Refleksi Indah Dinda-Dahlan Dalam Mewujudkan Visi Bima RAMAH

***Juga Bagian Dari Maknai Kemerdekaan RI***

Dinda-Daclan Dalam Bingkai Kerjasama Yang Baik dan Saling Mendengarkan (Dok.Sepcial:Visionerbima.com)

Tercatat sudah lebih dari tiga tahun lamanya Bupati-Wakil Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Puti, SE-Drs. H. Dahlan M. Noer memimpin daerah dan masyarakatnya. Terlepas dari masih ditemukan adanya kekurangan atas kepemimpinan keduanya, namun diakui tak esdikit prestasi yang ditorehkannya baik di bidang pembangunan fisik maupun non fisik. Pemindahan Ibukota kabupaten Bima dari Kota Bima ke Kecamatan Woha dan menjawab kebuthan pembangunan fisik melalui APBD 2 Kabupaten Bima yang salah satunya di wilayah Kecamatan Parado, di Kecamatan Lambu dan lainnya pun menjadi bagian dari torehan sejarah keberhasilan Pemerintahan yangdikendalikan oleh Dinda-Dahlan.

Tak hanya itu, membebaskan Kabupaten Bima dari penyanderaan Disclamer terkait pengelolaan keuangan daerah yang sudah sekian lama terjadi menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pun diakui sebagai kesukses spektakuler yang diukir oleh Pemerintahan Dinda-Dahlan. Seabrek piagam penghargaan atas prestasi di berbagai bidang yang diterima oleh Pemerintahan Dinda-Dahlan, tentu saja bukan diperoleh begitu saja. Tetapi, semuanya diawali oleh penilaian Nasional atas kinerja nyata yang dikemas dalam prestasi terbaiknya.

Kian minimnya kejadian perkelahian antar kampung di sejumlah wilayah di Kabupaten Bima, juga tercatat sebagai bentuk perhatian nyata Pemerintahan Dinda-Dahlan yang diback-up oleh aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Pada sesi kesolehan sosialnya, Dinda-Dahlan merupakan dua sosok Pemimpinn yang nyaris tak pernah alpa. Salah satunya memberikan bantuan secara pribadi kepada warga yang didera oleh penyakit berat maupun ringan.

Keduanya pun kerap hadir mengunjungi warga yang sakit di RSUD Bima. Bukan itu saja, Dinda-Dahlan juga nyaris tak pernah melewati undangan pernikahan warga di berbagai wilayah baik dekat maupun jauh jika diundang. Dan catatan penting lainnya, Dinda-Dahlan pun diakui tidak masuk dalam kategori pemimpin yang otoriter dan diktator alias menggunakan tangan besi. Berbagai kritikan berbasiskan data pun dijawabnya dengan baik. Namun seiring dengan hal itu, Dinda-Dahlan kerap diserang oleh segelintir oknum. Tetapi, Dinda-Dahlan terlihat selaku menjawabnya dengan kepala dingin, dan ada pula yang digiring pada proses hukum karena dianggap sudah melampaui batas kewajaran.

Dibalik prestasi yang diraih oleh Dinda-Dahlan, namun masih ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapinya serta membutuhkan kinerja kongkriet dan kolektif. Yakni kekurangan air di berbagai wilayah, gundulnya hutan yang mengancam akan kembalinya banjir bandang di sejumlah wilayah, anjloknya harga garam serta tidak menentunya harga komoditi yang antara lain jagung dan bawang merah. Tak hanya itu, pembangunan sejumlah jembatan dan perbaikan jalan raya di sejumlah wilayah juga masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemerintahan Dinda-Dahlan. PR lain bagi Dinda-Dahlan di sisi kepemimpinannya, juga terkait dengan pengembangan dunia wisata di Kabupaten Bima yang sampai saat ini dinilai belum disentuh secara maksimal.

“Tanamkan komitment keikhlasan sebagai nafas pengabdian; mampu mengarifi keterbatasan menjadi sebuah kesederhanaan yang tersyukuri, memetik semangat juang tiada henti serta peka terhadap sesama sehingga tumbuh kasih untuk saling berbagi perhatian”-demikian seuntai kalimah hikmah penuh makna yang pernah penulis petik dari Bupati Bima, seorang Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. Politisi Partai Golkar ini merupakan perempuan muda bersahaja yang telah takdirkan menjadi ibu sekaligus seorang pemimpin bagi Dou Labo Dana Mbojo (Bupati Bima).

Sebagai seorang ibu,  Politisi sekaligus wanita pertama yang menjadi Bupati di Indonesia bagian timur ini pun dinilai telah menjadi “Madrasah” nan elok berimbun hikmah, tempat generasi merangkai sebaran keluhuran pekerti, mempelajari cinta dan kekuatan serta kesanggupan untuk menundukkan kerasnya tantangan hidup.

