Header Ads

Walikota Bima Akan Sikapi Tegas ASN Menghina Pemerintah di Medsos, BKD Didesak Segera Memeriksa

Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE
Visioner Berita Kota Bima-Perjalanan Pemerintahan Walikota-Wakil Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE-Feri Sofiyan, SH (Lutfi-Feri) tercatat baru berjalan tujuh bulan. Terlepas dari menyuguhkan kinerja untuk mebangun Kota Bima dan masyarakatnya sesuai Visi-Misi “Kota Bima Bangkit Menuju Perubahan”, namun diakui juga menemukan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat yang menghina Pemerintah baik Daerah maupun Pusat melalui Media Sosial (Medsos).

Atas nama Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE mengaku membenarkan adanya fenomena oknum ASN yang menghujat Pemerintah di Medsos. “Fenomena itu nyata adanya. Jika yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut menciderai Pemerintah seperti berbicara yang berbau provokatif dan menimbulkan keresahan, tentu saja akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU tentang ASN. Dan hari ini juga, saya perintahkan kepada BKD Kota Bima untuk segera memprosesnya,” tegas kepada Visioner, Selasa (30/4/2019).

Namun jika oknum masyarakat yang mengghujat Pemerintah melalui Medsos tanpa didukung oleh kekuatan data dan fakta, tentu saja perlu diluruskan. “Jangan sampai disaat Pemerintah sedang bekerja menata masyarakat dan daerah ini seolah-olah Pemerintah tidak jalan atau tidak bekerja. Berikan kepada Pemerintah masukan-saran yang bagus,s ebab saya yakin itu orang terdidik,” tandasnya.

Jika manusia terdidik jelasnya, tentu saja terdidik pula cara ia menyampaikan edukasi yang baik dan saluran yang baik pula. “Tetapi ketika cara mengedukasinya tidak baik, tentu saja itu membuat keresahan dan bahkan berujung kepada terjadinya instabilitas di daerah. Sikap-tindakan oknum ASN di Kota Bima yang memaki-maki Pemerintah melalui Medsos baik sebelumnya maupun saat ini dirasakan betul adanya. Nah, untuk itu saya perintahkan kepada BKD untuk segera memanggil-melakukan pemeriksaan terhadap mereka sehingga tidak lagi menimbulkan kegelihan di dunia birokrasi,” desaknya.

Ekspresi bablas oknum ASN di Medsos tersebut, ditudingnya sebagai cerminan ketidakpahamannya tentang UU ASN itu sendiri. “ASN itu harus loyal kepada Pimpinannya. Nah ini tidak ada Asbabulnujumnya, dia justeru berbicara yang lain-lain. Yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut adalah mengkritik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat melalui Medsos. Kan itu sesungguhnya tidak layak untuk dilakukan oleh ASN. Sebab, dia (ASN) merupakan bagian dari Penyelenggara Pemerintah,” terangnya.

Jika ASN masih mengkritisi Pemerintah melalui Medsos, didesaknya agar segera mundur dari dunia ASN itu pula dan kemudian masuk ke jalur politik. “Di jalur politik pun tidak ada hak imunitas mereka terkait UU ITE ketika menghujat siapapun termasuk Pemerintah tanpa didukung oleh data dan fakta. Sekali lagi, saya pastikan bahwa tak ada kekebalan hukum bagi siapapun jika dijerat oleh UU ITE lantaran menghujat Pemerintah maupun orang lain di Medsos,” urainya.

Sikap bablas oknum ASN di Medsos tersebut, diakuinya sangat erat kaitannya dengan efek Pilkada. “Itu lebih kepada masalah ketidakpuasaan. Selain itu, Pemerintahan Lutfi-Feri ini kan baru seumur jagung, jelas belum terlihat hasilnya secara optimal. Begitu juga dengan program-progam, tentu saja belum terlihat secara optimal karena Pemerintahan Lutfi-Feri ini baru berjalan beberapa bulan. Jika oknum ASN menyerang pribadi saya, tentu saja akan diproses secara hukum. Dan, saya tidak main-main daam hal ini,” imbuhnya.

Lutfi mengaku sama sekali tidak menutup ruang kritikan kepada siapapun. Namun yang dikritik adalah program-program Pemerintah. “Saya tegaskan, siapapun silahkan mengkritisi program Pemerintah. Masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengritisi program Pemerintah agar berbagai aspek pembangunan bisa berjalan secara cepat (akseleratif). Tetapi jangan ada lagi seorang pegawai mengkritisi dirinya sendiri. Sebab, dia adalah bagian dari Pegawai dan hal itu sangat aneh. Oleh karenanya, saya sudah perintahkan kepada BKD untuk memprosesnya,” ulasnya.

Lagi-lagi Lutfi menyentil, jika ingin mengkritisi sesuai harus memiliki prestasi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, juga harus bisa mengukur diri. “Tanya dulu tentang siapa diri kita dan apa pula yang telah kita lakukan untuk masyarakat dan daerah ini. Sekali lagi, jika ada oknum ASN masih menghujat Pemerintah di Medsos saya sarankan agar keluar dari dunia birokrasi dan kemudian masuk ke lembaga politik seperti DPRD sebagai yang pada akhirnya akan menjadi mitra Pemerintah pula. Tapi kalau ASN menghujat Pemerintah di Medsos, itu sangat lucu dan sangat tidak mencerahkan,” tudingnya.

Oknum ASN menghujan Pemerintah baik Daerah maupun Pusat, itu diakuinya sebagai preseden buruk bagi dunia briokrasi yang harus segera disikapi secara tegas. “Atas nama Walikota Bima, saya tegaskan bahwa oknum tersebut sedang sakit. Oleh karenanya, tentu saja “ada cara untuk menyembuhkannya”,” papar Lutfi.

Jika sikap dan tindakan bablas oknum ASN tersebut berkorelasi dengan jabatan yang diburunya belum dipenuhi sampai dengan saat ini, Lutfi menyatakan bahwa jabatan itu harus diraih dengan kapasitas dan kemampuan yang memadai. Kita harus melihat soal dia rajin masuk kerja dan lainnya. Lha kalau orang itu mlas dan tidak punya kemampuan, buat apa kita menaikan jabatannya. Dan sesungguhnya negara tidak membutuhkan orang-orang seperti itu apalagi yang bersangkutan tidak paham soal aturan tentang ASN,” pungkas Lutfi. (TIM VISIONER

No comments

Powered by Blogger.