Risau Tentang Izin Mendagri Soal Keberangakan Walikota dan Bupati Bima ke Prancis?, Ini Jawabannya!

Foto Bersama Walikota Bima, Ketua degranasda Kota Bima, Bupati Bima dan Sultan Bima Saat Tiba di Prancis (17/6/2019)

Visioner Berita Kota dan Kabupaten Bima-Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, Ketua Degranasda Kota Bima, Hj. Ellya Alwainy, Bupati Bima, H. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Sultan Bima, Muhammad Putera Ferriyandi, ST pada Senin (17/6/2019) telah tiba di Paris-Prancis. Keberadaan tokoh-tokoh penting sekaligus menjadi moment perdana bagi keempat Tokoh ini ke Eropa, yakni atas undang resmi dari pihak UNESCO dalam rangka mengikuti kegiatan kelas dunia selama dua hari.

Tiba di Paris-Prancis, keempat Tokoh penting tersebut bersama Wagub NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin, Bupati Sumbawa, Husni Djibril, B.Sc dan Bupati KSB, Dr. H. W. Musyafirin, MM yang juga sama-sama menerima undangan resmi dari UNESCO. Beberapa jam setelah tiba di Paris-Prancis, rombongan yang dipimpin oleh Wagub NTB ini langsung ikut pada moment kegiatan yang diselenggarakan oleh UNNESCO di Place de Fontenoy Paris-Perancis.

Khusus keberangkatan Walikota Bima, Ketua Degranasda Kota Bima, Bupati Bima dan Sultan Bima ke Paris-Prancis tersebut, juga mengundang diperbicangkan dan bahkan dinilai dirisaukan oleh segelintir oknum terutama di Media Sosial (Medsos). Oknum-oknum tersebut, di Medsos malah bertanya dalam rangka apa keempat Tokoh tersebut ke Luar negeri dan sudah mendapatkan izin resmi dari Mendagri atau sebaliknya.

Tak hanya itu, foto Walikota Bima dan Ketua Degranasda setempat yang hendak berangkat ke Paris-Prancis yang diambil dari arah belakang menggunakan camera amatir, pun telah beredar luas di Medsos karena diposting oleh oknum tertentu. Dan foto yang diposting oknum tersebut di Medsos, juga ditandai dengan pernyataan sekaligus pertanyaan yang dinilai sangat jauh dari actualitas dan informasi terlebih dahulu tentang tujuan utama Walikota Bima dan Ketua Degranasda setempat ke Paris-Prancis.

Catatan penting Visioner mengungkap, keberangkatan rombongan dari NTB tersebut ke Paris-Prancis tersebut tentu saja didahului oleh adanya undangan resmi dari UNESCO alias bukan sekedar jalan-jalan atau rekreasi yang menghabiskan anggaran negara (APBD 2 Kota dan Kabupaten Bima). Informasi actual dan bertanggungjawab terkait tujuan utama keberangkatan rombongan dari NTB ke Paris-Prancis ini, diperoleh Visioner melalui Kabag Humas Kota Bima, H. A. Malik, SP, M.Ap.

“Kita sudah memberikan penjelasan secara detail kepada orang-orang yang bertanya itu. Rombongan yang didalamnya juga ada Bupati Bima, dan Walikota Bima serta Ketua Degranasda ke Paris-Prancis yakni dalam rangka mengikuti kegiatan penting yang diselenggarakan oleh pihak UNESCO. Sementara izin resmi dari Mendagri tentang keberangkatannya, tentu saja semuanya telah dilengkapi. Rasionalnya, tidak mungkin Visa bagi pihak-pihak penting tersebut bisa diterbitkan tanpa didahului oleh adanya izin dari Mendagri,” tegas Malik, Senin (17/6/2019).

Inilah Moment Penting Yang Diselenggarakan Oleh UNESCO di Paris-Prancis Yang Dihadiri Oleh Berbagai Negara di Dunia (17/6/2019)

Malik menambahkan, karena undangan yang diterima oleh Pemerintah dalam kaitan itu bersifat resmi, maka resiko pembiayaan selama tiga hari mengikuti kegiatan di Paris-Prancis tentu saja ditanggung oleh APBD (SPPD ke Luar Negeri). “Karena kegiatan ini sifatnya resmi, tentu saja resiko pembiayaan terhadap rombongan dari NTB ke Paris-Prancis ini ditanggung oleh APBD,” terang Malik.

Malik kemudian menjelaskan, undangan resmi yang diterima oleh rombongan tersebut yakni dari Panitia Man and The Biosphere Programme-International Coordinating Council (MAB-ICC) UNESCO Sesi ke-31. “Khusus bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, moment ini sangatlah special. Karena, ini merupakan perdana bagi Pemkot Bima diundang untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh UNESCO ini. Maksudnya, sebelumnya hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya,” tandas Malik.

Lanjut Malik, Kegiatan ini merupakan kategori pertemuan antar Pemerintah (Intergovernmenttal Meeting) yang membahas soal Cagar Biosfer UNESCO.  program Cagar Biosfer UNESCO dan akan berlangsung selama tiga hari. “Moment tersebut ini mengagendakan beberapa hal-hal, seperti berbagai ancaman dunia terhadap sumber daya dan keberlangsungan kehidupan di dunia. Itu gambaran umunya,” ujar Malik.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu wilayah yang menjadi sasaran kegiatan ini. Salah satu agendanya akan menetapkan Cagar Biosfer Samota (Teluk Saleh, Moyo, dan Tambora) sebagai Cagar Biosfer Internasional yang memiliki nilai Ekologi, potensi Sumber Daya Alam (SDA), Ekonomi dan sosial Budaya serta kearifan lokal masyarakat di Wilayah SAMOTA yang berpeluang dikembangkan dan dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan.

Pada moment tersebut terang Malik, juga membahas tentang pengembangan Teluk Saleh, Moyo, Tambora (SAMOTA). “Pengembangan SAMOTA ini, tentunya akan berpengaruh pada pertumbuhan pariwisata yang ada di wilayah Pulau Sumbawa. Setelah penetapan SAMOTA sebagai Cagar Biosfer Internasional, maka secara tidak langsung telah membantu mempromosikan Pulau Sumbawa dan NTB pada umumnya di mata dunia. Program Pariwisata dan Perikanan, sangat bergantung pada persepsi dan penilaian Internasional, terutama yang berkaitan dengan kunjungan wisatawan mancanegara,” paparnya.

Malik mengakui, Kota Bima merupakan Kota Transit, dan Jasa yang dinilai memiliki kekuatan korelasi dengan pengembangan SAMOTA. “Kegiatan yang diselenggarakan di Paris-Prancis tersebut, merupakan salah satu peluang bagi masyarakat di Pulau Sumbawa, khususnya Kota Bima. Dan dengan kegiatan  yang berkorelasi dengan potensi dunia pariwisata ini, tentu saja menjadi salah satu motivasi bagi Pemerintah untuk membangun sekaligus mengembangkan potensi wisata,” tuturnya.

Malik menambahkan, agenda pertemuan ini disamping melakukan review progress dari MAB Programme juga membahas tentang rekomendasi riset pada tiap-tiap negara. Tak hanya itu, moment tersebut juga membahas tentang penyusunan proposal kerjasama bagi dalam skala regional dan Internasional. “Pada moment kegiatan penting ini pula, juga dilakukan assesment prioritas secara umum atas project-project yang akan dilaksanakan,” pungkasnya. (TIM VISIONER)