Sebagai seorang pemimpin, terpilihnya Hj. Indah Damayanti Putri, SE sebagai Bupati Bima dan Drs. H. Dachlan M. Noer sebagai Wakil Bupati Bima Periode 2016-2021 melalui rangkaian pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima merupakan sebuah cerminan betapa secara dominan masyarakat Kabupaten Bima telah dewasa dalam menerima dan mencerna kebaruan paradigma demokrasi politik di tengah masih lekatnya nuansa istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya.

Masyarakat Kabupaten Bima telah berhasil mengkolaborasi secara utuh antara kecintaannya pada aspek sejarah dan cultur serta kepanutan pada aspek yuridis dan hakikat demokrasi modern. Kecintaan pada aspek sejarah dan cultur serta kepanutan pada aspek yuridis dan hakikat demokrasi modern sebagaimana dideskripsikan, terefleksi nyata dari tetap terjaganya stabilitas dan soliditas daerah mulai dari awal proses hingga akhir penyelenggaraan pesta demokrasi.

Eksistensi diri politisi yang akrab disapa Umi Dinda ini (Hj. Indah Damayanti Putri, SE) membawa hikmah krusial dalam merajut ikatan emosional dan cultural antara dirinya dan masyarakat Kabupaten Bima; ditambah pula dengan seaneka proses pemantapan strategi dan kepahaman politik yang diperolehnya sebagai isteri seorang Bupati serta keluhuran hatinya yang selalu menyatu dan membantu, menjadikan Umi Dinda semakin dikenal dan diakui kompetensi dan kapabilitas serta kepekaan sosialnya.

Janji Allah sungguh tak akan terpungkiri; di balik suatu cobaan niscaya akan tersua hikmah yang memuliakan apabila dihadapi dengan sabar dan penuh ketawakkalan. Di tengah kebahagiaan karena Allah kembali menganugerahi seorang Putra, Allah juga memberi cobaan nan amat besar, Suami tercinta meninggal dunia di penghujung masa jabatannya sebagai Bupati Bima.

Dalam suasana duka yang tidak hanya dirasakan oleh keluarga dan kerabat dekat namun menohok kesedihan dan rasa kehilangan pada Dou Labo Dana Mbojo, sang Ibu Muda tetap tegar dalam menghadapi cobaan dan tidak menyiakan waktunya untuk larut dalam kesedihan bahkan semakin mempererat ikatan bathin dengan masyarakat yang telah dipandangnya sebagai keluarga sejati.

Seiring perjalanan waktu, benih – benih kemuliaan dan kecakapan diri kian tumbuh, merekah indah ibarat bunga yang bersemi di taman hati masyarakat, tertatap dan menuai cinta serta simpati yang akhirnya mewujud dalam sebuah harapan kiranya Umi Dinda berkenan melanjutkan risalah juang sang suami tercinta.

Bagi Umi Dinda sendiri, melanjutkan pengabdian suami tercinta dan menyambut harapan masyarakat adalah suatu kewajiban yang tak mengenal kekhususan posisi atau jabatan; apalagi posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima utusan Partai Golkar sudah amat cukup untuk dijadikan wasilah menjuangi harapan dan hajat hidup masyarakat.

Hal terindah lainnya yang juga menjadi pemantik emphaty adalah kasih dan bhakti sang putra tercinta, Muhammad Putera Ferryandi (Dae Yandi) yang tiada kenal lelah mendampingi dan mensupport perjuangan ibundanya (Umi Dinda) bahkan tampilnya Dae Yandi membawa nuansa tersendiri, seakan menyemai kembali kenangan dan kecintaan rakyat terhadap Almarhum Ayahandanya (Dae Ferry).

Dae Yandi sungguh mewarisi kharisma, tutur dan gerak laku Dae Ferry, tak heran ia disambut dengan airmata kecintaan, kasihsayang dan rangkaian do’a dari rakyat. Tanggal 17 Pebruari 2016 merupakan momentum yang monumental dan tertoreh sebagai catatan terbaru dalam sejarah kepemimpinan daerah bahkan sampai ke wilayah Indonesia Timur.

Seiring perjalanan waktu, bertopang kebersamaan yang hakiki dengan masyarakat serta ketulusan harapan untuk melangkah maju, Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. H. Dahlan M. Nor nampak kian bertabur gemilang prestasi.

