Solar dan Minyak Tanah Dikeluhkan Langka, Walikota Undang Kepala Pertamina ke Kediamanya

Kepala TBBM Pertamuina Bima (Kiri) dan Walikota Bima (Kanan)

Visioner Berita Kota Bima-dalam minggu terakhir ini solar dan minyak tanah sangat dikeluhkan oleh masyarakat baik Kota maupun Kabupaten Bima. Masyarakat mengeluh bahkan berteriak di Media Sosial (Medsos) mau di dunia nyata karena solar minyak tanah bersubsidi sulit ditemukan. Khusus solar misalnya, kelangkaan ini praktis saja membuat roda ekonomi masyarakat khususnya petani disebut-sebut macet.

Betapa tidak, kapal-kapal Pelayanan Rakyat (Pelra) yang bersandar di Pelabuhan Bima yang belokasi di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima misalnya tak beroperasi memuat bawang dari Bima ke luar daerah karena langkahnya solar. Mereka ingin ingin memperoleh solar bersubsidi di sejumlah SPBU, pun terbentur karena tidak adanya slot dan tak ada rekomendasi dari Pemerintah yang ditunjukanya.

Langkahnya solar ini pun, praktis saja membuat kendaraan ber BBM Solar pun harus diparkir di masing-masing rumah pemiliknya. Bahkan dalam dua hari terakhir ini, seluruh SPBU baik di Kota maupun Kabupaten Bima disebut-sebut tidak ada stok solar. Atas masalah ini, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE mengundang Kepala Pertamina TBBM Bima Yudo Tri Permono. Yudo di undang oleh Walikota Bima di kediamanya pada Minggu (24/11/2019).  

Pada pertemuan kedua belah pihak di kediaman Walikota Bima dalam durasi waktu lebih dari setengah jam itu, Yudo menjelaskan bahwa mengenai kelangkaan bio solar khusus untuk Pelra itu mungkin sudah diatur quotanya oleh pihak BPH Migas. “Terkait dengan kebutuhan Pelra di Bima ini, itu sudah terprogramkan terutama yang belum terlayani. Tetapi apakah mereka yang belum terlayani itu sudah terdaftar di BPMkes atau belum?. Karena, disana ada mekanismenya. Misalnya, jika ada pihak-pihak yang ingin memperoleh solar bersubsidi di SPBU itu harus ada rekomendasi dari Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu,” terangnya.

Masih soal keluahan terkait kelangkaan solar bersu8bsidi, Yudo berharap agar bisa diatasi secara cepat. Dan dalam kaitan itu, Pertamina dan Pemerintah Kota (Pemkot) Maupun Pemkab Bima bisa bersinergi untuk menemukan satu solusi. “Dan kedepanya   mungkin ada program-program untuk pengurangan BBM bersubsidi ini untuk masyarakat. Terkait dengan kebutuhan Pelra soal BBM bersubsidi ini mungkin sudah di atur dalam UU atau Perpres,” terangnya.

Untuk stok solar bersubsidi di Bima, diakuinya masih dalam posisi aman. Namun solar disebut-sebut langka di SPBU oleh masyarakat, itu lebih karena tidak adanya slot dan rekoemndasi dari Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu. “Berbagai pihak bisa mendapatkan solar bersubsidi di SPBU itu harus ada rekomendasi dari Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu. Jika tidak ada rekoemndasi tersebut, tentu saja slotnya juga tidak ada,” tegasnya.

Lagi-lagi soal kebutuhan solar bersubsidi bagi Pelra di Bima karena sulitnya memperolehnya di Station Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), tentu saja perlu dicarikan solusi terbaiknya oleh Pemerintah yang tentunya berkoordinasi dengan Pertamina. Misalnya pembangunan SPBB atau APN di wilayah Pelabuhan. “Jika Pemerintah memiliki rekoemndasi untuk pembangunan SPBB atau APN tersebut mungkin bisa dikoneksikan lagi dengan SR dan nanti akan kita koordinasi-komunikasikan lagi tentang kebutuhan bahan bakar di bidang Pelra tersebut. Sekali lagi, jika ada kesiapan Pemkot Bima untuk itu tentu saja akan kami koordinasi dan komunikasikan secara cepat dengan Pimpinan kami di pusat,” harapnya.

