Keberhasilan Pemkab Bima Pertahankan Predikat WTP

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, (Tengah), Wakil Bupati Bima Drs Dahlan M.Noer, Inspektur H.Abdul Wahab Usman SH, M.Si,. Kepala BPPKAD Ade Linggi Ardi, SE, ketua DPRD M.Putra Feriyandi S Ip.
Visioner Berita Kabupaten Bima-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019. Penyerahan LHP tersebut dilakukan secara bersamaan dengan Kabupaten Dompu dan kabupaten Lombok Tengah.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA pada Acara serah terima secara virtual laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 di ruang Rapat Bupati Bima. Jum’at (29/5/2020).

Pada momen tersebut turut hadir Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE,  Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, M.Pd, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Putera Ferryandi, S.IP, Sekretaris Daerah, Drs. H.M. Taufik HAK, M.Si, Inspektur Kabupaten Bima, H. Abdul Wahab Usman, SH, M.Si dan  Kepala BPPKAD, Adel Linggi Ardi, SE.

Usai prosesi penyerahan LHP tersebut, Bupati Bima mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kepala BPK dan tim pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan selama 30 hari tahap I yang kemudian dilanjutkan lagi 30 hari pada tahap II meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Atas semua catatan dan temuan pemeriksaan, nantinya akan ditindaklanjuti oleh jajaran terkait. Ke depan Pemerintah Kabupaten Bima akan terus berusaha meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga kesalahan akan dapat dikurangi dan tidak terulang kembali,” ungkap Umi Dinda sapaan akrab Bupati Bima.

Sementara Kepala BPK Perwakilan NTB Heri Purwanto dalam sambutannya mengharapkan agar hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan manajemen keuangan masing-masing pemerintah daerah.(FAHRIZ)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.