Pelan Tapi Pasti, Dinda-Dachlan ‘Sukses Membungkam Nyanyian Para Penghujatnya’
Bupati-Wakil Bupati Bima, Dinda-Dachlan |
Visioner
Berita Kabupaten Bima-Sekitar setahun lebih menjabat sebagai Bupati-Wakil Bupati Bima, Hj. Indah
Dhamayanti Putri (Dinda)-Drs. H. Dachlan M. Noer tercatat sering diserang oleh
“segelintir orang”. Penyerangan tersebut, dinilai dominan melalui Media Sosial
(Medsos). Kata-kata “tak lazim” dari pihak yang menyerangnya, pun acapkali
terbaca oleh khalayak melalui Medsos.
Namun yang dinilai paling dominan diserang
adalah Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Mereka terkesan menyerang bukan
saja soal kebijakan Pemerintahan Dinda-Dachlan yang menurutnya belum mampu
mewujudkan visi-misi BIMA RAMAH. Tetapi, juga diduga menyerang Dinda secara
pribadi.
Antara lain, Dinda ditudingnya dominan ke
luar Kota hanya untuk menghamburkan uang rakyat, Dinda lebih mementingkan
pribadi, keluarga dan kroninya ketimbang pembangunan daerah, serta diduga masih
banyak lagi kata-kata kurang tepat yang diarahkan kepada isteri mantan Bupati
Bima, H. Feri Zulkarnain (Almarhum) ini, termasuk Dinda disebut-sebutnya
sebagai pemimpin yang rakus.
Sayangnya, berbagai bentuk cercaan-hinaan
tersebut, hanya terjadi di dunia maya (Medsos). Uniknya, teraiakan para
penghujatnya itu justeru terlihat sepi di dunia nyata maupun melalui jalur
hukum. Pembuktiannya, tercermin pada nyaris tak adanya aksi demonstrasi dalam
kategori dahsyat dan tak ada pula pengaduan melalui jalur hukum yang mereka
lakukan terhadap Bupati-Wakil Bupati Bima ini.
Hujatan lain yang tak kalah hebatnya kepada
Bupati Bima oleh sekelompok orang melalui Medsos, juga terkait dengan
pemindahan kantor Bupati Bima dari BLK kota Bima Bima ke kantor Bupati Bima
yang sudah dibangun di Desa Godo Kecamatan Woha. Pasalnya, mereka menunding
bahwa Bupati Bima tidak punya niat baik untuk segera pindah ke kantor Bupati
Bima yang sudah dibangun dengan menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah.
Padahal menurut pemerintah, salah satunya
yakni sarana dan fasilitas operasional bagi pelayanan publik sebelum menempati
kantor baru itu harus memadai sebagaimana tuntutan-perkembangan zaman yang
serba melayani masyarakat dengan sistim serba online. Tetapi jauh sebelum
perpindahan ke kantor baru, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima terleboh dahulu
sudah membangun sejumlah Dinas, Badan dan OPD yang posisinya masih dalam areal
bangunan kantor Bupati Bima tersebut.
Namun, kelompok penghujat justeru enggan
menerima alasan dalam bentuk apapun dari pemerintah terkait perpindahan kantor
Bupati Bima. Bahkan mereka sempat mengancam turun ke jalan untuk memaksa Pemkab
Bima agar segera pindah ke Godo. Sayangnya, rencana menurunkan massa berjumlah
ribuan itu pun tak dilakukan.
Singkatnya, setelah semua sarana dan
fasilitas operasional yang dianggap sudah memadai-akhirnya tertanggal 15
Agustus 2018 kantor Bupati Bima resmi pindah ke kantor baru. Semua bagian dan
hampir seluruh OPD pun ikut serta hijrah ke Godo. Sementara yang masih tersisa,
hanya beberapa OPD yang salah satunya Bappeda dan Kantor DPRD Kabupaten Bima. Dengan
telah remi pindahnya kantor Bupati Bima ke Godo, maka secara otomatis sejumlah
OPD yang masih tersisa di Kota Bima juga akan menyusul ke sana. Hanya saja
waktunya, sampai detik ini belum diketahui.
Setelah remi menempati rumah baru, tertanggal
16 Agustus 2018 Bupati Bima menggelar acara syukuran yang dirangkaikan dengan
kegiatan zikir bersama. Kegiatan tersebut, terlihat menghadirkan ratusan orang
Tokoh Agama, Ulama, Tokoh Masyarakat, kalangan Forum Koordinasi Pemerintah
Daerah (FKPD), DPRD kabupaten Bima dan lainnya.
