Header Ads

Potret Kehidupan Warga Waworada, Pemerintah Seolah Kehilangan Mata Hati dan Telinga

Inilah Fakta Jembatan di Waworada Yang Roboh Sejak Lama dan Sampai Saat ini Belum Juga dijamah
Visioner Berita Kabupaten Bima-Desa Wawora terletak di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Belasan RT dengan jumlah warga yang tidak sedikit di wilayah itu, terkuak puluhan tahun berada pada garis kemiskinan. Mata pencaharian mereka, diakui sebagai petani dan ada pula yang menjadi pekerja serabutan. Mereka berlindung di rumah yang rata-rata “gubuk”. Sementara infrastruktur pendidikan, jalan raya dan lainnya juga diakui minim sentuhan.

Dibalik “ketidakberdayaan” warga Waworada, tanpaknya hanya dibutuhkan saat Pemilihan Legislatif saja. Setidaknya, terdapat tiga anggota DPRD Kabupaten Bima yang diproduk secara politik oleh Kecamatan Langgudu, salah satunya lahuir atas pilihan warga Desa Waworada. Hanya saja, delegasi mereka (anggota Dewan) seolah mengabaikan nasib dan kehidupan warga Waworada. Anggota Dewan dimaksud, yakni Murni Suciyanti, Edy Muchlis dan Nukrah S.Sos.

Beberapa tahun silam, Visioner pernah menjejeaki tentang bagaimana kehidupan sesungguhnya bagi masyarakat di Desa Waworada khususnya di Dusun Plasma. Terdapat beberapa RT di Dusun itu, hidup dibawah garis kemiskinan. Infrastruktur jalan misalnya, mengalami kehancuran total yang hingga detik ini belum diperbaiki. Belum lagi soal sarana transportasi yang sampai sejauh ini belum ada. Salah satunya, anak-anak Sekolah Dasar (SD) harus relas berjalan kaki sepanjang sekitar 1 KM menuju sekolahnya.

Kondisi yang terjadi sejak puluhan tahun silam (1993) itu, hingga kini belum berubah secara signifikan. Buktinya, masyarakat Waworada masih berada pada dibawah garis kemiskinan dan minim sentuhan baik pada konten ekonomi, kesejahteraan hingga infrastruktur. Oleh karenanya, Pemerintah seolah kehilangan mata hati dan telinga atas fakta kehidupan yang terjadi di Desa Waworada.

Inilah Potret Tentang Kondisi Jalan Raya Dari Desa Induk Waworada Menuju UPT Plasma
Warga di Dusun Plasma, sampai dengan detik ini masih menikmati pembangunan yang dibangun oleh PT. TAD alias sebuah Perusahaan Tambak Udang tahun 1993. Perusahaan tersebut, kala itu juga membangun sebuah jembatan utama dari Dusun Plasma menuju Desa Wawo Rada. Jalan raya sepanjang sekitar 1 KM di sana, dibangun oleh Perusahaan tersebut, termasuk sebuah jembatan utama yang sudah roboh dihantam banjir bandang pada tahun 2017 lalu.

Mirisnya, infrastruktur jalan yan dinilai sangat memprihatinkan serta jembatan yang sudah roboh akibat banjir bandang tersebut, hingga kini tak kunjung diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dibawah kendali Bupati-Wakil Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri-Drs. H. Dahlan M. Noer. Sekedar catatan, Wawo Rada merupakan sebuah Desa yang Kecamatannya sama dengan Dachlan, yakni Langgudu.

Tampaknya emosi warga yang sudah sekian lama terpendam terhadap Pemerintah setempat, kini bak bisul yang sudah waktunya pecah alias puncak gunung es. Seorang Tokoh Mda Wawo Rada, sebut saja Syarif Hidayatullah berteriak dengan kencanganya di Media Sosial (Medsos).  Pada Medsos yang ditangapi miring oleh ratusan nitizen itu, Syarif memosting sebuah jembatan roboh di Waworada yang sampai saat ini masih diabaikan oleh Pemerintahan Dinda-Dachlan.

“Jembatan utama penghubung Desa Induk dengan UPT Waworada ini sudah lama roboh dihajar oleh banjir bandang tahun 2017. Jembatan ini adalah penghubung penghubung dengan Desa Laju, Desa Doro O'o yang ada di wilayah barat Kecamatan Langgudu. Dulu tepatnya disaat jembatan dan jalan ini baik, banyak pengguna jalan yang melintasi wilayah ini, termasuk dari Desa Laju maupun Doro O'o, sebab jalur tersebut lebih cepat (jalan lintas) dibandingkan melalui jalan utama. Namun, akibat jembatan rusak maka semuanya menjadi terhambat termasuk soal akses ekonomi bagi warga sekitar. Lantas dimana mata hati dan telinga Pemerintah dan apa sesungguhnya yang dilakukan oleh tiga anggota Dewan Dapil Langgudu itu,” tanya Syarif dengan nada keras.

