Dua Kabupaten di NTB Zona Merah Stunting, Wagub Ajak Berkolaborasi dan Perkuat Aksi Nyata

Hj. Indah Dhamayanti Putri dengan mitra kerja dalam rangka evaluasi quickwin Provinsi NTB di Mataram pada, Rabu (03/12)

Visioner Berita Provinsi NTB-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal dan pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah kolaboratif dalam percepatan penurunan angka stunting di NTB. 

Ajakan itu disampaikan pada kegiatan konsultasi dan koordinasi teknis penanganan stunting menjelang akhir tahun dengan mitra kerja dalam rangka evaluasi quickwin Provinsi NTB di Mataram pada, Rabu (03/12/2025).

Dalam paparannya, Wakil Gubernur NTB menyampaikan perkembangan terbaru kondisi stunting di NTB. Dua kabupaten telah masuk zona hijau, yakni Lombok Barat dan Sumbawa. Namun, Lombok Timur dan Lombok Utara masih berada dalam zona merah. Ia meminta kedua daerah tersebut memperkuat upaya penanganan.

"Kita tidak boleh menutup-nutupi data. Dengan mengetahui kondisi yang sebenarnya, kita bisa bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Daerah yang sudah hijau jangan sampai turun, yang kuning jangan sampai merah dan yang merah harus berusaha naik," tegasnya Wakil Gubernur NTB, Umi Dinda sapaan akrabnya.

Langkah penanganan stunting, menurutnya bukan bagian dari kampanye politik, tetapi murni gerakan untuk menyelamatkan generasi masa depan NTB, terutama menuju Generasi Emas 2045.

Umi Dinda juga memberikan  apresiasi kepada sejumlah instansi vertikal, termasuk TNI dan Polri yang telah memberikan kontribusi signifikan melalui berbagai program, salah satunya program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yaitu intervensi gizi selama 90 hari dengan dukungan Rp15.000 per hari.

"Program tersebut membutuhkan komitmen besar dari para orang tua yang rata-rata harus menyiapkan sekitar Rp1,3 juta untuk satu anak selama masa intervensi," terangnya.

Namun demikian, Umi Dinda mengakui bahwa jumlah tersebut masih berat bagi masyarakat berpenghasilan UMR (Upah Minimum Regional) dan berbagai bantuan pemerintah masih perlu diperkuat oleh partisipasi masyarakat dan berbagai inisiatif komunitas lainnya.

"Partisipasi masyarakat ini menjadi solusi nyata dan berkelanjutan, karena kita tidak pernah bisa memastikan seberapa besar keberpihakan anggaran setiap tahunnya," imbuhnya.

Ketua BKOW Provinsi NTB itu, juga menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektor dalam penanganan stunting. Intervensi kesehatan saja tidak cukup, faktor pendidikan, ekonomi keluarga dan lingkungan sosial menjadi penentu keberhasilan program. Penanganan berbasis spasial pun penting agar intervensi lebih tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Umi Dinda menyampaikan terima kasih kepada BKKBN, Dinas Kesehatan, organisasi wanita dan lembaga pendamping yang telah bekerja keras di lapangan.

Menurutnya, masih banyak keluarga yang membutuhkan pendampingan intensif. Seragam yang dikenakan para peserta katanya, harus menjadi simbol komitmen untuk terus hadir mendampingi para ibu dan anak di daerah terpencil.

Mantan Bupati Bima dua periode itu juga menyoroti berbagai kisah di lapangan, termasuk para ibu yang harus menjalani peran sebagai orang tua tunggal atau menghadapi kondisi keluarga yang tidak ideal. 

"Pemerintah hadir untuk membantu, namun tanggung jawab utama tetap berada pada keluarga, para ayah lebih hadir dan mendukung istri serta anak-anaknya," urainya.

Mengakhiri sambutannya, Umi Dinda kembali mengajak seluruh pihak untuk tidak cepat puas dengan capaian yang ada. 

"Kita harus terus mengejar standar yang lebih baik, bukan hanya memenuhi target nasional, tetapi menjadi provinsi yang mampu menunjukkan kemajuan lebih cepat", tutupnya.(rr)