Pada moment yang berlangsung hikmad dan
meriah itu, Bupati Bima mengutarakan rasa syukur, apresiasi dan terimakasih
kepada instansi terkait atas terpenuhinya sarana dan fasilitas operasional bagi
pelayanan publik sehingga Kantor Bupati Bima resmi pindah ke tempat baru.
Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri |
Di masa kepemimpinannya bersama Dachlan yang
masih tersisa sekitar dua tahun lebih, Pemerintah akan terus bekerja melayani
masyarakat di berbagai bidang pembangunan sesuai rencana yang tertuang secara
resmi dalam APBD 2 Kabupaten Bima. Sementara keterbatasan anggaran yang dialami
oleh Pemkab Bima sebagai pemicu bagi belum tersentuhnya kebutuhan masyarakat di
Kabupaten Bima, tentu saja akan terus diperjuangkannya dengan cara membangun
intensitas komunikasi sekaligus koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
“Dari upaya-upaya yang sudah dilakukan itu,
ada yang sudah dijawab dan pula yang masih mengharuskan kita untuk terus
berjuang keras meminta bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov NTB.
Membangun daerah dan masyarakat khususnya di Kabupaten Bima, juga membutuhkan
partisipasi serta doa dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini. Sekali
lagi, mari sama-sama berjuang dengan cara saling bahu-membahu sekaligus menatap
kedepan, sebab maju dan berkembang adalah harapan kita semua,” harapnya.
Untuk menjawab ekspektasi tentang
perkembangan dan kemajuan daerah serta masyarakat di Kabupaten Bima tersebut,
salah satunya membutuhkan kecerdasan dan optimalisasi kinerja seluruh SKPD-OPD
sesuai bidangnya masing-masing.
“Amanah yang diemban oleh seluruh Pimpinan
SKPD-OPD harus mampu diterjemahkan dalam bentuk nyata. Bekerjalah dengan penuh
tanggungjawab, sebab di pundak kita semua terdapat amanat rakyat yang harus
dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di Akhirat nanti. Sementara ide dan
gagasan seluruh elemen masyarakat, juga sangat dibutuhkan untuk membangun-memajukan
daerah ini baik sekarang maupun akan datang. Sebab, kemajuan daerah ini bukan
saja menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah saja. Tetapi, juga menjadi
tugas dan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat di daerah ini,” tegasnya.
Pada moment-moment penting lainnya, Bupati
Bima juga berharap adanya kesadaran pastrisipasi semua pihak pihak agar terus
berjuang menciptakan iklim keamanan dan kenyamanan daerah. Pasalnya, dengan
iklim yang aman dan nyaman merupakan salah satu pilar penting bagi lancarnya
perputaran roda pembangunan di berbagai bidang. Namun, akhir-akhir ini hal
tersebut (Bima yang aman dan nyaman) pun diakuinya adanya. Pun, itu menjadi
cerminan nyata dari kian tumbuh dan berkembangnya kesadaran semua pihak.
“Kita kaya soal SDA, namun tidak dapat
dikelola sendiri oleh pemerintah karena keterbatasan anggaran yang ada. Oleh
karenanya, potensi SDA yang ada sangat membutuhkan sentuhan dari para Investor.
Tetapi, memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap iklim investasi
merupakan syarat penting untuk menghadirkan investor. Hadirnya Investor untuk
mengelola SDA tersebut, tentu saja akan berdampak poisitif pada kemasalahatan
daerah dan masyarakatnya. Salah satunya, angka pengangguran tentu saja akan
terkikis. Jika daerah lain mampu menciptakan iklim keamanan dan kenyamanan bagi
invstasi, maka kita juga dharapkan bisa melakukan hal yang sama,” paparnya.
Pasca Kantor Bupati Resmi Pindah, “Nyanyian Tak Beraturan Sepi di Medsos”
Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dachlan M. Noer Saat Memimpin Apel Pagi Perdana di Kantor Bupati Bima di Godo |
Salah seorang warga Bima, Drs. Amirudin
misalnya, dengan tegas menyatakan bahwa kerasnya hujatan dengan kata-kata tak
lazim di Medsos yang diarahkan kepada Bupati-Wakil Bupati Bima tersebut
merupakan salah satu terminologi dari “kemiskinan kontribusi, ide, gagasan dan
partisipasi anak bangsa” dalam membangun daerah dan masyarakatnya baik hari ini
maupun akan datang.
