Hindari Praktek Mafia Sengsarakan PMI di LN, Negara Hadirkan Jalur Formal Yang Menjamin Keamanan dan Kenyamanan

Direktur PLPB Kawasan Asia Afrika pada BP2MI, Brigjend Pol Adeni Muhan Daeng Pabali

Visioner Berita Kota Bima-Penderitaan hingga kematian Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dikirim secara ilegal oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab (mafia) ke Luar Negeri (LN) khususnya di Timur-Tengah (Tim-Teng) selama ini, diakui sebagai fakta tak terbantahkan. Dan sampai sekarang, beragam praktek ilegal yang menyengsarakan para PMI tersebut mulai dari soal fisik hingga ke psikis pun diakui masih saja terjadi.

Oleh karenanya, Negara hadir untuk memproteksi sekaligus menjamin tentang keamanan, keselamatan, kesejahteraan hingga soal nasib serta keberlangsung masa depan para PMI di berbagai Negara di LN. Dan dala kaitan itu, Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah menyediakan sarana yang paling tepat untuk hal itu yakni melaluirekrutmen PMI di berbagai Negara di LN melalui jalur formal.  

Lebih jelasnya, Pemerintah menyediakan sarana yang menjanjikan di seluruh aspek kehidupan bagi TKI tersebut sebagai upaya paling efektif memangkas praktek-praktek mafia seperti yang selama ini membuat para PMI di sejumlah Negara di LN menderita mulai dari soal pendapatan, kesejahteraan hingga masalah besar yakni kematian tak terurus.

Demikian ditegaskan oleh Direktur PLPB Kawasan Asia Afrika pada BP2MI, Brigjend Pol Adeni Muhan Daeng Pabali baik dalam sambutanya maupun kepada sejumlah Awak Media di Kantor BLKLN milik PT Citra Putra Indarab di jalan Gajah Mada Kota Bima, Rabu sore (18/5/2022).

Moment tersebut juga dihadiri oleh Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE beserta jajaranya, Kadisnakertrans Kabupaten Bima serta jajaranya, Kadisnaker Kota Bima, Ir. H. Tafsir A. Majid dan jajaranya, Ketua BMMB Jakarta, H. Syarif Hidayatullah, SH, MH, Ketua AMBI Jakarta, Yusril, sejumlah Direktur dan Staf pada BP2MI, TNI, Polri dan lainya.

“Berbagai bentuk penderitaan hingga kematian yang dialami oleh PMI di sejumlah Negara di LN selama ini adalah nyata adanya. Peristiwa miris tersebut dipicu oleh praktek-praktek mafia dari oknum-oknum tak bertanggungjawab melalui pengiriman PMI secara ilegal (ilegal tracking). Oleh karenanya, kini Negara hadir untuk memangkas hal itu. Cara paling efektif yang dilakukan oleh Negara dalam kaitan itu, yakni mulai dari peemtif, prefentif hingga represif terhadap oknum-oknumtertentu yang melakukan ilegal traficking,” tegasnya.

Berbagai bentuk proteksi yang dilakukan oleh Negara guna memangas praktek-praktek mafia yang menyengsarakan para PMI di sejumlah Negara di LN tersbut, diakuinya dilakukan oleh pihaknya mulai dari hulu ke hilir. Guna mendukung hal tersebut imbuhnya, maka keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia adalah hal yang sangat penting.

“Sebab, pihak Pemda lah yang paling mengetahui mulai dari proses rekrutmen Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga berangkat ke Negara tujuan untuk menjadi PMI. Dan dalam kaitan itu pula, seluruh Pemda di Indonesia memiliki perangkat mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga ke wilayah Kabupaten dan Kota,” terangnya.

Mulai hari ini dan seterusnya, keberangatan PMI ke Negara tujuan di LN baik untuk hari ini maupun seterusnya maka wajib diketahui oleh pihak Pemda di seluruh Indonesia. Hal penting tersebut diakuinya memiliki tujuan yang sangat penting. Yakni untuk mengetahui apakah pengiriman PMI ke Negara tujuan di LN oleh pihak terkait dilakukan secara legal atau sebaliknya (ilegal).

“Dengan cara itu pula tentunya pihak Pemda di Indonesia bahwa PMI itu mau kemana, sepeti apa proses dan mekanisme yang telah dilewatinya dan siapa pula yang memberangkatkanya. Dan dalam kaitan itu pula, pihak Pemda di seluruh Indonesia juga harus bekerjasama dengan aparat baik TNI, Polri maupun pihak Imigrasi dan lainya,” paparnya.

