PDPM Sesalkan Aksi Mogok Nakes di Sejumlah PKM di Kota Bima

Ali Ahyar Ridha, S.ST, S.Fis.

Visioner Berita Kota Bima-Setelah hebohnya aksi mogok tenaga kesehatan di sejumlah PKM Kota Bima dengan memasang spanduk mogok kerja, pelayanan ditutup dan menuntut tidak meratanya besaran Tunjangan Kinerja (TUKIN) yang diterima oleh ASN Kota Bima. Selain itu, tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Bima merasa dianaktirikan dibanding ASN lainnya. 

Menanggapi hal tersebut Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Bima Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan melalui Ali Ahyar Ridha, S.ST, S.Fis menyesalkan Aksi mogok ditengah pandemi seperti ini, jikalau semua PKM kompak melakukan aksi mogok dimana lagi masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan, sementara UGD RSUD Kota Bima pun ditutup. 

"Dimasa pandemi seperti ini pelayanan kesehatan harus tetap dilakukan walaupun dengan semua keterbatasan yang ada. Namun kitapun tidak boleh juga terlalu menyalahkan tenaga kesehatan, yang sepatutnya dipikirkan kenapa hal-hal semacam ini kembali terulang dan merugikan masyarakat," katanya

Kata dia, jika sebelumnya pernah terjadi demontrasi, audiensi dengan DPRD terkait mogok kerja dan berakhir dengan pembinaan seluruh nakes oleh Walikota Bima. Namun masalah yang sama kembali terulang dengan alasan yang berbeda.  

"Kami menduga terjadi pembiaran masalah ini oleh pihak terkait dimana masalah tukin yang diwacanakan 30% diterima nakes ini sudah sempat menjadi tranding di jagad maya bahkan dilingkup SKPD terkait di Kota Bima, padahal kalau disikapi sedari awal masalah ini bisa diatasi," katanya.

Lanjutnya, menurut hemat kami tukin 30% yang diberikan pada nakes dirasa kurang adil walaupun ada aspek lain yang mendukung seperti kapitasi di lingkup puskesmas dan Jaspel di lingkup RSUD namun yang perlu dipertahatikan angka jaspel atau kapitasi itu sangat jauh bila diakumulasi dengan tukin 30% yang diterima jika disandingkan dengan nilai asli yang terima 80%. 

Disisi lain apabila dibuat kriteria beban kerja Nakes mungkin sangat besar bebannya. Paparan radiasi, infeksi, penularan penyakit dan kegawadaruratan medis yang beresiko pada dirinya langsung. Jadi diperlukan perumusan formula penyusunan index tukin khususnya untuk nakes dengan memperhatiakan beberapa kriteria agar tidak banyak pihak merasa dirugikan.

Selain itu maraknya penutupan fasilitas kesehatan beberapa hari terakhir ini harus diatensi khusus oleh Pemkot dalam hal ini Dikes. 

"Kami tidak melarang penutupan layanan dibeberapa PKM namun kami berharap penutupan itu tidak dibarengi dengan tidak beraktivitasnya seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di PKM tersebut," jelasnya.

Seharusnya Dikes bisa saja dengan mengalihkan sementara pegawai yang bertugas di PKM yang ditutup ke PKM lainnya atau ke RSUD Kota, begitupun tenaga kesehatan hasil tracking harus diperiksa dengan cepat bila perlu Dikes mengirimkan nota khusus ke lab pemeriksaan Covid-19 agar para tenaga kesehatan hasil tracking di periksa dengan cepat bila perlu didahulukan agar status mereka dapat segera diketahui apakah dapat bertugas kembali ataupun tidak. 

"Bagi yang tidak terkontaminasi dapat diperbantukan sementara di PKM lain atau RSUD kota sampai keadaan PKM nya memungkinkan untuk melakukan pelayanan kembali pada masyarakat yang membutuhkan," tuturnya.

Oleh sebab itu pihaknya mendesak aturan terkait masalah ini segera ditinjau kembali bahkan kalau perlu dilakukan identifikasi langsung pada Nakes yang memberi pelayanan agar masalah serupa tidak terulang kembali karna menyangkut hajat hidup masyarakat. 

"Kami Pimpinan pemuda muhammadiyah kota bima siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Bima dalam mewujudkan Pemerintahan yang good govenance khsusnya dipelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat," pungkasnya. (FAHRIZ)