Yudo kembali menegaskan, jika slotnya tidak ada pada SPBU untuk Pelra tentu saja solar bersubsidi. Tetapi, pihak Pelra bisa memperoleh solar bersubsidi di SPBU jika mengantongi rekoemndasi dari Walikota Bima. “Mungkin dengan cara itu bisa dilayani secara cepat oloeh pihak SPBU. Namun itu hanya langkah yang bersifat sementara dari kami dari Pertamina pun mengamininya sebelum berdirinya SPBB atau APN. Sekali lagi, langkah itu sifatnya hanya sementara sebelum adanya SPBB atau APN,” ulasnya.

Terkait kelangkaan mintak tanah karena telah dikonvesi ke Elpiji, diakuinya merupakan program Pemerintah. Konversi tersebut, pun diakuinya berlangsung secara bertahap. Angka posentase Elpiji hyang dijkonversi, tentu saja mengurangi porsentase pengurangan minyak tanah oleh masyarakat.

 “Misalnya dari 100 porsen masyarakat Bima yang tadinya menggunakan minyak tanah, selanjutnya dikurangi 30 porsenya karena menggunakan Elpiji tentu saja itu terjadi pengurangan. Dan kemungkinan seterusnya penggunaan minyak tanah ini akan terus berkurang. Dan program Pemerintah, nantinya penggunaan minyak tanah oleh masyarakat akan ditiadakan. Maksudnya, semuanya akan menggunakan Elpiji. Tetapi peniadaan itu akan dilakukan secara bertahap,” katanya.

Sementara traumatika masyarakat menggunakan Elpiji tersebut, diakuinya perlu dilakukan observacy dan sosialisasi secara masif dan bertahap. Masyarakat menggunakan Elpiji, diakuinya lebih efektif, efisien, cepat, bersih dan lebih murah ketimbang minyak tanah. “Untuk mengeliminir traumatika masyarakat menggunakan Elpiji, tentu saja perlu ada sinergitas berbagai pihak Permerintah dengan pertamina dalam hal sosialisasi. Intinya, pendekatan keilmuan itu menjadi sangat penting. Saat ini sudah ada pihak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bima yang siap membantu melakukan sosialisasi penggunaan Elpiji ke masyarakat dan hal ini sudah kami teruskan ke SR,” pungkasnya.

Sementara itu, Walikota Bima meyatakan bahwa upaya mengundang Kepala TBBM Pertaminan Bima ke kediamanya karena yang dirasakan sebelumnya adalah adanya desakan dari Ketua Buruh di Pelabuhan Bima dan Asosiasi Pelra Kota Bima. “Kedua belah pihak tersebut mendatangi saya. Atas dasar itu akhirnya saya mengundang Kepala TBBM Pertamina Bima sekarang untuk membahas tentang kekurangan bahan bakar solar bersubsidi. Dan atas kekurangan tersebut, Ketua Buruh dan Asosiasi Pelra Kota Bima meminta agar Pemkot Bima bis amengkomunikasikan dengan pihak TBBM Pertaminan Bima,” ungkapnya.

Dan pada pertemuan penting dengan Kepala TBBM Pertaminan Bima tersebut, diakuinya juga membahas tentang adanya lokasi bahan bakar subsidi kepada pihak Pelra. Dan diakuinya pula, untuk Pelra selama ini mengambil bahan bakar bersubsidike SPBU dan hal itu sudah berlangsug bertahun-tahun lamanya.

“Setelah sekarang kita bertemu dengan Kepala TBBM Pertamina Bima ini ternyata ada prosedur yang harus dilalui. Karena  jumlah kapal Pelra yang semakin meningkat, artinya harus dikoordinasikan oleh saya selaku Kepala daerah dengan Dinas Pelayanan Terpadu soal perizinanya. Tujuanya, agar kedepanya Pemerintah bisa menyediakan stok yang memadai melalui Pertamina. Artinya, pihak Pelra ini harus mendapatkan rekoemndasi dari pelayanan satu ataps ehingga bisa dikomunikasikan untuk pendistribusianya di kemudian hari,” jelasnya.

