Pemerintahan Dinda-Dachlan, Dicap Lemah Oleh Segelintir Orang Namun Hebat Dimata Negara

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE-Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dachlan M. Noer

Visioner Berita Kabupaten Bima-Saaat ini, kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (Dinda)-Drs. H. Dachlan M. Noer sedang memasuki usianya yang ketiga tahun. Berbagai prestasi pada masing-masing bidang pembangunan yang dilakukannya hingga saat ini, pun tercermin pada sejumlah piagam penghargaan yang telah diterimanya dari negara. Salah satunya, pada sisi pengelolaan managemen keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyuguhkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintahan Dinda Dachlan.   

Pada usia Pemerintahan Dinda-Dachlan yang ketiga ini, juga sukses mencatat sejarah baru nan spektakuler. Yakni, Dinda-Dachlan berhasil menjawab pertanyaan sekaligus tantangan besar yakni memindahkan Kantor Bupati Bima yang semula berada di Kota Bima ke Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Hampir semua SKPD-OPD, pun kini ikut berhijrah ke Kecamatan Woha. Sementara yang masih tersisa di Kota Bima, hanya beberapa instansi saja termasuk gedung DPRD setempat.

Keberhasilan Pemerintahan Dinda-Dachlan dalam kaitan itu, juga diakui sebagai upaya nyata yang mampu memecah kebuntuan yang terjadi sejak zaman Bupati Bima, Drs. H. Zainul Arifin, Bupati Bima, H. Feri Zulkarnain, ST (Almarhum sekaligus suaminya Dinda), Bupati Bima H. Syafrudin HM. Nur S.Pd, M.Pd. Sebab, sejak Kota Bimas terbentuk oleh Otonomi Daerah alias terpisah dari Kabupaten Bima sebagai daerah induk tahun 2003, tiga Pemerintahan sebelum Dinda-Dachlan tersebut terus bersikukuh dengan Pemkot Bima yang dipicu oleh masih bercokolnya ibukota Kabupaten Bima di wilayah Kota Bima dan soal penyerahan asset yang dinilai masih berbelit-belit.

Catatan lain media massa mengungkap, perpindahan kantor Bupati Bima ke Woha tersebut bukan saja bersumber dari kerja keras Pemerintah, tetapi juga didorong oleh partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam bentuk desakan maupun kritikan yang amat tajam. Namun, berbagai pihak mengakui hanya di era Pemerintahan Dinda-Dachlan lah yang mampu memindahkan Kantor Bupati Bima ke Kabupaten Bima (di Kecamatan Woha).

Sejak awal memimpin Kabupaten Bima hingga saat ini, Dinda-Dachlan tak pernah luput dari cercaan, hinaan, hujatan hingga luapan kebencian dari segelintir orang baik melalui Media Sosial (Medsos) maupun di dunia nyata. Masalah itu, terlihat tak membuat Dinda-Dachlan larut di dalamnya. Tetapi, Dinda-Dachlan tetap tampil dengan santai sembari membuktikan pengabdiannya kepada rakyat yang dipimpinnnya melalui kerja nyata yakni membangun, membangun dan membangun sesuai kemampuan APBD 2 Kabupaten Bima.

Sejumlah catatan keberhasilan Pemerintahan Dinda Dachlan yang juga tercemin pada berbagai piagam penghargaan dari negara tersebut, tak hanya diakui oleh banyak orang. Namun, masih dianggap lemah oleh segelintir orang. Sayangnya, stigma yang diduga terus dibangun oleh segelintir orang tersebut justeru terbantahkan oleh pengakuan resmi negara melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri)-tercermin kepada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 pasal 27 ayat 2 dan 5 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,

Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE-Drs. H. Dachlan M. Noer (Bupati-Wakil Bupati Bima)

Mendagri RI melalui keputusan nomor 100-53 Tahun 2018 menetapkan pringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Lebih jelasnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab Bima) menempati peringkat ke 139 bertatribut bintang sangat tinggi dengan skore 3.0872 dari seluruh Kabupaten-Kota se Indonesia. Pengakuan negara tersebut, yakni terkait optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah setempat (Kabupaten Bima).

Sementara itu, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menegaskan bahwa pengakuan resmi negara melalui Mendagri tersebut merupakan kristalisasi kerja dan pengabdian terbaik, harmoni dan totalitas kinerja aparatur Pemkab Bima yang juga didukung oleh maksimalnya peran pertisipasi aktif seluruh elemen masyarakat yang ada. “Pemerintah tentu saja tidak bekerja sendiri, tetapi masyarakat juga berperan aktif di dalamnya. Jadi, apa yang kita raih ini merupakan hasil dari kerjasama yang baik antara Pemkab Bima dengan masyarakatnya,” jelas Dinda.

Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bima yang juga menjabat sebagai Ketua KONI setempat serta Politisi Wanita pertama yang menjadi Bupati di belahan Indonesia Timur ini menyatakan, prestasi yang sukses diraih ini bukanlah akhir dari perjuangan. Tetapi, merupakan suatu rangkaian yang berkelanjutan dari ikhtiar mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan sanggup melayani masyarakat secara efektif dan efisien.  

“Prestasi ini, bukan hanya hasil kerja Bupati dan Wakil Bupati, melainkan hasil karya dari kita semua, baik ditingkat Eksekutif, Legislatif maupun seluruh selemen masyarakat di Kabupaten Bima,” tandas pemilik senyum manis, ramah, komunikatif, cerdas, pintar dan dikenal kaya akan kesolehan sosial ini (suka memberi).

Dinda menjelaskan, prestasi ini tentu saja memberi konsekwensi motivasi kepada pemerintah daerah beserta masyarakat untuk meningkatkan kualitas pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. Aspek-asepk dimaksud paparnya, tentu saja erat kaitannya dengan kreasi, inovasi, potensi dan daya dukung yang dibarengi dengan terbukanya ruang partisipasi aktif secara proporsional.

"Prestasi ini, juga bertujuan untuk mendorong pemerintah bersama masyarakat agar menemukan dan mengoptimalkan potensi yang ada sehingga dapat dikelola secara maksimal, terpadu dan berkesinambungan-guna memercepat usaha pembangunan masyarakat yang didukung dengan pendanaan yang representatif baik yang bersumber dari APBD maupun APBN,” terangnya.

Selain itu paparnya, juga bertujuan untuk memacu dan memotivasi supaya mengutamakan tertib  administrasi dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman, meningkatkan aktivitas dan kreativitas perangkat dalam membina masyarakat, meningkatkan pengelolaan keuangan, termasuk pendayagunaan dana pembangunan  agar lebih mendorong pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum guna mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Dinda menghimbau agar harmoni dan kepaduan yang ditopang dengan legitimasi utuh dari masyarakat dapat terus dipupuk dan dilestarikan sampai kapanpun. "Sehingga, ekspektasi (harapan) tentang prestasi serupa dapat ditingkatkan dengan harapan akan membawa membawa dampak nyata pada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan birokrasi guna terwuju visi-misi Bima RAMAH sebagaimana mimpi sekaligus cita-cita kita bersama,” harap Dinda. (Rizal/Buyung/Wildan/Nana/Gilang/AL)