“Pemerintah tidak berkantor di Medsos, oleh
karenanya Bupati-Wakil tidak melayani masyarakatnya melalui jejaring sosial. Tetapi,
Pemerintah punya kantor di dunia nyata dan di sanalah tempatnya masyarakat untuk
dilayani dilayani, serta menyampaikan aspirasinya baik secara lisan maupun
tertulis. Menurut saya, kita akan menjadi cerdas ketika mampu menyampaikan ide
dan gagasan secara tertulis tentang pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat
pada masing-masing wilayah kepada pemrintah yang kemudian dikaji dan dianalisa
secara detail dengan harapan dapat ditelurkan melalui kebijakan yang legal.
Maaf, ini hanya saran saya dan maaf jika ada pihak yang tersinggung,” harapnya,
Sabtu (18/8/2018).
Namun diakuinya, setiap orang memiliki hak
secara demokratis untuk ekspresi dan menyampaikan, dan menyatakan apapun
melalui media-media yang tersedia, seperti di Medsos. Sebab, sarana tersebut
(Medsos) dinilainya sebagai ruang publik yang pada dasarnya diciptakan untuk
siapapun.
“Marah, menghujat dan bahkan membenci itu
bukan mencerminkan kita sebagai orang hebat. Malah ketika saya melakukan hal
itu di Medsos misalnya, itu merupakan tanda-nyata lemahnya saya sebagai anak
bangsa. Sebab, saya yakin bahwa para pakar dimanapun berpresepsi bahwa pemarah,
penghujat dan pembenci itu tidak tepat untuk dijadikan sebagai guru bagi bangsa
ini. Oleh sebab itu, saya akan menjadi rugi ketka marah, benci dan
menghujat-apalagi di ruang publik (Medsos),” jelasnya.
Lepas dari itu, Amir menandaskan bahwa “nanyian
tak beraturan” diarahkan oleh orang-orang kepada Bupati-Wakil Bupati Bima,
akhir-akhir ini dinilainya sudah sangat sepi di Medsos. Dan “nyanyian tak lazim”
tersebut ungkapnya, terjadi sejak kantor Bupati Bima berhijrah secara resmi di
Godo Kecamatan Woha.
“Menurut saya, ada dua kemungkinan yang
mendorong perpindahan kantor Bupati Bima tersebut. Pertama, karena telah
terpenuhinya persyaratan operasionalnya untuk melayani publik pada
masing-masing instansi. Dan kedua, memang sudah saatnya untuk pindah.
Perpindahan kantor Bupati Bima ke Godo, jelas akan melahirkan dampak positif
bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kecamatan Woha dan sekitarnya.
Misalnya kalau sebelumnya di sana sepi, kini sudah mulai ramai. Kedua,
masyarakay sudah mulai bisa memanfaatkan suasana terang dan ramai itu untuk
berjualan untuk menambah penghasilannya setiap hari,” terangnya.
Kantor Bupati Bima di Godo yang sudah
beroperasi sejak beberapa hari lalu ujarnya, dapat disebut sebagai salah satu
icon penting bagi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Woha dan
sekitarnya. Dan secara psikologis, dengan telah berpindahnya kantor Bupati Bima
secara resmi di Godo merupakan salah satu kebanggaan besar bagi masyarakat di
Kecamatan Woha dan sekitarnya.
“Ketika anda bertanya di mana kantor Bupati
Bima, tentu saja semua menjawab di Woha. Itu adalah kebangaan tersendiri bagi
masyarakat di Kecamatan Woha dan sekitarnya. Maka langkah selanjutnya, saya
berharap agar warga Godo, Penapali, Donggobolo dan lainnya tetap rukun, damai
dan aman dalam bingkai NKRI dan Agama. Dan tugas selanjutnya Pemerintah di sana, diharapkan dapat melakukan pemetaan secara
detail tentang apa saja kebutuhan warga Woha dan sekitarnya untuk kemudian
disentuh dengan pemberdayaan. Sebab, dengan hal itu maka angka pengangguran dan
hal-hal yang berbau kriinalitas dapat diminimalisir,” sarannya.
Dan dengan berpindahnya
kantor Bupati Bima secara resmi ke Godo, diamatinya juga memiliki dampak bagi
para pegawainya yang masih berdomilisi di Kota Bima. Salah satunya, berpengaruh
secara ekonomis terkait biaya transportasi bagi pegawai rendahan yang masih
menggunakan kendaraan sendiri. “Harapan saya, Bupati-Wakil Bupati Bima agar
dapat menyediakan mobil operasional untuk keberangkatan dan kepulangan para
pegawainya yang berdomisli di Kota Bima, seperti DAMRI,” pungkas Amir. (TIM VISIONER)
Tulis Komentar Anda