Pemkab Bima Siapkan Dana 2 Miliar untuk Perbaikan Jalan, Pendemo Justeru Ngotot Ingin Pulang Dengan Alat Berat
Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M.Nur, Didampingi Sekda dan Kapolres Bima Saat Menemui Massa Aksi di Depan Kantor Bupati Bima, Selasa (30/6/2020). |
Visioner
Berita Kabupaten Bima-Usai menginap di depan kantor Pemkab
Bima, Senin kemarin (29/6/2020) sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam
gerakan Aliansi Rakyat Langgudu Selatan mendatangi Kantor Pemkab Bima. Ratusan
massa Aliansi Rakyat Langgudu kembali melanjutkan aksi demonstrasi hari ke-dua,
Selasa (30/6/2020) menuntut poin yang sama yakni tagih janji Politik IDP-Dahlan
(Bupati-Wabup Bima red) 2015 silam untuk memperbaiki jalan lintas Langgudu
selatan yang tak kunjung direalisasikan.
Dalam aksinya massa
juga membawa poster dengan berbagai tulisan dan tuntutan. Serta mengibarkan bendera merah putih. “Kami mau
Bupati Bima, secepatnya melakukan perbaikan jalan yang ada di wilayah Langgudu
Selatan,” ujar Korlap Aksi, Rifkan, Selasa 30/6/2020).
Untuk diketahui, massa
aksi Aliansi Rakyat Langgudu adalah gabungan dari empat Desa di Langgudu
wilayah selatan. Pantauan langsung visioner, bahkan Kepala Desa juga ikut
bersama warga mendatangi kantor Pemkab Bima.
Korlap aksi Mahbud
dalam orasinya meminta Bupati dan Wabup
Bima untuk segera hadir menemui massa aksi terkait janji yang telah mereka
ucapkan 2015 silam. “Janji harus ditepati, jangan kibulin rakyat dengan
memberikan harapan palsu, Bupati dan Wakil Bupati segera hadir memberikan
jawaban yang pasti terkait perbaikan jalan yang pernah diucapkan dulu,”
tegasnya.
Setelah beberapa saat
melakukan orasi, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M.Nur didampingi Sekda dan
Kapolres Bima pun hadir menui para demonstaran. Dalam kesempatan itu, Wabup
berjanji menyiapkan alat berat untuk dikirim ke Langgudu dan dikerjakan secara
bertahap dari ABPD 2020 senilai 2 milyar sampai tahun berikutnya, bahkan
anggran itu pun telah disepakati oleh DPRD Kab. Bima. “Jalan lintas Langgudu
selatan akan menjadi skala prioritas untuk dikerjakan melalui APBD 2020 sampai
tahun selanjutnya,” jelas Wabup.
Namun, negosiasi yang
berlangsung belasan menit itu, rupanya tidak ada titik temu antara massa aksi
dengan Pemkab Bima. Sebab Warga Langgudu ingin pulang dengan alat berat untuk
pengaspalan jalan yang dimaksud, bukan janji anggaran.
“Kami ingin alat berat
untuk pengaspalan jalan di Langgudu Selatan, bukan janji anggran 2 milyar ini.
Jikalau pun dianggarkan untuk pekerjaan jalan, paling banter hanya 100 meter.
Sementara jalan Lintas Langgudu Selantan itu kisaran 7 kilo meter,” tegas
Korlap aksi Mahbud.
Lantaran tidak ada
titik temu, massa aksi tetap ngotot ingin pulang dengan alat berat, mediasi pun
gagal dan Wabup meninggalkan lokasi aksi. Para pendemopun tetap melanjutkan
orasinya di depan Kantor Pemkab Bima.
Kadis PUPR Kabupaten Bima, Ir. H. Nggempo, MT. |
“Insya Allah Pemkab
Bima tidak menutup mata, setiap tahun tetap kita atensi. Hanya saja kita
sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkap Arif kepada visioner,
Selasa (30/6/2020).
Ia mengaku, menyikapi
tuntutan massa aksi Kadis PUPR sudah melakukan konsultasi dan komunikasi dengan
Ketua Tim TAPD Pemkab Bima, Drs. HM Taufik HAK (Sekda, red). Hasilnya, dalam
APBD Perubahan 2020 nantinya akan dianggarkan dana sebesar Rp2 Milyar untuk
perbaikan infrastruktur jalan di Langgudu Selatan.
“Jadi, dalam konsultasi
itu disepakati Pemerintah akan siapkan anggaran Rp2 Milyar melalui APBD
Perubahan nantinya. Meski belum maksimal, yang terpenting anggaran ini
digunakan agar akses jalannya tidak terputus dulu,” jelasnya.
Ia menjelaskan akses
jalan Langgudu Selatan khususnya Karampi-Pusu dengan panjang sekitar 30 Km,
mulai dibuka sejak tahun 2016 silam oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti
Putri, SE. Salah satu tujuannya adalah untuk membuka keterisolasian wilayah.
“Aksesnya memang dibuka
sejak tahun 2016 silam, sampai ke Sido wilayah Utara dan ke Pusu bagian Selatan
ke Pusu. Yang tanjakan kita ratakan, kemudian tahun berikutnya kita buatkan
jembatan. Jadi tiap tahun tetap kita atensi, hanya saja kita sesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah. Secara bertahaplah,” pungkasnya. (FAHRIZ)
Tulis Komentar Anda