Salah Satu Potret Kehidupan Sosial Warga di Dusun Plasma Desa Waworada
Syarif kembali membeberkan, segala aktivitas perekonomian pun melewati jalur ini, terutama bagi warga Dusun Plasma dan juga Dusun Ncera Baru yang akan ke Pasar Rompo. Begitupun dengan warga yang ada di Desa Waworada yang sedang budidaya udang di tambak. Bahkan ibu-ibu yang ingin bersalin alias melahirkan harus ke dusun Plasma. Sebab, Polindes Desa Waworada berada di Dusun ini.

“Sungguh, Dusun Plasma menjadi bagian penting bagi aktivitas warga di Desa Waworada. Tapi disayangkan sampai saat ini masih sangat terisolir-tidak pernah ditangani dengan baik oleh pemerintah. Singkatnya, jembatan dan jalan ini sangat strategis dan sangat dibutuhkan oleh warga yang ada di Dusun Plasma serta warga Desa Waworada pada umumnya. Oleh karenanya, kami melayangkan surat terbuka agar mata hati dan telinga Pemerintah segera terbuka guna menjawa bagaimana kondisi kehidupan warga Desa Waworada,” desaknya.

Khususnya terhadap jembatan roboh itu, Syarif mengakui bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) Waworada pernah bersurat kepada Pemkab Bima untuk segera meresponya dengan baik. Namun pada waktu itu, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri pernah hadir di Waworada pada acara resepsi pernikahan warga. Saat itu, warga mengajak Bupati Bima untuk melihat langsung tentang bagaimana kondisi jembatan dimaksud. “Namun karena waktu itu Bupati Bima masih menggunakan pakaian pesta, itu yang membuatnya tidak melihat langsung jembatan yang roboh itu,” ungkapnya.

Robohnya jembatan yang berlokasi di UPT Plasma tersebut, diakuinya sangat menghambat trasportasi bagi masyarakat sekitar. Karenanya, masyarakat harus melewati jalan yang memutar. Sebab, jembatan tersebut merupakan akses utama bagi warga sekitar yang juga berdampak akseleratif bagi peningakatan ekonominya. “Sementara akses jalan yang diperbaiki oleh Pemerintah adalah yang dari arah Waworada ke Ncera Baru. Namun pada tahun 2006, jalan tersebut kembali rusak parah dan hingga saat ini tak kunjung diperbaiki. Sementara janji Pemerintah, diantaranya perbaikan jalan dan bedah rumah,” jelasnya.

Semula warga di UPT Plasma jelasnya, dinilai sejahtera karena ikut merasakan dampak positif dari pengelolaan tambak udang. Namun memasuki krisis moneter tahun 1998-1999 dan 2000 dan setelahnya-sekarang UPT Plasma menjadi daerah mati dalam berbagai sisi baik ekonomi, kesejahteraan serta lainnya.

“Yang terwujud dari janji Pemerintah terhadap warga Plasma adalah soal bedah rumah. 10 unit rumah per dusun di beda rumahnya oleh Pemerintah. Misalnya Dusun A tahun ini dapat jatah 10 unit rumah dibedah, selanjutnya 10 unit rumah pada Dusun B, dan seterusnya. Dan, tahun ini targetnya ada 10 unit rumah yang dibedah di sana. Terkait program bedah rumah tersebut, baru di Dusun 1 saja yang sudah diselesaikan. Sementara di Dusun 2 targetnya tahun 2018 ini. Dan sekarang, Pemerintah akan memasuki Dusun 5 terkait dengan program bedah rumah. Namun, kita tidak tahu berapa rumah di sana yang akan dibedah,” ujarnya.

Masih Soal Kondisi Kehidupan Sosial Masyarakat di Sana
Total jumlah warga yang ada di UPT Plasma katanya, sekitar 72 KK.  Tetapi juga diakuinya, kondisi kehidupan warga Plasma ada juga yang PNS, Petani, Penambak Udang, bisnis dan lainnya. Namun soal ekonomi, warga Waworada dinilainya masih tertinggal jika dibandingkan dengan Rupe dan Karumbu.

“Pertanyaan tentang apa saja yang dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD Kota Bima Dapil langgudu untuk warga Waworada, saya jawab hampir tidak ada sama sekali. Dan menariknya lagi, di Waworada adalah warganya Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dachlan M. Noer. Kendati mereka ini ada, namun di Waworada tak ada pembangunan fisik yang terlihat. Sementara pembangunan yang nampak hanyalah dua deker di Waworada dengan nilai proyek masing-masing sekitar puluhan juta rupiah,” tandasnya.