Sementara langkah-langkah taktisnya untuk menjawab tantangan tersebut, tentu saja sudah dijelaskan oleh Kepala TBBM Pertaminan Bima kepada media online Visioner. Bahkan itu sudah merupakan ranahnya pihak Pertaminan, termasuk soal distribusi dan lainya. “Sementaara harapan saya sebagai Walikota Bima, mohon kepada pihak Pertaminan bisa menanggulangi secepat mungkin tentang gejolak yang ada di Pelra Kota Bima, saya kita itu saja soal solar bersubsidi dimaksud,” harapnya.

Terkait peralihan penggunaan minyak tanah ke Elpiji paparnya, itu sudah merupakan program Pemerintah yang harus dilaksanakan. Namun, hal tersebut perlu adanya sossialisasi secara masif baik oleh stakeholder terkait maupun oleh pihak-pihak lainya. “Artinya harus mensuport Pemerintah Daerah untuk mendukung program-program dari pemerintah pusat ini. Sekalim lagi, peralihat miyak tanah ke Elpiji ini merupakan program pemerintah pusat yang harus kita suport secara nmasif di Kota Bima,” tegasnya.

Lagi-lagi Walikota Bima ini menerangkan, penggunaan Elpiji dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakt ketimbang menggunakan minyak tanah. “Penggunaan Elpiji ini lebih ekonomis dan lingkunganya juga lebih ramah. “Yakin saja nantinya masyarakat kita akan terbiasa menggunakan Elpiji. Sementara saat ini, kita sedang dihadapkan dengan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan Elpiji. Image masyarakat tentag menggunakan gas itu berbahaya ketimbang miyak tanah, ini meruopakan tantangan yang harus kita tuntaskan dengan cara melakukan sosialisasi secara intensif. Yang jelas, tidak mungkin pemerintah menciptakan program yang mencelakakan masyarakatnya. Kekhawatiran-kekhawatiran ini perlu upaya yang mencerdaskan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat harus diajarkan tentang bagaimana cara menggunakan Elpiji sehigga tidak terjadi ledakan dan lainya,” tuturnya.

Begitu juga dengan tempat-tempat pendistribusian Elpiji imbuhnya, itu harus ditata dengan baik termasuk soal pergudanganya. “Dimana tempat distributornya, apakag gudangnya representantif atau tidak dan jauh dari masyarakat atau tidak-tentu saja itu harus ditata kelola dengan rapi sehingga masyarakat merasa tenang. Nah itulah yang kita sarankan kepada pihak Pertamina. Yakni kepada pihak marketing pertaminan wilayah NTB, Sigit Wicaksono sudah saya komunikasikan seperti itu, sehingga langkah-langkah masyarakat yang mau andil sebagai dsitributor betul-betul menyiapkan sarana prasana. Seperti kendaraan, pergudanganh dan lainya,” terang Lutfi.

Menjawab pertanyaan tentang kesiapan Pemerintah untuk pembangunan SPBB atau APN untuk melayani kapal-kapal Pelra di Pelabuhan Bima, Lutfi menyatakan hal itu hanya akan mampu dilaksanakan oleh pihak Pengusaha. Jika ada Pengusaha yang bersdia. “Jika ada Pengusaha yang mampu menindaklanjuti harapan tersebut ya silahkan saja. Sementara Pemerintah, sudah memiliki SPBN di Tempat Pelelangan Ikan (TPI di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat. Jika Pemerintah yang membangun SPBB atau APN di pelabuhan Bima tentu saja masih ada bentutanya, yakni belum memiliki payung seperti BUMD tapi semuanya tergantung pihak Pertamina. Masalah slot yang tidak ada untuk solar bersubsidi bagi masyaraat di SPBU, tentu saja akan segera kita harapkan kepada mereka untuk segera mengurus izin ke Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Kota Bima,” pungkasnya. (TIM VISIONER)