi Berita Soal Pacuan Kuda Dituding Karangan Bebas Oknum Media “Itu”
Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa |
Visioner Berita Kota Bima-Peran media massa baik cetak maupun
online, terkadang ditemukan dan dirasakan tentang ketidak benarannya. Misalnya,
apa yang dinyatakan oleh sumber berita namun justeru berbeda dengan isi berita.
Hal itu, dirasakan langsung oleh Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa.
“Saya menjadi korban berita Hoax
di salah satu media online di Bima. Hasil wawancara dengan saya, justeru
berbeda dengan isi beritanya. Oleh karenanya, seluruh isi berita yang berkaitan
dengan saya tersebut adalah karangan bebas oknum di salah satu media online itu
sendiri,” timpal Sekda Kota Bima kepada Visioner, Selasa (1/5/2018).
Dalam pemberitaan salah satu
media online tersebut, menuliskan tertulis bahwa pelaksanaan pelaksanaan
kegiatan pacuan kuda yang di selenggarakan oleh Pekan Olah Raga Pacuan Kuda
Seluruh Indonesia (Pordasi) Cabang Bima yang sedianya dilaksanakan pada Mei
2018 akan ditunda pada akhir pelaksanaan Pilkada setempat periode 2018-2023. Dan
dalam berita itu pula, Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin menyatakan bahwa
event pacuan kuda dimaksud akan dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada.
“Demi Allah, saya tidak pernah
menyatakan seperti itu, pun demikian halnya dengan Walikota Bima. Akibat berita
Hoax itu, saya dicerca oleh peserta pacuan kuda dan Pengurus Pordasi Kota Bima
yang saat ini sedang melakukan pengukuran jelang pacuan kuda dilaksanakan di
lapangan Sambina’e Kota Bima. Jujur, kami jadi korban cercaan banyak orang
akuibat berita Hoax itu,” keluh Sekda Kota Bima yang baru dilantik secara
definitif ini.
Guna mengklarifikasi sekaligus
memulihkan nama baiknya terjkait berita Hoax yang sudah beredar di publik
hingga meresahkan pihak Pordasi dan peserta loma pacuan kuda, ia mengaku
berupaya menenelephone dan SMS oknum media dimaksud. “Namun, Handphone (HP)
yang bersangkutan selalu tidak aktif. Berkali-kali saya menghubungi yang
bersangkutan untuk mengklarifikasi kembali berita tersebut, namun sampai saat
ini belum juga dijawab,” beber Muhtar.
Sebelum berita Hoax itu beredar
luas, oknum media tersebut pernah menanyakan kepadanya terkait apakah anggaran
bagi pelaksanaan pacuan kuda ada di KONI atau sebaliknya. “Saya menegaskan,
anggaran pacuan kuda bukan di KONI, tetapi ada di Pos Pordasi. Dia juga
bertanya ke saya, apakah anggaran tersebut sudah dicairkan atau belum. Saya pun
menjawabnya, anggaran tersebut belum dicairkan karena belum diteken oleh Pak
Walikota. Pak Walikota belum meneken anggaran tersebut, karena sudah berangkat
Umroh ke Tanah Suci Mekkah. Sekembalinya dari Umroh beberapa waktu lalu, kini
pak Walikota Bima sudah berangkat ke Jakarta dalam rangka menandatangani sebuah
piagam penghargaan dari salah satu Kementerian,” ungkap Sekda.
Mendapat jawaban yang demikian,
Sekda kemudian membeberkan terkait permintaan oknum salah satu media online
itu. “Begini Abang, jangan dulu memberikan izin soal pacuan kuda karena
mengingat pelaksanaan Pilkada dan lainnya,” ungkap Muhtar menirukan pernyataan
oknum media dimaksud.
Atas permintaan oknum media itu,
Sekda kembali mengeaskan bahwa soal izin pelaksanaan pacuan kuda bukan
kewenangan pihaknya. Melainkan, soal izin adalah kewenangan aparat Kepolisian. “Tetapi
dia kembali meminta kalau pelaksanaan pacuan kuda dilaksanakan setelah Pilkada
saja, itu kata dia-bukan pernyataan saya. Pun saya tidak pernah mengeluarkan
pernyataan bahwa pelaksanaan pacuan kuda ditunda dan kemudian dilaksanakan
setelah Pilkada, kecuali itu adalah pernyataan oknum media online itu sendiri.
Sekali lagi, tidak ada sedikitpun kewenangan kami untuk menunda pelaksanaan
pacuan kuda,” timpal Muhtar.
Kapolres Bima Kota, AKBP Ida Bagus Winarta, S.IK |
Namun isi pemberitaan dengan apa
yang dikomentarinya, justeru tak berbanding lurus. Akibatnya, Muhtar mengakui
diserang oleh banyak orang baik oleh pihak Pordasi Cabang Bima maupun oleh
peserta pacuan kuda.
“Isi pemberitaan tersebut adalah
sama dengan mengadu domba saya dengan pihak Pordasi, peserta pacuan kuda, dan
sampai hari ini saya sangat malu. Padahal event pacuan kuda yang bersifat
melestarikan budaya Bima, selalu diback up oleh Pemerintah. Namun setelah berita
Hoax itu keluar, saya justeru dianggap macam-macam oleh banyak orang. Untuk
meminta pertanggungjawaban agar berita tersebut diklarifikasim, saya
berkali-kali menghubungi yang bersangkutan. Namun, sampai hari ini Hpnya tidak
aktif,” keluhnya lagi.
