Atas Opini WTP, Ini Kali Ke-8 Pemkot Bima Diberi Piagam Penghargaan dan Plakat Dari Kemenkeu RI

Serah Terima Piagam Penghargaan Atas Opini WTP Dari kakanwil Dirjend Pebendaharaan NTB Kepada Walikotya Bima (18/10/2022)

Visioner Berita Kota Bima-Sistem pengelolaan manajemen keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima yang diakui sangat baik, diakui bukan sekedar wacana hampa. Namun hal tersebut dibenarkan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan Repulik Indonesia (BPK RI). Atas prestasi terbaiknya dalam kaitan itu, tercatat sudah 8 kali secara berturut-turut Pemkot Bima meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Selasa (18/10/2022), Kepala Kanwil Dirjend Perbendaharaan NTB Sudarmanto, SE, MM beserta rombonganya hadir di Pemkot Bima. Dan pada Selasa sore itu, Kepala Kepala kantor Wilayah (Kakanwil) Perbendaharaan NTB Sudarmanto, SE, MM beserta rombonganya menggelar rapat di aula utama kantor Walikota Bima. Moment penting yang melibatkan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, Sekda setempat, Drs. H. Muhtar Landa, MH, Kepala DPKAD Kota Bima, Asisten terkait Setda Kota Bima  dan seluruh Kepala SKPD Kota Bima tersebut diakui bukan bersifat serimonial semata.

Tetapi pada moment penting tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) melalui Kakanwil Perbendaharaan NTB yakni Sudarmanto, SE, MM menyerahkan piagam penghargaan dan plakat kepada Walikota Bima, H. Muhammd Lutfi, SE. Piagam penghargaan dan plakat tersebut, dijelaskan atas dasar keberhasilan Pemkot Bima mendapat opini WTP dari BPK RI karena keberhasilanya di dalam sistim pengelolaan managemen keuangan daerah.

Dan dijelaskan pula bahwa hal tersebut merupakan kali ke-8 secara berturut-turut Pemkot Bima meraih opini WTP dari BPK RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sementara itu, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dalam wambutanya menyampaikan apresiasi, terimakasih, bangga dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pihak Kemenkeu RI melalui Kakanwil Dirjend Perbendaharaan NTB terkait opini WTP atas LKPD dimaksud.Hal yang Pernyataan yang sama juga disampaikanya kepada jajaran Pemkot Bima karena telah mampu mengelola keuangan daerah dengan baik.

Meskipun dalam pengelolaan keuangan diakuinya masih ada titik temuan, tetapi mampu ditekan hingga 0 (nol). Menurutnya, hal ini membuktikan dari tahun ke tahun tidak ada temuan-temuan terkait LKPD Kota Bima yang diaudit oleh pihak BPK RI.

“Alhamdulillah diperiode kepemimpinansaya sebagai Walikota Bima sudah berusia hampir hampir 4 tahun. Semuanya bisa kita kembalikan ke kas negara sehingga tidak ada yang tertinggal di dalam hasil yang direkomendasikan oleh BPK,” beber Lutfi.

Lutfi kemudian berharap kepada Kakanwil Dirjend Perbendaharaan NTB yang hadir di Kota Bima untuk terus memberikan arahan dan bimbingan terkait sistem pengelolaan managemen keuangan daerah.

“Untuk ke depanya, kami memohon arahan dan bimbingan sehingga Kota Bima kembali meraih opini WTP yang ke-9 kalinya,” harap Lutfi.

Sementara itu, Kementerian Keuangan RI melalui Kakanwil Dirjen Perbendaharaan NTB Sudarmanto, SE, MM menyampaikan bahwa kehadirannya di Kota Bima Kabupaten Bima atas perintah Menteri Keuangan (Menkeu) RI untuk menyerahkan piagam penghargaan dan plakat tersebut kepada Kepala-Kepala Daerah di NTB, antara lain kepada Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE dan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.

“Piagam penghargaan beserta plakatnya atas opini WTP yang diberikan secara langsung kepada Walikota Bima ini hampir mendekati 10 kali (8 kali berturut-turut),” terang Sudarmanto.

Dijelaskanya pula bahwa Kemenkeu RI sangat konsen dengan hal ini, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Artinya semua syarat-syarat yang dibutuhkan untuk sebuah laporan keuangan yang merupakan cerminan dari pelaksanaan anggaran bisa dilakukan secara transparan, diungkapkan secara jelas dan bisa akuntable.

“Di NTB tidak terdapat kasus-kasus yang secara material dinyatakan besar. Paling tidak kita sudah bisa menjawab keraguan masyarakat bahwa WTP itu bukan sekedar laporan keuangan semata. Tetapi laporan yang sifatnya transparan dan akuntable,” ungkapnya.

Sudarmanto kemudian menjelaskan, realisasi belanja Kota Bima sampai tri wulan III mencapai 66,32 %. Itu artinya secara Nasional diatas rata-rata. Dan  jika diurutkan dari 34 Provinsi di Indonesia, maka NTB berada pada posisi ke-5 Tingkat Nasional.

“Sementara DAK Fisik dan Dana Bos serta Transfer Dana Pusat ke Daerah mencapai 73,64 % di 13 Oktober. Khusus untuk DAK Fisik, di Provinsi NTB sudah mencapai 46 %. Dan angka itu menurutnya, merupakan angka tertinggi di Indonesia. Artinya sumbangan realisasi dari Kota Bima membantu Provinsi NTB pada peringkat teratas,” tandasnya.

Pada moment penting tersebut, Sudarmanto menyampaikan menyatakan, ada yang istimewa bagi Kota Bima yakni realisasi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perbankkan pada sektor perdagangan UMKM, dan sektor Pertanian.

“Kota Bima memiliki modal kuat. Sebanyak 1.500 Debitur yang memiliki pinjaman KUR di Bank dengan angka tertinggi. Angka ini menjadi salah satu perhatian khusus Kemenkeu RI pada Kota Bima,” paparnya.

Liputan langsung Awak Media melaporkan bahwa usai pemaparan dari Kepala Kanwil Perbendaharaan NTB tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahaan piagam dan Plakat WTP kedelapan kalinya secara berturut-turut atas LKPD Kota Bima tahun anggaran 2021 dari Kemenkeu RI (FAHRIZ/JOEL/RUDY/AL)