Setelah Resmi Dilantik, Lutfi Berjanji Akan Menghilangkan Kebiasaan Lama di Pemkot Bima

Visioner Berita Kota Bima-Jargon Kota Bima Bangkit Menuju Perubahan oleh Walikota-Waklikota Bima terpilih pada periode 2018-2023, H. Muhammad Lutfi, SE-Feri Sofiyan, SH (Lutfi-Feri), tampaknya akan dibuktikannya melalui upaya nyata setelah dilantik secara resmi sebagai Walikota-Wakil Walikota Bima oleh Gubernur NTB.

Antara lain Lutfi-Feri akan tetap menjadikan kendaraan bekas sebagai Mobil Dinas (Mobdis) Walikota Bima, membagi waktu sehaii di kantor dan sehari di lapangan bersama masyarakat, merubah kebiasaan Humas Protokol yang selama ini dinilai mengambil alih Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) seluruh SKPD-OPD terkait informasi yang menyangkut program-program pembangunan kepada Media Massa, dan masih banyak lagi kebiasaan lama lainnya yang harus dirombak.

Walikota-Wakil Walikota Bima Terpilih, Lutfi-Feri

Rencana tersebut disampaikan secara langsung oleh Walikota Bima terpilih, H. Muhammad Lutfi, SE kepada Visioner beberapa waktu lalu di salah satu tempat di Kota Bima. “Jika selama ini anggaran coffie moorning Walikota-Wakil Walikota Bima senilai ratusan juta rupiah per tahun digunakan untuk kegiatan pada masing-masing kediamannya, maka di era kepemimimpinan kami tidak boleh lagi seperti itu. Maksudnya, anggaran coffie moorning Walikota-Wakil Walikota Bima akan lebih baik dimanfaatkan untuk program-program nyata yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di Kota Bima. Sekali lagi, anggaran tersebut akan lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” tegas Lutfi.

Selain itu ujar Lutfi, kebiasaan pemimpin sebelumnya yang dominan melayani masyarakat di kantor-maka di era kepemimpinannya bersama Feri justeru akan memperbanyak waktu untuk turun ke lapangan guna melihat secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat baik dibidang pembangunan fisik maupun non fisik.

“Selama ini saya tidak terbiasa lama-lama di kantor, melainkan dominan berada di lapangan bersama masyarakat. Kebiasaan tersebut bukanlah hal baru bagi saya, waktu menjadi anggota DPR RI pun saya dominan berada di lapangan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat tentang apa saja yang dibutuhkannya. Dan kebiasaan tersebut, akan saya berlakukan selama memimpin Kota Bima ini. Soal itu,  pun telah menjadi komitmen saya dengan Feri. Setelah resmi dilantik menjadi Walikota-Wakil Walikota Bima, saya dengan Feri akan pola secara bergiliran yakni sehari di lapangan-sehari di Kantor,” ujarnya.

Pemimpin yang baik terangnya, tentu lebih dominan berada di lapangan bersama masyarakatnya. Sebab dengan cara itu, Pemimpin akan mengetahui berbagai bentuk kebutuhan masyarakatnya terutama di bidang pembangunan yang erat kaitannya dengan kemasalahan hidupnya di kemudian hari.

“Dengan sering berada di lapangan, tentu saja kita akan menjadi tahu tentang berbagai program yang akan disusun, dibahas, direncanakan dan lainnya. Muara akhirnya, tentu akan diputuskan secara bersama oleh Dewan dan selanjutnya dituangkan dalam APBD 2 Kota Bima. Sekali lagi, selama ini kebijakan yang tidak tepat sasaran lebih disebabkan oleh pemimpin yang jarang turun ke lapangan (dominan berada di Kantor). Nah, saya dan Feri hadir sebagai Pemimpin di daerah ini bertujuan membuktikan pengabdian terbaik sesuai motto PERUBAHAN. Dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama tersebut, juga merupakan eepektasi dari PERUBAHAN itu sendiri,” tandasnya.

Seluruh Instansi Pemerintah (SKPD dan OPD) yang sebelumnya dinilai tidak diberikan ruang untuk menyusun-merancang berbagai program sebagaimana Tupoksinya, akan dirombak total di era kepemimpinan Lutfi-Feri. Maksud Lutfi, ruang-ruang bagi SKPD dan OPD untuk merancang sekaligus menyusun program pembangunan untuk kepentingan masyarakat serta daerah sebagaimana Tupoksinya akan dibuka seluas-luasnya.

“Kecerdasan mereka tentu saja akan diuji sekaligus dapat dilihat melalui ruang-ruang yang diberikan itu. Bagaimana mungkin kita bisa mengukur tingkat kecerdasan mereka jika hak-hak dan tanggungjawabnya diambil alih oleh orang lain untuk tujuan tertentu,” tanyanya.