Secara terpisah, Kapolres Bima
Kota AKBP Ida Bagus Winarta, SIK yag dimintai komentarnya menyatakan, pihaknya
belum mengeluarkan izin terkait pelaksanaan event pacuan kuda dimaksud. Namun,
dia mengaku tidak pernah menyatakan tidak akan mengeluarkan izin bagi
pelaksanaan pacuan kuda itu, tetapi dimintanya agar pihak Pordasi segera
melengkapi administrasinya. “Ada beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin
keramaian kepada kami, namun tidak kami berikan karena pertimbangan keamanan
situasi Pilkada Kota Bima yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan.
Tahun Anggaran 2018 ini,
Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Cabang Kota Bima dibawa
kendali Fery Sofian,SH (Mantan Ketua DPRD Kota Bima) mendapatkan suntikan dana
hibah dari Pemerintah Kota Bima sebanyak Rp.500Juta. Kontrak hibah itu belum
ditandatangani oleh Walikota Bima, HM Qurais H.Abidin mengingat tahun 2018 ini
baru berjalan empat bulan. Belum lagi, keterbatasan anggaran di lingkup Pemkot
Bima di awal tahun, yang berimbas belum seluruhnya kegiatan pemerintahan di
setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan sesuai rencana, termasuk
rencana pordasi Kota Bima yang hendak mengadakan kegiatan pacuan kuda di Desa
Panda, akan ditunda setelah Pilkada Kota Bima berlangsung 27 Juni 2018
mendatang,” sahutnya melalui selulernya, Selasa (1/5/2018).
Wakil Ketua Pordasi kota Bima, Sudirman Sjunaidi, SH bersama isteri tercinta |
Secara terpisah, Wakil ketua
Pordasi Kota Bima, Sudirman Junaidin, SH yang dimintai komentarnya menyatakan
apresiasi dan terimakasih kepada Walikota Bima, HM. Qurais yang telah
menganggarkan Rp500 juta bagi pelaksanaan pacuan kuda Kota Bima tahun 2018.
“itu mencerminkan bahwa Walikota
Bima peduli terhadap pelastian budaya tradisional Bima dimana pacuan kuda
merupakan salah satunya. Anggaran yang disiapkan oleh HM. Qurais untuk pacuan
kuda tersebut, merupakan kado terakhirnya dimana masa jabatan beliau akan
berakhir pada Juni 2018. Oleh karenanya, selain bangga-kami juga apresiatif dan
berterimakasih besar kepada HM. Qurais H. Abidin. Pun dengan dianggarkannya
Rp500 juta ini, mencerminkan bahwa Walikota kita ini mendukung evet pacuan kuda
ini,” paparnya, Selasa (1/5/2018).
Pacuan kuda Kota Bima yang akan
dilaksanakan tahun 2018 tegasnya, tetap berjalan sebagaimana mestinya alias
sesuai dengan yang terjadwalkan. Saat ini, proses pendaftaran hingga pengukuran
masih berlangsung.
“Sementara terkait pemberitaan
soal Sekda yang konon menurut berita itu menyatakan bahwa pacuan kuda akan
ditunda sementara dan kemudian dilaksanakan setelah Pilkada, itu tidak benar.
Buktinya, kami sudah konfirmasi langsung dengan Pak Sekda, yang bersangkutan menyimpulkan
bahwa isi berita itu adalah Hoax.l terkait MoU masalah pacuan kuda yang belum
ditandatangani oleh Walikota, dalam waktu dekat kami juga akan berkoordinasi
dengan Walikota Bima. Namun, pada prinsipnya Walikota Bima sangat mendukung
event budaya leluhur Bima ini (pacuan kuda),” sebutnya.
Inilah event pacuan Kuda tradisional Bima sekaligus budaya warisan leluhur yang sampai sekarang masih terlestari |
“Jangan mempolitisir pacuan kuda
ke ranah Pilkada. Feri Sofiyan, SH sekaligus Ketua Pordasi Cabang Kota memang
maju sebagai Calon Wakil Walikota Bima periode 2018-2023 berpasangan dengan H.
Muhammad Lutfi, SE (Lutfi-Feri). Namun, tidak ada kaitannya dengan kegiatan
pacuan kuda. Feri menjabat sebagai Ketua Pordasi sudah berlangsung selama tiga
tahun, maka selama itu pula tidak ada gangguan keamanan terkait pacuan kuda.
Sekali lagi, kami ingatkan agar pihak manapun tidak mempolitisasi pesta rakyat
melalui pacuan kuda dengan soal Pilkada,” imbuh duta Partai Gerinda yang kini
menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bima ini.
Pada saat dimulainya pelaksanaan pacuan Kota Bima
tahun 2018, Dirman menjelaskan bahwa pihaknya akan mengfundang Walikota Bima
secarav resmi untuk membukanya. Dan pada saat itu pula, pihaknya akan melakukan
simulasi yang melibatkan seluruh peserta pacduan kuda untuk menyerukan Pilkada
damai dan menolak berita Hoax sebagaimana tentangh giat dilaksanakan oleh
Kapolri. “Kami akan undag Walikota Bima untuk membuka secara resmi kegiatan
pacuan kuda tersebut, dan pada saat itu pula akan dilakukan simulasi menyerukan
Pilkada dami serta menolajk berita Hoax,” pungkasnya. (TIM VISIONER)
Tulis Komentar Anda