Aktivis Perempuan Ini Beri Kritik Pedas Soal Kenaikan Tunjangan DPRD NTB Ditengah Angka Kemiskinan Tinggi

Yuni, Bourhany, aktivis perempuan NTB.

Visioner Berita Mataram-Wakil rakyat saat ini menjadi sorotan publik karena berbagai faktor. Salah satunya adalah mereka dianggap diistimewakan oleh negara mulai dari kenaikan gaji, tunjangan, rumah dinas, transportasi dan lainnya. Sementara rakyat terkesan di "Diskriminasi". 

Hampir di seluruh Indonesia legislatif memicu kemarahan rakyat. Aksi unjuk rasa terjadi dimana-mana. Akibatnya, beberapa "Rumah rakyat" menjadi korban amukan massa demonstran. Termasuk provinsi NTB. 

Di DPRD Provinsi NTB sendiri terjadi lonjakan signifikan anggaran operasional anggota Dewan. Fenomena ini memicu reaksi dan kritik pedas dari salah satu aktivis perempuan NTB, Yuni Bourhany.

Menurut Yuni, keputusan tersebut tidak proporsional dan minim empati ditengah tengah kondisi sosial ekonomi yang rapuh dan tertekan.

Berdasarkan data resmi dari BPS (ntb.bps.go.id) tercatat persentase penduduk miskin di NTB per Maret 2025 masih berada di angka 11,78 persen. Ini menandakan sebanyak 654,57 ribu jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Meskipun angka ini turun dibanding September 2024 yang sebesar 11,91 persen, penurunan hanya sebesar 0,13 poin. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi beban besar masyarakat NTB," beber Yuni, kepada media online www.visioner.com, Kamis (11/9/2025).

Selain itu kata dia, tantangan pengangguran juga nyata. Misalnya, fenomena setengah pengangguran di NTB pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,23 persen dan ini didominasi oleh perempuan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini juga cukup mengkhawatirkan.

"Dengan kondisi seperti ini menurut saya sangat sulit diterima bila DPRD mengambil langkah menaikkan anggaran operasional yang mencakup pos gaji, tunjangan kesejahteraan, perumahan, dan transportasi beberapa di antaranya mengalami lonjakan miliaran rupiah," sesal Yuni sembari menambahkan.

“Ketika masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan atau bahkan pengurusan jenazah saat keluarga tidak mampu kenaikan anggaran ini terasa tidak masuk akal. Seharusnya, anggaran sebesar itu dialihkan ke program-program yang langsung meringankan beban rakyat. Bukan tunjangan pimpinan dewan.” tambah Yuni. 

Dia menegaskan wakil rakyat harus menyesuaikan kebijakan dengan realitas sosial-ekonomi yang ada bukan hanya menambah beban negara di saat yang paling sulit. 

“Ketimpangan ini harus mereka sadari lebih awal. DPRD NTB harus segera merevisi kebijakan ini dan memastikan anggaran lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Yuni. (TIM VISIONER)