Berbagai program yang disusun dan direncanakan oleh seluruh SKPD-OPD tersebut, muara akhirnya akan dinilai oleh Walikota-Wakil Walikota, selanjutnya akan digodok-dimassak secara matang oleh Bappeda dan seterusnya dibahas bersama DPRD setempat dengan harapan akan menjadi kebijakan riel Pemerintah melalui APBD 2 Kota Bima pula.

“Lebih jelasnya, seluruh instrumen Pemerintah harus diberikan uang untuk bekerja sebagaimana Tupoksinya. Sehingga semua program dan kegiatannya dapat berjalan seiring dengan kebutuhan rakyat. Jika pada masa sebelumnya hal justeru dicaplok oleh Pemimpin yang pada akhirnya setiap kebijakan yang diterapkannya selalu bermuara pada keinginan Penguasa daerah, tentu saja tidak boleh terjadi pada era kepemimpinan saya dan Feri Sofiyan. Sekali lagi, saya dan Feri hadir sebagai pemimpin bagi Kota Bima beserta masyarakatnya, bukan sebagai penguasa,” tegasnya.

Lutfi kembali menegaskan, kebiasaan lama terkait menjemput anggaran pada Pemerintah Pusat di Jakarta yang mengeruk APBD 2 Kota Bima melalui SPPD ke luar daerah dimana Penguasa harus mengikut-sertakan banyak pejabat termasuk sejumlah anggota Dewan, pun direncanakan akan dirubah secara total di era kepemimpinan Lutfi-Feri.

“Masa ke Jakarta hanya untuk tujuan meminta bantuan anggaran kepada satu Kementerian saja harus beramai-ramai. Menurut saya, hal itu selain lucu juga secara otomatis bermuara kepada tergerusnya APBD 2 Kota Bima oleh SPPD ke luar daerah,” bebernya.

Jika kedepan ada program pembangunan di Kota Bima yang mutlak membutuhkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat, tentu saja tidak boleh mengikut-sertakan banyak pejabat maupun anggota Dewan untuk berangkat ke Jakarta.

“Kedepan kalau ke Jakarta hanya meminta bantuan anggaran dari Kementerian terkait, cukup saya atau Feri bersama Kepala Kepala Dinas atau seorang Kabid pada Instansi terkait saja yang ke Jakarta. Sebab, sahabat-sahabat saya juga masih banyak di seluruh Kementerian di Jakarta. Dan selama dua periode menjadi sebagai anggota DPR RI bahkan sampai sekarang, saya masih bersahabat dengan mereka. Sekali lagi, dengan pola tersebut tentu saja dapat meminimalisir kebiasaan lama yang menghabiskan APBD 2 Kota melalui SPPD ke luar daerah,” sentil dengan nada serius. 

Kebiasaan lama lainnya yang terjadi di Kota Bima ungkap Lutfi, juga terkait perilaku sejumlah pejabat yang berbondong-bondong ke berbagai wilayah bersama Pimpinan daerah. Hal tersebut, dinilainya telah berimbaskan kepada terabaikannya pelayanan terhadap masyarakat oleh para pejabat tersebut pada masing-masing Instansi yang dimpimpinnya.

“Selama ini kalau Walikota ke Kolo, hampir semua pejabatnya berangkat ke sana, padahal masih banyak tugas dan tanggungjawab yang harus mereka selesaikan di kantornya. Sekali lagi, kebiasaan tersebut tentu tidak lagi boleh terjadi di era kepemimpinan saya dengan Feri Sofiyan,” desaknya.

Tak hanya soal itu, Lutfi pun menyentil kebiasaan lama terkait kinerja Bagian Humas dan Protokol yang selama ini dinilainya diberikan kebebasan secara luas untuk menguasai informasi di seluruh SKPD dan OPD di Kota Bima. Terapan pola kebijakan satu pintu tersebut tersebut, selama ini dinilainya justeru menempatkan Bagian Humas dan Protokol sebagai “Raja” di dunia birokrasi karena merasa dekat dengan kekuasaan. Oleh karenanya, demi mewujudkan cita-cita PERUBAHAN, Lutfi berjanji akan menghilangkan pola lama itu.

“Jika selama ini seluruh SKPD-OPD tidak diberikan ruang untuk memaparkan berbagai program pembangunan kepada wartawan karena alasan kewenangannya sudah dialihkan pada Bagian Humas dan Protokol, tentu pola itu akan kami rubah. Maksudnya, akan mengembalikan kewenangan SKPD dan OPD tersebut,” Janji Lutfi.

Sementara Bagian Humas dan Protokol, akan dikembalikan kepada fungsi informatif dan keprotokoleran yang berkaitan langsung dengan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota Bima. “Intinya selama saya dengan Feri memimpin daerah ini, Bagian Humas-Protokol itu tidak boleh lagi menjadi juru bicara bagi seluruh SKPD dan OPD di Kota Bima. Sebab, Bagian Humas dan Protokol bukanlah juru bicara,” tegasnya lagi.

