 |
| Mirah Midadan Fahmid anggota DPD RI wilayah NTB, saat melanjutkan program Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Sanggar dan Tambora, Kabupaten Bima pekan lalu setelah Kecamatan Donggo dan Kecamatan Soromandi |
Visioner Berita Bima-Beredar di media sosial beberapa unggahan memicu diskusi publik terkait evaluasi kinerja anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid. Dalam unggahan tersebut, pegiat media sosial rame-rame menulis kritik terhadap perjalanan tiga tahun masa jabatanya yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah NTB.
Dalam kutipan narasi yang dipublikasi akun Facebook "Komunitas Sobat Bima Dompu" disebutkan bahwa masyarakat pernah memberikan dukungan besar kepada Mirah Midadan Fahmid saat Pemilu 2024 dengan harapan mampu menjadi penyambung aspirasi daerah di tingkat Nasional.
"Kini tahun ketiga beliau menjabat, sampai hari ini belum ada satu pun program atau aspirasi masyarakat NTB yang berhasil beliau perjuangkan dan loloskan," tulis akun tersebut dalam unggahannya pada, Jumat (29/5/2026).
Tulisan itu, juga menyoroti harapan masyarakat terhadap peran anggota DPD RI yang dianggap harus lebih aktif memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya dalam persoalan pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja.
"Sebagai anggota DPD RI, beliau seharusnya menjadi penyambung suara rakyat. Faktanya, keberpihakan pada rakyat kecil justru memudar. Yang tampak lebih banyak seremoni, pencitraan, dan agenda elit," bunyi kutipan lain dalam unggahan tersebut.
Penulis unggahan juga menilai bahwa pejabat publik seharusnya hadir untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat yang masih dihadapi daerah, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kesulitan petani memperoleh pupuk, hingga minimnya peluang kerja bagi generasi muda.
"Negara ini tidak kekurangan orang pintar, yang kita butuhkan adalah pejabat yang berani berpihak pada rakyat," tulis akun tersebut menutup pernyataannya.
Menanggapi unggahan dan tuduhan tanpa bukti dimedia sosial itu, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmi, menjelaskan bahwa tingginya harapan masyarakat terhadap para senator daerah merupakan hal yang wajar dan perlu dipahami secara objektif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPD RI.
Senator Republik Indonesia alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar pada tahun 2015 itu, mengaku memahami ekspektasi masyarakat yang menginginkan kehadiran dan hasil kerja nyata dari para wakil daerah di tingkat Nasional.
Namun, ia juga meminta masyarakat memahami berbagai keterbatasan yang melekat pada kewenangan DPD RI sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Saya cukup memahami ekspektasi masyarakat terhadap kinerja anggota DPD RI untuk dapilnya. Namun saya memohon maaf atas segala keterbatasan saya yang mewakili suara dan harapan satu provinsi serta keterbatasan lembaga kami," tutur DPD RI, Mirah sapaan akrabnya saat dikonfirmasi wartawan Visionerbima.com.
Mirah menegaskan, secara kewenangan, DPD RI sangat berbeda dengan DPR RI maupun DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi, terutama dalam hal kewenangan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah, meskipun sama-sama merupakan lembaga perwakilan dalam sistem parlemen.
"Kami tidak mempunyai kewenangan anggaran ataupun akses langsung untuk mengantarkan program pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat," imbuhnya.
Meski demikian, ia menegaskan dirinya tetap aktif turun ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat NTB. Ia mengaku hampir setiap bulan hadir di berbagai wilayah di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa untuk bertemu langsung dengan masyarakat.
"Kalau dipertanyakan kenapa banyak masyarakat merasa anggota DPD RI terkesan hanya terlihat muncul ketika masa kampanye; saya tidak membenarkan hal tersebut untuk diri saya sendiri. Saya alhamdulillah hampir setiap bulan menyempatkan hadir di dapil, bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat," ungkapnya.
Menurutnya, luas wilayah NTB yang mencakup dua pulau besar menjadi tantangan tersendiri bagi empat senator NTB dalam menjangkau seluruh masyarakat secara bersamaan.
"Dapil kami sangat besar. Kami harus berjalan untuk dua pulau besar di NTB. Tentu saya dan teman-teman anggota DPD RI di NTB tidak mampu menyapa lima jutaan populasi NTB dalam satu waktu bersamaan," jelasnya.
Mahasiswi doktoral Universitas Indonesia (UI) tersebut, juga mengakui bahwa keterbatasan jumlah senator dari NTB menyebabkan masih banyak masyarakat yang merasa belum tersentuh secara langsung oleh kerja-kerja DPD RI di daerah.
"Jumlah kami yang mewakili Daerah Provinsi NTB yang hanya empat orang tentu menjadi salah satu kendala sehingga sebagian masyarakat yang belum kami sentuh dan dengar langsung aspirasinya merasa kami tidak terlihat," katanya.
Mirah menambahkan bahwa dirinya bersama anggota DPD RI lainnya tetap berupaya memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah di tingkat pusat agar program-program pemerintah pusat dapat lebih berpihak kepada NTB meskipun bersifat rekomendatif tanpa tindak lanjit yang kuat.
"Tapi kami tidak pernah berhenti untuk menyuarakan kebutuhan dapil kami di pusat agar program-program pemerintah di pusat dapat diarahkan ke NTB, walaupun kewenangan kami terbatas," tegas dia.
Ia menyebutkan berbagai kegiatan dan kerja-kerja senator yang dilakukannya sejak tahun 2024 juga telah dipublikasikan melalui media sosial resmi sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.
"Terkait program konkret, semuanya sudah naik di media sosial sebagai bukti nyata kerja saya juga di dapil. Bisa dicrosscheck kembali sejak tahun 2024," terangnya.
Hasil penelusuran Visionerbima.com di berbagai akun media sosial resmi Mirah Midadan Fahmi, terlihat sejumlah aktivitas dan agenda yang berkaitan dengan upaya penyerapan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah.
Melalui berbagai agenda kunjungan, dialog publik, penyerapan aspirasi, hingga koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya, Mirah Midadan Fahmi aktif menyuarakan kepentingan daerah dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI.
Tidak hanya itu, senator Mirah baru-baru ini disibukkan dengan agenda program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berkerja sama dengan pihak Bulog dengan target 191 Desa se Kabupaten Bima.
Dan desa-desa yang sudah tersentuh program itu seperti Kecamatan Donggo, Kecamatan Soromandi, Kecamatan Sanggar, Tambora dan lain-lain menyambut dengan hangat program GPM Mirah Midadan Fahmid.
Dengan penuh semangat, tidak sedikit warga penerima manfaat dari program senator itu berharap kegiatan-kegiatan sosial semacam itu diprogramkan kembali.
Namun sebagai bentuk evaluasi, Mirah berkomitmen untuk memperkuat komunikasi publik agar masyarakat dapat lebih mudah memantau aktivitas dan hasil kerja anggota DPD RI.
"Tapi dari saya pribadi, sebisa mungkin akan memperbaiki komunikasi melalui media sosial resmi saya untuk menyampaikan program dan kegiatan saya di pusat dan di dapil," tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Mirah berharap masyarakat dapat melihat secara objektif posisi dan kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
"Saya juga berharap agar masyarakat di NTB dapat memantau hasil kerja nyata para senatornya, paling tidak melalui platform media sosial masing-masing." tutupnya.(rr)