Anggota Banggar DPR RI Mahdalena Dorong Akses KUR Khusus Bagi PMI

DPR RI Fraksi partai PKB, Hj. Mahdalena dan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak saat kunker di NTB.

Visioner Berita Provinsi NTB-Kunjungan Kerja (Kunker) di Provinsi NTB, Rabu (12/11/2025) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak membahas strategi kebijakan fiskal dan pembiayaan produktif.  Termasuk rencana pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam pertemuan tersebut, Anggota Banggar DPR RI Hj. Mahdalena menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada PMI. Khususnya dalam akses pembiayaan resmi dan terjangkau.

“Selama ini banyak PMI kita terpaksa meminjam uang di luar sistem perbankan dengan bunga tinggi hanya untuk biaya keberangkatan. Padahal mereka adalah pahlawan devisa negara yang setiap tahun menyumbang triliunan rupiah ke kas nasional melalui remitansi,” ujar politisi yang akrab disapa Umi Lena itu.

Kata dia, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) total remitansi PMI sepanjang tahun 2025 mencapai lebih dari Rp136 triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari PMI di Malaysia, Arab Saudi, dan Hong Kong. 

"Provinsi NTB sendiri termasuk lima besar daerah pengirim PMI terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia Kantor Perwakilan NTB, Remitansi PMI Asal NTB Januari Hingga juli 2025 telah mencapai Rp. 76 Miliar," ungkap Umi Lena.

Meski kontribusinya signifikan terhadap ekonomi nasional lebih dari 70 persen PMI masih mengandalkan sumber pembiayaan informal seperti rentenir atau lembaga tidak berizin untuk menutupi kebutuhan awal keberangkatan. Hal ini membuat mereka terjerat utang bahkan sebelum bekerja di luar negeri.

Karena itu dia menegaskan, akses KUR khusus PMI perlu segera diwujudkan sebagai bagian dari kebijakan inklusi keuangan nasional.

“Kita harus memastikan PMI memiliki akses modal yang aman, legal, dan terjangkau. Mereka tidak boleh lagi berangkat dengan beban hutang tinggi. Negara wajib hadir memberikan solusi nyata,” tegasnya.

Pihak Kementerian Keuangan dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema khusus KUR bagi calon PMI dengan bunga subsidi di bawah 6 persen per tahun dan tenor yang menyesuaikan masa kontrak kerja.

Selain itu, Bank Indonesia juga berkomitmen memperkuat literasi keuangan bagi calon PMI melalui kerja sama dengan Pemprov NTB dan lembaga penempatan tenaga kerja.

"NTB memiliki potensi besar. Dengan dukungan kebijakan yang tepat PMI kita tidak hanya akan menjadi penyumbang devisa tapi juga pelaku ekonomi produktif sepulang ke tanah air," tutur Umi Lena kutip kata Kementrian Keuangan.

Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini diakhiri dengan rekomendasi untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam perumusan program pembiayaan PMI, memastikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perbankan dan lembaga keuangan mikro. (rr)