Namun jika masih ditemukan adanya praktek ilegal traficking terhadap PMI dimaksud, maka berbagai upaya harus dilakukan. Yakni mulai dari edukasi, pembinaan hingga dirposes secara hukum. Seperti kasus yang belum lama ini terjadi di Provinsi Jawa Barat (Jabar), ada oknum yang sudah dihukum. Yang bersangkutan dihukum karena mengirim PMI ke Negara tujuan secara ilegal, diimingi dengan gaji besar dan sebagainya. Namun kenyataanya, justeru tidak seperti yang diharapkan oleh PMI yang dikirimnya secara ilegal tersebut.

“Maka untuk itulah Negara hadir demi kepentingan masyarakat. Dan berangkat dari peristiwa pahit yang telah dialami oleh PMI yang dikiri ke LN secara ilegal selama ini, kami hadir di berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan edukasi, sosialisasi dan hal pentingnya demi nasib, masa depan dan keberlangsungan para PMI di berbagai Negara di LN. Tetapi yang pasti, pengiriman PMI ke LN dengan cara ilegal adalah masalah besar yang harus dipangkas hingga ke akar-akarnya. Sementara cara yang paling aman-nyaman bagi PMI ke Negara-Negara tujuan di LN adalah melalui jalur formal yang sudah disediakan oleh Pemerintah,” tegas Jenderal Polisi Bintang Satu-berbadan jangkung kelahiran Makasar-Sulawesi Selatan (Sulsel) ini.  

Sekali lagi, Brigjend Pol Adeni Muhan Daeng Pabali kembali menegaskan bahwa cara paling efektif untuk menghentikan prakte-praktek mafia tersbut tentu saja membutuhkan keterlibatan seluruh Pemda di Indonesia maupun dari stakeholder lainya, termasuk Disnakertrans dan UPT-UPT yang ada di seluruh Daerah di Indonesia.

“Para pihak tersebut harus mampu melakukan pendeteksian semaksimal mungkin. Dan upaya pendeteksian tersebut harus dilakukan sejak dini. Jika hal tersebut bisa dilakukan, tentu saja-saja beragam praktek ilegal yang diperankan oleh para mafia dimaksud. Intinya, pengalaman pahit yang dialami oleh para PMI yang dikirim ke LN secara ilegal selama ini harus dijadikan sebagai pengalaman paling berharga untuk kita semua. Untuk ke depan, hal tersebut tidak boleh terjadi lagi. Dan salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk memangkas hal itu adalah ketegasan dan keberanian kita bersama. Sebab, target kita yang paling mulia adalah menyelamatkan para PMI di Luar Negeri,” desaknya.

Kepada masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di LN, ditegaskanya agar tidak mudah terpancing oleh berbagai pola dan strategi serta iming-iming menjanjikan dari para mafia tersebut. Sebaliknya, tentu saja akan berhadapan dengan masalah besar, mulai dari soal hukum, penderitaan secara fisik maupun psikis hingga kematian yang tidak terurus.

“Kitaharus belajar dari pengalaman pahit yang selama ini terjadi.Selama ini yang sengsara bukan saja para PMI yang dikirim secara ilegal ke LN. Tetapi juga berdampak buruk kepada psikologis keluarganya di berbagai daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, maka ikuti jalur formal yang telah disediakan oleh Pemerintah. Dan dengan cara itu pula, maka PMI akan aman, nyaman, serta menjamin kesejahteraan baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya,” urainya.

Diakuinya pula, minat PMI ke berbagai Negara Tujuan di LN melalui jalur formal tersebut kian hari kian tinggi. Ditanya tentang harapan masyarakat NTB agar pihak BP2MI bisa merekrut CPMI asal NTB khususnya Bima dan Dompu sebanyak 100 orang per bulanya, dijelaskanya bahwa hal itu merupakan bagian dari perencanaan dari Pemerintah RI untuk membuka peluang dengan sebesar-besarnya.

“Tentunya sekarang ini, yang baru terbuka adalah dari Korea Selatan dan Jepang. Dan tentu juga ada beberapa Negara di Eropa lainya yang akan disiapkan seperti ini. Sekarang Negara tidak maupu memberangkatkan PMI kita ini ke Negara-Negara tujuan di LN tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan, komunikasi, bahasa dan keterampilan. Karena dengan hal itu pula, maka para PMI tersebut mampu bekerja pada sektor apa saja dibutuhkan oleh Negara tujuan di LN,” pungkasnya. (TIM VISIONER)