Header Ads

Diduga Ada Rekrumen Tenaga Honore Secara Ilegal di Dishub Kota Bima


Kadishub Kota Bima, Ir. Zulkifli
Visioner Berita Kota Bima-Tak hanya awak media yang menemukan adanya wajah-wajah baru pada sejumlah Instansi Pemerintah khususnya di Kota maupun Kabupaten Bima, tetapi hal yang sama juga acapkali ditemukan oleh orang lain. Tentang siapa, asal dan bagaimana wajah-wajah baru tersebut bisa hadir di sejumlah instansi tersebut hingga kini masih ditelusuri. Wajah baru tersebut, adalah tenaga honorer yang diduga tidak jelas model rekrutmennya. Padahal khususnya di Kota Bima, tahun 2014 Waloikota setempat telah mengeluarkan instruksi tentang tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer.

Ketegasan Walikota tersebut, juga berjalan beriringan dengan SK Menpan-RB. Tetapi, yang terjadi justeru diduga tak bebanding lurus dengan kenyataan yang ada di sejumlah instansi di Kota Bima. Pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bimka dibawah pimpinan, Ir. H. Zulkiflli (Kadishub) misalnya-tahun 2018 diduga terdapat 40 orang wajah baru bernama honorer yang direkrut. Puluhan honorer baru tersebut, ditengarai direkrut secara ilegal. Konon kabarnya, masing-masing tenagah honorer baru tersebut menerima gaji Rp600 ribu per bulan dari Dishub.

“Ya, juga diduga rekrutmen tenaga honorer tersebut syarat dengan menyetor uang yang angkanya lumayan besar. Yakni, disinyalir jutaan rupiah per orang,” duga sejumlah sumber kepada Visioner beberapa hari lalu.

Gaji yang diterima oleh dugaan puluhan honorer yang direkrut secara ilegal tersebut adalah sama dengan tenaga honorer lama. Masih menurut sejumlah sumber, hadirnya puluhan honorer baru tersebut praktis mekahirkan keluhan besar dari tenaga honorer lama. “Tahun 2016, jumlah tenaga honorer K2 di Dishub Kota Bima sebanyak 77 orang. Sementara kinerja honor yang baru direkrut itu, hanya bermodalkan surat tugas dari dinas. Besarnya gaji honorer lama dengan yang baru direkrut itu adalah sama, yakni Rp600 ribu per bulan per orang,” beber sejumlah sumber ini.

Dugaan rekrutmen tenaga honorer baru secara ilegal tersebut, dilakukan sejak Pebruari 2018. Dan menurut sejumlah sumber ini, ada juga yang disinyalir direkrut pada Mei 2018. Hingga tahun 2018, total jumlah honorer baru dengan yang lama pada Dishub Kota Bima sebanyak 114 orang.

 “Semuanya digaji oleh Dishub Kota Bima berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Kadis dan Sekdis setempat. Intinya, hadirnya honorer baru tersebut sangat meresahkan honorer lama. Dan rekrutmen honorer baru tersebut, jelas-jelas telah melabrak SK Walikota Bima tahun 2014,” pungkas sejumlah sumber.

Sementara itu, Kadishub Kota Bima Ir. H. Zulkifli yang dimintai komentarnya membantah dugaan rekrutmen tenaga honorer secara ilegal sebanyak 40 orang di tahun 2018. “Dugaan itu tidak benar adanya. Masa sich yang honorer yang direktur tahun 2018 sebanyak 40 orang, akh nggak segitu jugalah. Tapi, nanti akan saya lihat dulu datanya tentang berapa jumlah honorer yang direkrut tahun 2018. Dan, data itu ada sama Pak Sekdis,” sahutnya kepada Visioner mellalui saluran selulernya belum lama ini.

Namun, Zul mengaku adanya rekrutmen tenaga honore tahun 2018. Namun, angkanya diakuinya tidak sebanyak dugaan itu. “Memang ada rekrutmen honorer baru, tetapi tidak sebanyak itu. Kita memang merekrut honorer, karena Dishub kekurangan tenaga. Dan, mereka yang direkrut itu digaji oleh Dishub. SK Walikota Bima tentang larangan rekrutmen tenaga honor, memang benar adanya. Namun, apa yang kami lakukan itu bersifat darurat saja. Tapi, sebaiknya soal ini kita bicara di kantor saja, bukan melalui telephone,” harapnya.

Zul pun membantah terkait dugaan penarikan uang terhadap puluhan tenaga honorer yang direkrut tahun 2018. “Nggak ada penarikan uang, jika benar itu terjadi mana buktinya?.  Itu kan hanya dugaan saja, untuk apa saya uang segitu sementara gaji masing-masing tenaga honorer yang direkrut itu masing-masing sebesar Rp600 ribu per orang per bulan,” bantahnya.

Menjawab pertanyaan apakah rekrutmen tenaga honorer yang bersifat darurat tersebut tidak bertabrakan dengan SK Walikota Bima tahun 2018, Zul mengaku bahwa apa yang dilakukannya dalam kaitan itu bukanlah sesuatu yang luar biasa.

“Itu bukan rekrutmen yang luar biasa, tetapi mereka direkrut untuk mengganti petugas yang sudah meninggal dunia dan ada pula yang malas kerja. Kalau Walikota Bima, malah mempersilahkan merekrut tenaga honorer tetapi khusus yang dari K2. Sementara yang kami rekrut ini, adalah yang dari K2 dan yang sukarela di instansi lain. Sekali lagi, mereka yang direkrut itu adalah diambil dari isnatnsi lain, bukan dari luar,” katanya. (TIM VISIONER)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.