Setahunya, masing-masing anggota Dewan memiliki anggaran aspirasi ratusan juta rupiah per orang per tahunnya. Lepas dari itu, saat ini setidaknya Pemerintah untuk melakukan dua hal di sana. Yakni segera memperbaiki jembatan yang roboh dan perbaikan jalan dari Waworada sebagai Desa induk menuju Dusun Plasma. “Panjang jalan tersebut sekitar 1 KM lebih. Jalan tersebut mengalami kerusakan teramat parah sejak tahun 2007 hingga sekarang tak kunjung diperbaiki,” sebutnya.

Kerusakan jembatan dan jalan yang sangat parah tersebut, ditegaskannya juga memicu kepada terhambatnya dunia pendidikan bagi anak-anak SD di sana. Hal inilah yang harus dia sampaikan agar Pemerintah tidak berada pada posisi mengabaikannya.

“Di Plasma ini tidak ada SMP dan SMA. Rata-rata anak-anak SD di sana hampir tidak ada yang punya sepeda motor. Sementara untuk pergi ke sekolahnya, setiap hari mereka harus jalan kaki sepanjang sekitar 2 KM. Nah, disaat jembatan dan jalan ini rusak parah-itu jelas sebagai hambatan bagi mereka menuju sekolahnya. Karena jembatan itu rusak, mereka ke sekolahnya harus melewati sungai. Pun hal itu kian mempersulitkan mereka menuju sekolahnya. Jika hujan lebat yang mengakibatkan banjir besar, mau tidak mau anak-anak sekolah jalan memutar ke tempat yang dianggap aman ke sekolahnya,” terangnya.

Singkatnya, berbagai keluhan warga Waworada tersebut ditegaskannya sebagai gambaran yang mendesak agar mata hati dan telinga Pemerintah untuk segera menjawabnya. Dan keterisoliran dimaklsud, juga membutuhkan perjuangan nyata tiga anggota DPRD Kabupaten Bima sebagai delegator masyarajkat Langgudu, khususnya Waworada.

“Datanglah ke sana, lihatlah bagaimana kondisi kehidupan masyarakatnya baik dari sisi ekonomi, kesejahteraan maupun infrastruktur di Waworada-khususnya warga Plasma. Ini fakta , bukan rekayasa. Maka untuk membuktikan itu semua, silahkan datang ke sana. Semoga dengan kondisi yang ada, diharapkan mampu mengetuk hati nurani Pemerintah termasuk DPRD setempat,” harapnya.   

Tokoh Muda Waworada, Syarif Hidayatullah
Secara terpisah Kabag Humas Setda Kabupaten Bima melalui Kasuba Informasi dan Pemberitaan, Zainudin S.Sos yang dimintai komentarnya menjelaskan bahwa Selasa siang (28/8/2018) didatangi oleh sejumlah pemuda Langgudu. Kehadiran mereka, diakuinya juga membahas terkait topi jembatan roboh dan jalan yang rusak parah di wilayah Waworada menuju UPT Plasma.

“Aspirasi mereka tentu saja akan dikomunikasi secara segera kepada Bupati-Wakil Bupati Bima. Dan hal tersebut, juga akan dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam waktu segera pula. Namun pada prinsipnya, Insya Allah Bupati-Wakil Bupati Bima akan menjawab aspirasi tersebut dengan kemampuan anggaran yang ada dan diahului oleh sejumlah proses, tahapan dan mekanisme yang berlaku dalam dunia Pemerintahan,” sahutnya melalui saluran selulernya, Selasa (28/8/2018).

Zain kemudian mengaku meyakini, Bupati-Wakil Bupati Bima sekarang tentu saja tidak akan membiarkan keterisoliran warga Waworada khususnya di Dusun Plasma. Maksudnya, akan dijawab secara nyata melalui kemampuan anggaran yang ada.

“Aspirasi tersebut tentu akan dijadikan sebagai masalah paling krusial untuk dicermati termasuk kendala-kendala yang dihadapi guna menjawabnya secara nyata. Hanya saja, kami belum bisa memberikan target waktu tentang kapan hal itu akan dijawab. Sebab, harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Bupati-Wakil Bupati Bima dan Instansi terkait,” jelasnya.

Namun secara umum, diakuinya Bupati-Wakil Bpati Bima tetap punya komitmen untuk memenuhi semua keluhan tersebut. Namun secara teknis tentang kapan persoalan tersebut dijawab secara nyata, Zain menyatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan instansi terkait. “Yang pasti, masalah ini juga akan segera kami sampaikan kepada instansi terkait,” pungkas Zain. (TIM VISIONER)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.