 |
| Foto Bersama Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal Dengan FKKD Usai Audiensi, Kamis (30/4/2026) |
Visioner Berita Mataram, NTB-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menegaskan bahwa Desa merupakan pusat pembangunan daerah melalui penguatan empat pilar utama. Yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan. Hal itu disampaikan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqba saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur (Lotim) di Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/4/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus menyelaraskan arah pembangunan berbasis Desa.
“Pembangunan harus dimulai dari desa. Empat pilar ini menjadi fondasi utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal ini.
Pada pilar pengentasan kemiskinan terangnya, Pemprov NTB memprioritaskan intervensi pada Desa yang masuk kategori kantong kemiskinan, terutama di Lotim sebagai wilayah dengan jumlah Desa terbesar. Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dengan pendekatan yang terintegrasi antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas desa.
“Di sektor ketahanan pangan, Desa didorong untuk mengoptimalkan potensi lokal, baik di bidang pertanian maupun peternakan, guna memastikan ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” ujar Miq Iqbal.
Ikhwal pengembangan pariwisata Desa diarahkan pada pemanfaatan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik ekonomi baru. Pendekatan ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.
Gubernur kembali menegaskan, pembangunan Desa harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Desa harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan ini,” imbuh Miq Iqbal.
Selain empat pilar utama, Pemprov NTB juga memperkuat dukungan terhadap sektor ekonomi melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank NTB Syariah, dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah juga mendorong skema keberangkatan zero cost bagi PMI untuk memastikan mereka dapat bekerja ke luar negeri secara legal, aman, dan tanpa beban biaya awal.
“Lotim merupakan penyumbang PMI terbesar. Kita ingin mereka berangkat tanpa utang dan memiliki masa depan yang lebih terencana,” terang Miq Iqbal.
Selain itu, pembinaan pengelolaan keuangan bagi PMI juga disiapkan agar pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk investasi dan pengembangan usaha melalui akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Miq Iqbal menyatakan, sinergi antara pemerintah provinsi dan desa menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Kalau Desa kuat, maka daerah akan kuat. Dari desa, kita bangun NTB yang makmur dan berdaya saing,” pungkasnya.
Perwakilan FKKD Lotim, Khairul Ihsan, S.H, M.H, menyampaikan kesiapan pemerintah desa untuk mendukung implementasi empat pilar pembangunan tersebut.
“Kami siap menjadi garda terdepan dalam menggerakkan potensi desa, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya,” ujarnya. (RIZAL/JOEL./RUDY/AL/AA/AZHAR/DK/DINO)