Gubernur NTB Tekankan Pentingnya Satu Perspektif Dalam Program Desa Berdaya

Dr. Lalu Muhamad Iqbal menggelar Rakor Program Desa Berdaya Transformatif di Aulah Tambora, BPSDM NTB pada, Rabu (26/11)

Visioner Berita Provinsi NTB-Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Program Desa Berdaya Transformatif di Aulah Tambora, BPSDM NTB pada, Rabu (26/11/2025).

Rakor tersebut bertujuan menyatukan visi pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang dihadiri  Ketua Tim Percepatan Pembangunan NTB, Adhar Hakim, Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, serta kepala DPMPD-Dukcapil Kabupaten/Kota se-NTB. 

"Jangan sampai kita punya perspektif yang berbeda antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ketika kita sudah menjalankan program nanti di bulan Januari 2026," ujar Gubernur Provinsi NTB, Miq Ikbal sapaan akrab.

Miq Ikbal menyebut bahwa NTB masih masuk dalam 12 Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Dirinya menilai berbagai intervensi pemerintah, baik pusat maupun daerah, belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

"Penyebabnya, dalam menjalankan program, pemerintah Kabupaten/Kota di NTB masih cenderung berjalan sendiri-sendiri, kurang kolaborasi, malah lebih sering bersaing, minim komunikasi, dan koordinasi," jelasnya.

Dari diskusi dengan sejumlah LSM, baik lokal maupun dari luar NTB, Miq Iqbal menyimpulkan bahwa persoalan utama bukan pada ketiadaan program atau besar-kecilnya anggaran, melainkan absennya pihak yang mengorkestrasi seluruh program secara terpadu.

"Inilah yang terjadi di Provinsi ini selama berpuluh-puluh tahun. Kondisi inilah yang menjadi dasar lahirnya program Desa Berdaya, program terobosan unggulan Iqbal-Dinda," terangnya.

Program Desa Berdaya menyasar 1.166 Desa/Kelurahan di NTB dengan fokus pada pengembangan potensi lokal melalui 20 agenda prioritas. Secara khusus, Kata Miq Ikbal bahwa Desa Berdaya Transformatif menargetkan 106 Desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023. 

"Program ini dirancang tidak hanya memberikan perlindungan sosial, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan atau pendapatan," imbuhnya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu juga menambahkan bahwa pada tahap awal 2026, program akan dilaksanakan di 40 Desa prioritas untuk mendampingi sekitar 7.225 kepala keluarga (KK). Setiap Desa akan menerima alokasi dana bertahap antara Rp300 juta hingga Rp500 juta. 

"Untuk Desa transformatif, pemerintah menyiapkan stimulan sekitar Rp7 juta per KK dalam bentuk pendampingan intensif, pemberdayaan usaha, dan transfer keterampilan, bukan bantuan uang tunai," tambahnya.

Pelaksanaan program dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, mitra pembangunan, dan dunia usaha. "Saya minta kepala Desa, Camat, dan Kepala PMD memastikan validitas data serta menjalankan program dengan integritas dan akuntabilitas," tegasnya.(rr)