Pemprov Alokasikan Rp36 Miliar untuk Beasiswa NTB

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH, MH.
Visioner Berita Mataram NTB-Pemprov NTB sedang merancang Peraturan Gubernur (Pergub) tentang program beasiswa NTB. Tahun 2020 ini, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp36 miliar untuk program beasiswa NTB.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH, MH., yang dikonfirmasi usai pembahasan Rancangan Pergub tentang program beasiswa NTB, di Kantor Gubernur, Kamis, 9 Januari 2020 mengatakan sedang dibuat Pergub yang akan menjadi landasan hukum untuk program beasiswa NTB. Namun Rusman tak menjelaskan secara detil Rancangan Pergub tersebut. “Secara detilnya Biro Hukum. Pergub tentang bagaimana beasiswa itu,” katanya.
Rusman menyebutkan tahun 2020, anggaran untuk program beasiswa NTB sekitar Rp36 miliar. Pergub yang sedang dibuat nantinya akan menjadi payung hukum pelaksanaan program beasiswa NTB tersebut. “Anggarannya 2020 sekitar Rp36 miliar kalau ndak salah. Untuk beasiswa saja. Lain kalau anggaran untuk  rumah bahasa,” katanya.
Pemprov melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB menargetkan pengiriman mahasiswa ke luar negeri pada 2020 maksimal sebanyak 400 orang. Sementara, untuk program rumah bahasa direncanakan kuota pesertanya meningkat dua kali lipat menjadi 1.200 orang dibandingkan 2019.
Direktur LPP NTB, Irwan Rahadi, M.Sc yang dikonfirmasi Suara NTB, belum lama ini  mengatakan bahwa memang secara detil jumlah anak-anak muda NTB yang akan dikirim kuliah ke luar negeri belum diputuskan.
Namun, berdasarkan distribusi jurusan yang dibuat, maksimal jumlahnya sekitar 400 orang. Menurutnya, jumlah mahasiswa NTB yang dikirim belajar ke luar negeri tergantung kesiapan dana juga. Anggaran yang tersedia 2020 bisa mengakomodir berapa orang sampai dia menyelesaikan studinya di luar negeri. Irwan mengatakan kuota untuk masing-masing jurusan akan merata. Sehingga ia memperkirakan ada sekitar 100 – 400 mahasiswa NTB yang dapat dikirim ke luar negeri. Dengan negara tujuan studi seperti Malaysia, Ceko, Polandia.
Untuk tujuan Malaysia, akan dibuka untuk jurusan ilmu sosial, hukum dan agama. Sehingga anak-anak NTB lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam baik IAI maupun UIN dapat diakomodir dalam program beasiswa NTB. “Prinsip yang kami pakai sekarang pemerataan. Jadi semua prodi itu sekarang dia merata jumlahnya. Kemudian kita buka segmen-segmen baru seperti ilmu hukum, sosial, agama. Itu untuk mengakomodir alumni UIN dan perguruan tinggi keagamaan,” katanya.
Irwan mengaku optimis target pengiriman 1.000 mahasiswa ke luar negeri akan mampu dicapai sampai 2023 mendatang. Bahkan, ia mengatakan tahun kedua pemerintahan Zul – Rohmi pada 2020, lebih dari 50 persen target tersebut akan dicapai. Mengenai program rumah bahasa, Irwan mengatakan tahun 2020 akan kembali dilaksanakan. Hasil koordinasi dengan Dinas Dikbud NTB, bahwa memang sudah dianggarkan pada 2020. Namun ia tidak mengetahui seberapa besar anggaran yang disiapkan Dinas Dikbud untuk program rumah bahasa. Tetapi informasi yang diperoleh, jumlahnya bertambah.
Irwan mengaku sudah dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan program rumah bahasa tahun 2019. Dimana, program rumah bahasa durasinya agak panjang sampai enam bulan. Tahun depan, durasinya akan dipadatkan menjadi 2,5 bulan dengan menambah jamnya pelaksanaannya. Dengan menambah jam dan memadatkan durasinya, maka akan lebih banyak peserta rumah bahasa yang dapat diakomodir. Jika sebelumnya 600 orang, maka tahun depan diharapkan menjadi 1.200 orang.
Selain soal durasi, pihaknya berharap dari sisi fasilitas disiapkan kantor permanen di Dinas Dikbud kabupaten/kota. Karena program kerjasama antara Dikbud dengan LPP ini menggunakan fasilitas sekolah selama ini. Sementara, fasilitas itu masih banyak yang digunakan untuk aktivitas lain. Bahkan, adanya aktivitas lain seperti latihan drum band di suatu sekolah juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran di rumah bahasa. “Ke depan, kalau memungkinkan eksekutornya dari Dinas Dikbud ini ada ruangan khusus yang bisa disiapkan untuk program rumah bahasa. Kalau bisa, di setiap kabupaten/kota ada kantor rumah bahasa di Dinas Dikbud,” katanya.(TIM VISIONER)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.