Selain itu, bagi setiap Wartawan dari berbagai Media yang ditugaskan untuk melakukan peliputan berbagai kegiatan Pemerintah setempat, ditegaskannya harus dilengkapi dengan ID Card. Maka dengan itu akan dapat diketahui dari media mana dia berasal, dan organisasi apa pula yang memayunginya.

“Itu sangatlah penting, dan penting pula untuk mengeliminasi adanya oknum Wartawan gadungan dan oknum Wartawan bodrek. Jika dia tidak mampu menunjukan ID Card, dan tidak bisa membuktikan hasil karya pada masing-masing Media dimaksud disaat meliput kegiatan Pemkot Bima nantinya, tentu saja tidak akan kami dilayani. Yang jelas, ketegasan ini akan kami terapkan di Pemkot Bima,” imbuhnya.

Pers diakuinya sebagai mitra kerja Pemerintah. Pun Lutfi mengakui, peran Pers dalam mewarnai kemajuan dan perkembangan daerah beserta masyarakatnya tidak bsa dinafikan penting. Menurutnya, Pers sangat diperlukan untuk mendorong kinerja Pemerintah untuk mewujudkan mimpi sekaligus cita-cita PERUBAHAN  bagi Kota Bima dan masyarakatnya ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Maka untuk dan atas nama PERUBAHAN tersebut, yang kami butuhkan adalah Pers yang berkualtas dalam pengertian mampu menggali potensi yang belum pernah disentuh untuk kemudian dikelola menjadi sesuatu yang bisa dinikmati bersama oleh kita semua. Jika hal tersebut mampu diterjemahkan secara nyata oleh dunia Pers di Bima, itu berarti telah ikut-serta mendorong pertumbuhan-kemajuan daerah ini ke arah yang lebih baik,” harapnya.

Masih soal dunia Pers di Bima, Lutfi berencana akan menerapkan sesuatu yang “unik”. Yakni, Pemerintah akan membangun oposisi dengan kalangan para kuli tinta itu. Oposisi yang hendak dibangun tersebut jelasnya, antara lain Pers wajib mengontrol sekaligus mengkritisi kinerja hingga kebijakan Pemerintah. Namun, hal tersebut harus bersifat konstruktif, inovatif, objektif, profesional, bertanggungjawab dan terukur sebagai cerminan dari pengabdian terbaiknya untuk Kota Bima dan masyarakatnya. Sebab, mendorong kemajuan daerah dan masyarakat kota Bima merupakan tanggungjawab kita semua. Pun mimpin kita semua adalah, Kota Bima dan masyarakatnya dapat maju-berkembang di berbagai aspek seperti daerah lainnya di Indonesia .

Tujuan spesifik dari kualitas kinerja Insan Pers tersebut, yakni agar Pemerintah dapat membenahi setiap kekurangannya menuju perbaikan sebagaimana harapan dan cita-cita bersama. Salah satunya, Insan Pers di Bima harus mampu mengkritisi secara dan -menerus terhadap Pemerintah ketika tidak menyentuh kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah lewat program-program program pembangunan yang dibutuhkannya.

“Kritikan dan sosial kontrol yang berkualitas dari teman-teman Pers, tentu sangat kami dibutuhkan. Dan itulah model opsisi yang kami maksudkan. Hal-hal semacam itu, juga sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Bima. Tetapi, jika ada teman-teman Pers yang kerjanya setiap hari hanya menghujat, mengumpat, memfitnah, menghasut, mencaci-maki Pemerintah melalui medianya secara tidak bertanggungjawab tentu saja sampai kapanpun tidak akan kami jadikan sebagai mitra kerja. Pasalnya, tujuan besar kita semua termasuk rekan-rekan Pers adalah bersatu membangun daerah ini beserta masyarakatnya, bukan menjatuhkan,” imbuhnya.     

                                                                               

Press Room yang sebelumnya telah disediakan oleh Pemerintah di sebelah selatan Bagian Humas Protokol Setda Kota Bima itu tutur Lutfi, akan dipindahkan ke lokasi yang sangat sesuai. Rencananya, untuk Press Room tersebut akan dibangun di atas tanah yang masih kosong di sebelah selatan Kantor Walikota Bima.

“Jika saya dan Feri sudah dilantik secara resmi menjadi Walikota-Wakil Walikota Bima, Press Room tersebut tidak boleh lagi berada di samping ruangan Bagian Humas Protokol. Tetapi, akan digeser di tempat lain, dan disekitarnya perlu ada kantin yang sewaktu-waktu dapat dijadikan sebagai tempat berdiskusi santai sambil menikmati kopi maupun minuman ringan dengan Walikota-Wakil Walikota Bima beserta jajarannya. Press Room tersebut juga harus dilengkapi dengan fasilitas seprti meja, kursi, Komputer dan internet agar rekan-rekan Pers bisa bekerja dengan baik,” terangnya lagi. (TIM VISIONER)