Rangkaian tahun kepemimpinan, perkonomian masyarakat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima berada pada kisaran 5,12 persen dan  menjadi 5,98 persen pada tahun 2017 dan kemudian meningkat menjadi 6,02 persen pada tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Bima sudah berjalan sesuai dengan rencana, dimana sektor pertanian memberikan kontribusi PDRB sebesar rata-rata 44,26 persen.

Angka kemiskinan terus mengalami penurunan yang pada tahun 2016 berada pada kisaran 15,31 persen dan mengalami penurunan sebesar 15,10 persen tahun 2017 dan menjadi 14,84 persen tahun 2018. Penurunan ini tidak terlepas dari upaya semua pihak dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran yang tepat melalui peningkatan kapasitas SDM, penciptaan  penumbuhan Wirausaha Baru (WUB), penciptaan lapangan kerja baru, dan pemberdayaan ekonomi kreatif berjalan optimal.

Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 berada pada angka 63,48 menjadi 64,15 pada tahun 2016 dan terus mengalami peningkatan menjadi 65,01 di tahun 2017 serta berada pada 65,66 ditahun 2018.

Kemampuan mengelola pemerintahan baik dari aspek penganggaran hingga implementasi program kian menampakkan kemapanan. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bima secara berturut-turut berhasil meraih dan mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdengan predikat  B, meningkat satu tingkat dibanding tahun 2017 dengan predikat CC dari Kementerian PAN & RB Republik Indonesia.

Dalam aspek kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) perangkat daerah, juga mengalami peningkatan level maturitas (kematangan) SPIP dari level 2 menjadi level 3. Penilaian ini mengandung makna bahwa pelaksanaan program pembangunan telah menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil.  

Kesehatan sebagai  salah satu bidang yang mengakomodasi hajat hidup, Pemerintah Kabupaten Bima juga tidak luput dari torehan prestasi dan penghargaan. Piagam penghargaan dan ucapan terima kasih atas keberhasilan pembangunan 8 Puskesmas perbatasan dan daerah tertinggal sesuai prototype  tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan RI dan Juara I Dokter Teladan Tingkat Provinsi NTB dan Juara VII Tingkat Nasional A.n dr. Rolanda Gistenang (Dokter Puskesmas Langgudu); penghargaan Pramesti dari Kementerian Kesehatan RI. 4 penghargaan lainnya juga diperoleh Kabupaten Bima; Kinerja pelayanan kesehatan khususnya Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Bima mendapatkan apresiasi pemerintah Provinsi NTB. melalui Penyerahan empat Penghargaan sebagai Perangkat Daerah “Berkinerja Terbaik” Piagam penghargaan Kabupaten di NTB  yang berkinerja terbaik pada 4 program di NTB.

Yakni  menurunan kasus Malaria,  penurunan kasus penderita kusta  peningkatan kinerja penanganan penyakit Diare dan Hepatitis serta keberhasilan melakukan kegiatan surveilen yaitu melaporkan semua kejadian penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB ) dengan menerapkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) setiap mingguan dengan indikator 100 persen Puskesmas melaporkan tepat waktu setiap hari Senin melalui perigatan dini yang direspon kurang dari 24 jam.

Pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Bima meraih banyak torehan prestasi, antara lain Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018: Juara 3 tingkat propinsi lomba BKB (Bina Keluarga Balita), Juara 1 tingkat Provinsi Lomba BKL (Bina Keluarga Lansia), Juara 2 tingkat propinsi lomba BKR (Bina Keluarga Remaja) dan Penghargaan Manggala KARYA KENCANA Tingkat Nasional tahun 2018 kepada Bupati Bima

Kabupaten Bima juga meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Bima di Hotel Four Points Makassar.

Penghargaan Manggala Karya Kencana KB yang diterima oleh Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan, S.Pd  atas kiprah Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima dalam mendukung program Keluarga Berencana di Kabupaten Bima,  

Dalam Inovasi Pelayanan Publik, Kabupaten Bima berhasil meraih dua penghargaan yaitu Inovasi Sistim Aplikasi Pelayanan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang Berbasis Android (SIMAWAR) dari DP3AP2KB  dan menjadi duta Kabupaten Bima pada tingkat Nasional . dan Inovasi Sistem Evaluasi, Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah E-Monitor Control (MATAROA) dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.

Kabupaten Bima  melalui SIMAWAR (Sistem Informasi Warga) awalnya meraih penghargaan TOP 99 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional dan kini  telah menjadi Top 45 Nasional.

Di bidang Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bima berhasil meraih penghargaan yang cukup membanggakan sebagai Kabupaten paling progresif dalam mendorong pengembangan Wisata Budaya dan Geopark Tambora dalam hal pencapaian indikator strategis Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi NTB 2013 – 2018 dari Gubernur NTB.

