Antisipasi Corona, Dikes Kota Bima Ajukan Rp2,8 Miliar

Polres Bima Kota Masih Terus Melakukan Penyemprotan Disinfektan
Kegiatan Rapat Koordinasi Terpadu di Aula Rapat Kantor Walikota Bima, Jum'at (20/3/2020) Yang Dimpimpin Oleh Sekda Setempat, Drs. H. Muhtar Landa, MH
Visioner Berita Kota Bima-Kendati di NTB dinyatakan bahwa sampaid engan detik ini negatif Cobid-19, namun berbagai upaya untuk mengantisipasi. Hal itu mulai dari Provinsi, Kabupaten dan Kota di NTB. Salah satu upaya antisipasi yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Polres Bima Kota, yakni melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah ruangan pelayanan termasuk di rumah dinas anggota dan di Pospolsektor Kota yang berlokasi di sebelah barat lapangan Sera Suba-Kota Bima (20/3/2020).

Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pihak Polres Bima Kota dibawah kendali Kapolres AKBP Haryo Tejo, yakni melakukan poenyuluhan keliling menggunakan kedaraan operasional. Dalam kaitan itu, menghimbau kepada masyarakat agar menjaga jarak antara satu dengan yang lain, menghindari keramaian, cuci tangan baik sebelum maupun sesuadah beraktivitas dan lainya sebagai upaya mengantisipasi agar masyarakat Kota Bima tidak terjangkit oleh virus dimaksud. Upaya-upaya ini, teroantau masih dilakukan hingga saat ini.

Upaya-upaya sosialisasi tentang masalah yang satu ini, juga dilakukan oleh pihak Kodim 1608/Bima. Dalam kaitan itu, jajaran Kodim 1608/Bima melakukanya di berbagai wilayah, terutama di Kabupaten Bima. Pada moment tersebut, pihak TNI menghimbau agar masyarakat tetap waspada, tidak panik dan membiasakan diri dengan pola hidup sehat sebagaimana SOP untuk mengantisipasi virus corona. Upaya tersebut, dilakukan oleh pihak TNI pada Sabtu (21/3/2020)

Sementara pihak Dikes Kota Bima, selain melakukan pengawasan baik terhadap para pendatang dari luar Kota Bima maupun WNA, juga terus melakukan koordinasi dengan tim lainya guna mengantisipasi wabah virus yang satu ini. Dalam hal antisipasi hal tersebut, Dikes Kota Bima mengajukan anggaran sekitar Rp2,8 miliar untuk penanganan, pencegahan serta mengantisipasi wabah virus corona (covid-19).

Hal itu disampaikan Kepala Dikes Kota Bima,  Drs. Azhari M.SI saat Rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Muhktar Landa MH, terkait antisipasi wabah corona di aula Pemkot Bima, Jum’at (20/3/2020). “Untuk antisipasi corona di Kota Bima kita sudah ajukan anggaran Rp2,8 miliar,” jelasnya.

Azhari mengatakan anggaran Rp2,8 miliar yang sudah diajukan ke Sekretaris Daerah tersebut, nantinya akan digunakan untuk membeli kebutuhan alat pencegah dan antisipasi corona. Karena menurutnya, alat serta kebutuhan pencegah virus corona saat ini harganya sangat mahal, karena barangnya tidak ada alias langka di pasar. Seperti cairan disinfektan, masker, antiseptik serta peralatan pendukung lainnya. “Alat dan barangnya mahal dan langka, sehingga perlu anggaran yang banyak. Sebagai langkah antipasi,” katanya.

Jelasnya, anggaran yang diajukan itu nantinya juga akan digunakan untuk penanganan wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bima, yang hingga kini jumlah korbanya terus meningkat. Bahkan dalam waktu dekat lanjut Azhari, pihaknya diarahkan untuk menyemprot disinfektan dan fogging di tempat-tempat keramaian, fasilitas publik termasuk pasar yang jumlahnya 192 titik. “Dalam hal ini perlu persiapan. Termasuk tenaga, alat dan kebutuhan di lapangan,” terangnya.