Menteri Hukum dan HAM RI juga menganugerahkan Penghargaan sebagai Kabupaten cukup Peduli Hak Asasi Manusia Pada tahun 2016. Hal ini menggambarkan bahwa kepemimpinan Dinda-Dahlan memberi atensi yang cukup baik atas pemenuhan hak – hak asasi manusia Kabupaten Bima. 

Pada tahun 2018, Sektor Pertanian dan hortikultura Erwin dari Desa Nggembe Kecamatan Bolo berhasil meraih penghargaan juara I sebagai Petani Berprestasi Tingkat Nasional.  Dukungan seluruh elemen masyarakat merupakan prasyarat penting keberhasilan  mewujudkan Visi Bima RAMAH yang menjadi cita-cita mulia Bupati dan Wakil Bupati Bima.

Dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik, Pemerintah Kabupaten Bima mendapat penghargaan peringkat II pengelolaan informasi publik Provinsi NTB dalam ketagori “Badan Publik Terinformatif”.

Tahun 2019, akumulasi prestasi nampak mencapai puncak; penyelenggaraan tugas melalui inovasi program dan regulasi yang representative dalam ikhtiar mengentaskan Dou Labo Dana Mbojo Kabupaten Bima tercinta dari keteringgalan terus menunjukkan hasil yang membahagiakan. 

Melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tertanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2019, Kabupaten Bima tercinta ditetapkan sebagai salah satu dari 62 Kabupaten se- Indonesia yang terentaskan dari ketertinggalan.

Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. kemampuan keuangan daerah; e. aksesibiltas; dan f. karakteristik daerah.

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 dinyatakan bahwa Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Hadirnya Penetapan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tertanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2019, Kabupaten Bima tercinta ditetapkan sebagai salah satu dari 62 Kabupaten se- Indonesia yang terentaskan dari ketertinggalan mengandung makna bahwa kriteria: perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; d. kemampuan keuangan daerah; aksesibiltas; dan  karakteristik daerah Kabupaten Bima telah terentaskan dari ketertinggalan.

Hal ini merupakan bukti bahwa seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. H. Dahlan M. Nor tidak pernah berhenti untuk bekerja, menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat serta yang lebih utama adalah memupuk kebersamaan dan kesadaran Dou Labo Dana untuk terus melangkah maju, tahap demi tahap sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah, mengentaskan aspek – aspek ketertinggalan dan mewujudkan Dana Mbojo Kabupaten Bima yang RAMAH

Upaya-upaya yang dilakukan, tentu masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan sehingga pada masa selanjutnya  secara nyata memberi dampak kemajuan dan kederajadan bagi Dou Labo Dana. Dunia Pers juga nampak terpikat, melalui momentum HUT Kemerdekaan RI ke- 74, Media Tempo melansir Edisi khusus dengan menampilkan figur pemimpin yang mengispirasi melalui prestasi dan mampu mengatasi berbagai keterbatasan serta tidak hanya tampil bagus di depan kamera, tapi juga membawa kebaikan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Maksud dari dilansirnya Edisi khusus tersebut diharapakan eksistensi figur yang ditampilkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain sehingga pada waktu kedepan semakin banyak Bupati atau Walikota yang kinerjanya cemerlang.

Untuk menampilkan 5 figur yang eksistensinya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain sebagaimana dimaksud, Tempo menjaring 508 Kepala Daerah se- Indonesia; melalui proses yang amat panjang dengan terlebih dahulu menyusun kriteria penilaian untuk dijadikan dasar pemilihan. Hal yang paling utama adalah ukuran integritas, mesti terbebas dari masalah korupsi kemudian dilihat pada unsur kreasi dan inovasi pada bidang layanan publik maupun infrastruktur, transparansi pemerintahan, peduli terhadap lingkungan, serta mendukung semangat keberagaman.

Proses ini melalui permintaan data pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia, dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran; juga melibatkan tiga orang dari Lembaga Imu Pengetahuan Indonesia, Direktur Eksekutif Lembaga Kemitraan dan Direktur Eksckutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Akhirnya, Para juri memilih lima kepala daerah, yaitu Bupati Gunung kidul, Badingah, Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti, Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra; dan Bupati Fak-Fak, Mohammad Uswanas.

Majalah Tempo mengibaratkan 5 Kepala Daerah yang salah satunya adalah  Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE sebagai OASIS (suatu daerah subur yang dikelilingi mata air,  berada di tengah gurun) sementara pada kekinian terpampang potret buram tentang korupsi yang melibatikan para kepala daerah (menurut data KPK) yang dilansir melalui Tempo, 109 kepala daerah terlibat kasus pidana Korupsi sejak 2002, hampir sepertiganya ditangkap dalam dua tahun terakhir. (CATATAN PENTING)