Pada Rakor tersebut Azhari meminta semua lintas sektor, termasuk Lurah dan Camat untuk memberikan himbauan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing agar melaporkan apabila ada yang baru tiba di Kota Bima. “Kami tidak ingin soal corona ini hanya menjadi tanggungjawab Dikes saja. Semua sektor juga membantu, terutama Camat Lurah se Kota Bima. Tugasnya adalah melaporkan ada warganya yang baru tiba di Kota Bima usai berpergian ke luar negeri dan daerah yang terjangkit corona,”imbuhnya.

Sementara Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhktar Landa MH, mengakui Dikes Kota Bima mengajukan anggaran Rp2,8 miliar untuk antisipasi dan pencegahan virus corona di Kota Bima.
“Anggarannya baru diajukan, namun belum kita setujui,” katanya.

Upaya Penyemprotan Disinfektan Oleh Pihak Polres Bima Kota di Polsubsektor di Sebelah Barat Lapangan Sera Suba Kota Bima (20/3/2020)
Ia mengaku anggaran yang diajukan tersebut juga belum bisa diputuskan karena alasan kondisi keuangan daerah menipis. Sedangkan anggaran dana tak terduga di BPBD Kota Bima, diakuinya masih tersisa sekitar Rp500 juta. “Angka miliaran rupiah yang diajukan itu tentu terlalu besar, kemungkinan hanya ratusan juta yang disanggupi. Sebab, kebutuhan untuk membeli semprot, antiseptik, termogran, alat pelindung diri, jas hujan dan masker tenaga medis di lapangan juga dibutuhkan,” terangnya.

Selain mengantisipasi virus corona, Sekda meminta Dikes untuk juga mengantisipasi dan menangani kasus DBD. Pasalnya wabah yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegpyti itu, juga telah meresahkan warga Kota Bima pasca adanya yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. “Meski di Bima belum ada warga yang terjangkit virus corona, namun kita harus mengantisipasinya. Walikota juga berharap DBD dan Corona bisa ditangani dan diantisipasi secara terpadu,” tuturnya.

Liputan langsung sejumlah awak media pada moment Rapat Koordinasi tersebut juga melaporkan, pihak Dikes Kota Bima menghimbau kepada seluruh keluarga Bima dan Dompu yang ada di luar daerah dan bahkan di luar negeri agar saat ini menunda rencana kepulanganya ke kampung halamanya masing-masing. Tujuanya, lebih kepada meringankan beban Tim Terpadu di dalam melakukan pemantauan.

Sebab, seiring dengan kelancaran arus transportasi baik melalui udara maupun darat maka jumlah warga yang pulang ke Bima dan Dompu juga diakui banyak. Pihak yang diminta untuk menunda rencana pulang ke Bima dan Dompu tersebut, khususnya yang sampai sekarang masih berdomisili di wilayah-wilayah yang diduga terjangkit di Indonesia maupun di luar negeri.

Dan pada moment itu pula, dihimbau agar berbagai elemen masyarakat terutama pihak media massa agar lebih selektif menyampaikan informasi kepada publik. Maksudnya, sebelum pihak berwenangan memberikan penjelasan lebih akurat terkait hal-hal teknis tentang penanganan Covid-19, pihak media dan pihak manapun dilarang keras untuk mendahuluinya. Sebab, tingkat keresahan masyarakat yang sangat tinggi saat ini, lebih disebabkan oleh tersebarnya informasi yang simpang siur dan bahkan tidak jelas sumbernya, serta tidak valid. Kendati demikian, masyarakat juga diminta agar tidak panik.

Pada sisi lainya, berbagai pihaknya juga menyatakan apresiasi dan bahkan terimakasihnya kepada Polda NTB yang mengambil langkah cepat terhadap isu Hoax yang berkembang di Media Sosial (Medsos). Langkah-langkah nyata yang diambil oleh pihak Polda NTB tersebut, yakni meblokir akun-akun penyebar Hoax tentang Covid-19 dan keberhasilanya di dalam menangkap pelakunya. Tak hanya itu, berbagai pihak tersebut juga terus mendorong Polda NTB untuk terus melakukan pemantauan dengan menggunakan polisi cyber. Sebab, isu-isu Hoax tersebut diakui sangat meresahkan masyarakat, khususnya di NTB. (TIM VISIONER)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.